DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

MENGATUR MENGENAI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA, DIATUR JUGA TERKAIT PERENCANAAN, PELAKSANAAN, WALI ANAK DAN PENGAMPUAN, LEMBAGA, KOORDINASI, KERJASAMA, SISTEM INFORMASI, PENGHARGAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN, PENDANAAN,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerah tentang PenyelenggaraanPembangunanKetahananKeluarga; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor9 Tahun1967 tentangPembentukan Provinsi Bengkulu(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1967Nomor19,TambahanLembaranNegaraNomor2828); ----- --- ------ ------ ---- ---- --- 3.Undang-UndangNomor1Tahun1974tentangPerkawinan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1974Nomor1, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3019); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2004tentangPenghapusan KekerasanDaiamRumahTangga(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor95,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4419); 5.Undang-UndangNomor52Tahun2009tentangPerkembangan KependudukandanPembangunanKeluarga(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2009Nomor161,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5080);

6.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor 244,Tambahan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5587),sebagaimanatelahdiubah terakhirdenganUndang-Undang Nomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang- UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLernbaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 7.PeraturanPemerintahNomor21Tahun1994 tentang PenyelenggaraanPembangunanKeluargaSejahtera(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1994Nomor30,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3553);
8.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017tentangPedoman PembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2017Nomor 73,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6041); 9.PeraturanPemerintahNomor28Tahun2018tentangKerjaSama Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor 97,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6219); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINS!BENGKULU dan GUBERNURBENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGPENYELENGGARAAN PEMBANGUNANKETAHANAN KELUARGA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahProvinsiBengkulu. 2.PemerintahDaerah adalahGubernursebagaipenyelenggara PemerintahanDaerahyang memimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerahotonom. 3.GubernuradalahGubernurBengkulu. 4.PemerintahDesaadalahKepalaDesaatauyangdisebutdengan namalaindibantuperangkatDesasebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDesa. 5.Kelurahan adalahwilayah kerjalurahsebagai perangkatDaerah Kabupaten/KotadalamwilayahkerjaKecamatan.
6.PerangkatDaerah adalahPerangkatDaerahdilingkungan PemerintahDaerahyangtugasnyaberkaitandenganbidang KetahananKeluarga. 7.Keluargaadalah unitterkecil dalam masyarakatyangterdiridari suamiistri, atausuami,istridan anaknya,atauayahdan anaknya,atauibudan anaknya. 8.KetahananKeluarga adalah kondisidinamiksuatukeluargayang memilikikeuletandanketangguhansertamengandung kemampuanfisikmateril danpsikismentalspiritualgunahidup mandiridan mengembangkandiri dan keluarganya untuk hidup harmonisdalam meningkatkan kesejahteraanlahirdan kebahagiaan batin. 9.PembangunanKetahananKeluargaadalah upayakomprehensif berkesinambungan,gradual,koordinatifdanoptimalsecara berkelanjutanolehPemerintahDaerah,pemerintah kabupaten/kota,pemangkukepentinganterkaitdanmasyarakat dalammenciptakan, mengoptimalisasikeuletandanketangguhan keluargauntukberkembang gunahidupharmonisdalam meningkatkankesejahteraankebahagiaanlahirdanbatin.
10.TimPembinaKetahananKeluargaDaerahadalahpelaksana bimbingan ataubentuksejenislainnyaterkaitperkawinan, pengembangankualitasdiridanfungsikeluarga. 11.Sertifikatadalahbuktitandalulusbimbingan ataubentuksejenis lainnyaterkaitperkawinan,pengembangan kualitasdiridanfungsi KeluargayangditerbitkanolehPemerintahDaerah. 12.Motivatoradalahorangyang memilikiprofesimemberikanmotivasi kepadakeluargaberupakonseling. 13.Dewasaadalahsetiaporang yangtelahberusia18(delapanbelas) tahun,atauorangyang belumberusia18(delapanbelas)tahun namunsudahmenikah. 14.KeluargaRentan adalahkeluargayangdalamberbagai matranya tidak ataukurang mendapatkesempatanuntukmengembangkan potensinyasebagai akibatdari keadaanfisikdan/ataunon fisiknya. 15.KeluargaPrasejahtera adalah keluargayang belumdapat memenuhisalahsatuataulebihdari 5(lima)kebutuhandasarnya yaitupangan, sandang,papan,kesehatan,dan/ataupendidikan. 16.Masyarakatadalahperseorangan,keluarga,kelompok,dan organisasisosialdan/atauorganisasikemasyarakatan. 17.DuniaUsahaadalahUsahaMikro,UsahaKecil,UsahaMenengah, danUsahaBesaryang melakukankegiatanekonomidiIndonesia danberdomisili diIndonesia.
18.Pengampuan adalah keadaanseseorang yang sudahdewasa karenasifatpribadinyadianggaptidakcakap dalammelakukan perbuatan hukum sehinggaharusdiwakilkan kepadaorang yang cakap ataupengampumenurut undang-undang.

Pasal 2

Ruanglingkuppenyelenggaraanpembangunanketahanankeluarga meliputi: a.perencanaan; b.pelaksanaan; c.lembaga; d.koordinasi; e.kerjasama; f.sisteminformasi; g.penghargaan; h.pembinaan,pengawasan,danpengendalian;dan i.pembiayaan. BABII PERENCANAAN BagianKesatu PerencanaanJangkaPanjangdanMenengah Pasal 3

(1)PemerintahDaerahmenetapkankebijakandanprogram rencana jangkapanjang danmenengahpenyelenggaraanpembangunan ketahanankeluargasesuaidengankebijakannasionaldi bidang keluarga.
(2)Rencanajangkapanjangdanmenengahpenyelenggaraan pembangunan ketahanan keluargasebagaimanadimaksudpada ayat(1)ditujukan untukmewujudkanKeluargayang berkualitas dandiarahkan untukmemenuhi: a.legalitasKeluarga; b.ketahananfisikKeluarga; c.ketahananekonomiKeluarga;dan d.ketahanansosialpsikologi Keluarga.
(3)Perencanaanjangkapanjang danmenengahpenyelenggaraan pembangunanketahanankeluargasebagaimanadimaksudpada ayat(1)dan ayat(2), diintegrasikan ke dalamRencana PembangunanJangkaPanjangDaerah danRencana PembangunanJangkaMenengahDaerah.

Pasal 4

Untukmelaksanakanprogramrencanajangkapanjangdanmenengah penyelenggaraanpembangunanketahanankeluargasebagaimana dimaksuddalamPasal3,disusundenganmelakukan: a.evaluasi,penelitiandanpengembangan pembangunanketahanankeluarga; b.penyiapansasarankeluargasecaraberkelanjutandanpenetapan sasaranpenyelenggaraanpembangunanketahanankeluarga; c.upayapenetapankebijakandanprogrampembangunanyangtidak beresikodan/ataumenimbulkankerentanankeluarga;dan d.pengendalian terhadapdampakpenyelenggaraanpembangunan ketahanankeluarga.

Pasal 5

(1)Dalam halrencanajangkapanjangdanmenengah penyelenggaraanpembangunanketahanankeluargabelum terintegrasi kedalamRencanaPembangunanJangkaPanjang DaerahdanRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah, Gubernurdapatmenetapkanperencanaanjangkapanjangdan menengahpenyelenggaraanpembangunanketahanankeluarga.
(2)Perencanaanpenyelenggaraanpembangunanketahanankeluarga sebagaimanadimaksud padaayat(1),ditetapkandengan PeraturanGubernur.
(3)Perencanaanpenyelenggaraanpembangunan ketahanankeluarga yang ditetapkanolehGubernursebagaimanadimaksudpadaayat
(1), harusdiintegrasikandalamperubahan atauevaluasiRencana PembangunanJangkaPanjangDaerahdanRencana PembangunanJangkaMenengahDaerah. BagianKedua PerencanaanTahunan

Pasal 6

(1)PemerintahDaerahmenyusun rencanatahunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluargasesuairencanajangkapanjang dan menengah. penyelenggaraan
(2)Perencanaantahunansebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi: a.penggalanganperanindividu,keluarga,masyarakat, organisasi profesi,duniausaha,danpenyandangdanapembangunan yangbersifattidakmengikatdalampembangunanketahanan keluarga; b.advokasi,komunikasi,informasi,danedukasi penyelenggaraan pembangunanketahanankeluargakepadaseluruhkomponen perencanadanpelaksanapembangunansertakeluarga, masyarakat,duniausaha,danpenyandang dana pembangunanyangbersifattidakmengikat;dan c.fasilitasi sertapelayananyangberkaitandengan penyelenggaraanpembangunanketahanankeluargabagi keluargarentandanprasejahtera.
(3)Ketentuanmengenaitatacarapenyusunan rencanatahunan penyelenggaraanpembangunanketahanankeluargasebagaimana dimaksudpadaayat(1),diaturdenganPeraturanGubernur. BABIII PELAKSANAAN BagianKesatu Um um Pasal 7 Penyelenggaraanpembangunanketahanankeluargadilaksanakan oleh: a.PemerintahDaerah; b.PemerintahDesadanKelurahan
1. c.Keluarga; d.Masyarakat;dan e.DuniaUsaha. BagianKedua PemerintahDaerah

Pasal 8

PemerintahDaerahwajib memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga meliputi: penyelenggaraan a.legalitasKeluarga,dilaksanakanuntukmencegahpermasalahan hukumdalamkeluarga; b.ketahananfisikKeluarga,dilaksanakanuntukmendorong pemenuhankebutuhandasarfisikKeluargameliputisandang, pangan,perumahan,pendidikandankesehatan; c.ketahananekonomi,dilaksanakanuntukmendorong peningkatan pendapatankeluarga;dan d.ketahanansosialpsikologi,dilaksanakan untukmendorong Keluargadalam: 1)keharmonisan rumahtangga;berkomunikasi 2)memeliharaikatandankomitmensecaraefektif; 3)pembagiandan tanggungjawab peran; 4)mengelolamasalahKeluarga;dan 5)meningkatkankepatuhan terhadap hukum. e.Ketahanansosialbudayadilaksanakanuntukmendorongkeluarga berpartisipasidalamlingkungansosial, memilikikepeduliansosial, danmeningkatkanketaatanberagama.

Pasal 9

(1)Fasilitaspenyelenggaraanpembangunanketahanankeluarga sebagaimanadimaksuddalamPasal8dilaksanakanmelalui: a.peningkatankualitas anakmelaluipemberianaksesinformasi, pendidikan,penyuluhandanpelayananmengenaikesehatan, perawatan,pengasuhan, perlindungansertaperkembangan anak; b.peningkatankualitasrernajamelalui5(lima)transisi dalam kehidupankeluargameliputi: 1.melanjutkansekolah;

2.mempersiapkanketerampilanbekerja;
3.mempersiapkankehidupanberkeluarga;
4.menjadianggotamasyarakat;dan
5.mempraktikkan hidupsehat.

c.peningkatan kualitas hidupbagilanjutusia agar tetap produktif danbergunabagikeluargadanmasyarakatdengan pemberian kesempatan untukberperandalam kehidupan keluarga;
d.peningkatanfungsi, peran dan tugas keluarga; e.pemberdayaankeluargarentanmelaluiperlindungandan bantuandan/ataufasilitasiuntukmengembangkandiriagar setaradengankeluargalain; f.peningkatankualitaslingkungankeluarga; g.peningkatan aksesdanpeluang terhadapinformasidansumber dayaekonomiKeluarga; h.pengembangancarainovatifmelaluibantuandan/ataufasilitasi yanglebihefektifbagikeluargaprasejahtera;dan 1.pengembanganprogramdankegiatandalamupayamengurangi angkakemiskinanbagikeluargaprasejahteradanperempuan yangberperansebagaikepalakeluarga.

(2)KetentuanlebihlanjutmengenaifasilitasiPenyelenggaraan PembangunanKetahananKeluargadiaturdenganPeraturan Gubernur. BagianKetiga PemerintahDesadanKelurahan Pasal 10
(1)PemerintahDaerahProvinsiberkoordinasidenganpemerintah Kabupaten/Kota untukmembentukperangkatdesadan KelurahanmelaluiKepalaDusundanRukunTetangga atau sebutanlainnyayang membidangiurusanperlindungananakdan ketahanankeluarga.
(2)Namabidangurusanperlindungan anakdanbidang ketahanan keluargasebagaimanadimaksudpadayat(1)menyesuaikan denganstrukturorganisasiPemerintahDesa/Kelurahan.

Pasal 11

PerangkatsebagaimanadimaksuddalamPasal10ayat(1) memfasilitasi penyelenggaraanpembangunanketahanankeluarga meliputi: a.penerapandan peningkatan nilaiagamayang dilaksanakan melalui aktifitaskeluarga yang berbasis agama; b.legalitasKeluarga untuk menurunkan angkaperkawinan anak dan angkaperceraian sertapemenuhan hak anak untukmemperoleh identitas; c.ketahananfisikKeluarga,dilaksanakanuntukmendorong pemenuhankebutuhandasarfisikKeluargameliputisandang, pangan,perumahan,pendidikandankesehatan; d.ketahananekonomi,dilaksanakandalambentukpelatihan keterampilansesuaidengankearifanlokaluntukmendorong peningkatanpenghasilankeluarga; e.ketahanansosialpsikologi,dilaksanakandalamupayapencegahan terhadap kekerasandalamrumahtanggadanpelanggaranhukum denganmelibatkankepeduliandariseluruhwargaDesa/Kelurahan danperanaktifdariperangkatDesa/Kelurahan;dan f.ketahanansosialbudaya,dilaksanakanuntukmendorong penghormatankepadalansia,dilaksanakandalambentuk partisipasidalam kegiatansosialdilingkungan, danpartisipasi dalamkegiatankeagamaan. BagianKeempat Keluarga Umum Pasal 12 Penyelenggaraanpembangunanketahanankeluargadilaksanakan melalui: a.anggotakeluarga;

b.calonpasanganmenikah; c.suami/istri; d.anak;dan
e.orang perseorangan. Paragraf2 AnggotaKeluarga Pasal 13

(1)Setiap anggotakeluargadalam penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluargaberhak untuk: a.memperolehkebutuhan pangan, sandang,tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilandan bantuan dalammenjagakeutuhan,perlindungan khusussesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan; b.mendapatkan ketahanandankesejahteraankeluarga; c.mempertahankandanmengembangkannilai-nilaiadatyang hidupdalammasyarakat; d.berkomunikasidanmemperolehinformasimengenaikeluarga yangdiperlukanuntukmengembangkanpribadidanlingkungan sosialnya; e.memperjuangkanpengembangandirinyabaiksecarapribadi maupunkelompokuntukmembangundaerah; f.memperolehdanmempertahankan ruanghidupnya; g.mendapatkaninformasi,perlindungandanbantuanuntuk mengembangkankualitasdiridanfungsi keluargasesuainorma agamadanetikasosial; h.mengembangkandanmemperolehmanfaatilmupengetahuan dan teknologi,senidanbudayaterkaitketahanankeluarga; 1.mencari,memperoleh,menyimpan,mengolahdan/atau menyampaikaninformasiterkaitPenyelenggaraan PembangunanKetahananKeluargadenganmenggunakan saranayangtersedia;dan J.hidupdidalam tatananmasyarakatyangamandan tenteram, menghormati, melindungidanmelaksanakansepenuhnyahak asasimanusia.
(2)Ketentuanlebihlanjutmengenaipemenuhanhakanggota keluargasebagaimanadimaksudpadaayat(1) diaturdengan peraturanGubernur.

Pasal 14

Kewajiban anggotakeluargadalam penyelenggaraanpembangunan ketahanankeluargameliputi: a.mengembangkan kualitasdiridanfungsikeluarga agardapathidup mandiridanmampumengembangkan kualitas keluargaguna mewujudkan ketahanan keluarga; b.berperan dalampenyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga; c.menghormatihakkeluargalaindalamkehidupanberagama, bermasyarakat,berbangsadanbernegara;dan d.memberikandatadaninformasiberkaitandengankeluargayang dimintaolehPemerintahDaerah untukpenyelenggaraan pembangunanketahanankeluargasepanjang tidakmelanggarhak penduduk. Paragraf3 CalonPasanganMenikah Pasal 15

(1)Calonpasanganmenikahberhak: a.mendapatkaninformasi,bimbingandanbentuksejenislainnya terkaitperkawinan,pengembangankualitasdiridanfungsi keluargasesuai normaagama,adat,sosialdanketentuan peraturanperundang-undangan;dan b.pelayanankesehatanterkaitpersiapanperkawinan.
(2)Calonpasanganmenikahdapat: a.berusiaseusaidenganyangdiaturdalamperaturanperundang- undangan; b.mengikutibimbingandanmelakukanpemeriksaan kesehatan pranikah;dan c.memperolehSertifikatdariTimPembinaKetahananKeluarga Daerah.
(3)PemerintahDaerahmemfasilitasi pemenuhanhakdan pelaksanaankewajibancalonpasanganmenikahsebagaimana dimaksud padaayat(1)dan ayat(2).
(4)Fasilitasi pemenuhan hakdanpelaksanaankewajibancalon pasanganmenikahsebagaimanadimaksud padaayat(1) danayat
(2),dilaksanakanolehTimPembinaKetahananKeluargaDaerah danlembaga keagamaandan/ataulembaga adatsesuaiketentuan peraturanperundang-undangan.
(5)Ketentuanmengenaibimbingan ataubentuksejeruslainnya sebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufb,dilaksanakanoleh TimPembinaKetahananKeluargaDaerah. Paragraf4 Suami/Istri Pasal 16 Pemenuhanhakdanpelaksanaankewajibansuami/istrididasarkan atasperkawinanyangsahmenuruthukummasing-masingagamadan kepercayaannyasertadicatatolehpegawaipencatatperkawinan sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 17

(1)Setiapsuami/istriberhak: a.membangunkeluargayangberkualitassecara bertanggungjawab; b.mewujudkanhakreproduksinyadansemuahalyangberkenaan dengankehidupanperkawinannya;dan c.mengangkatanaksesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.
(2)Setiapsuami/istriwajibmelaksanakan tugas,fungsidan kedudukannyasesuainormaagama,adat,sosialdanketentuan peraturanperundang-undangan.
(3)Dalam halsuami/istrimemilikianak,diwajibkanuntuk: a.mencatatkan namaanakdalamregisteraktakelahiransesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan; b.merawat,mengasuh, melindungi,mengarahkandan membimbing sesuainormaagama,adat,sosialdanketentuan peraturanperundang-undangan;dan c.mendidik,mengarahkandanmembimbinganakuntuk memahamidanmelaksanakankewajibansesuaiusia,fisikdan psikis anak. a.untukdapathidup,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajarsesuaidengan harkatdan martabatkemanusiaan, serta mendapatperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b.atassuatunamasebagaiidentitasdiridanstatuskewarganegaraan; c.untukberibadahmenurutagamanya,berpikir,danberekspresi sesuaidengan tingkatkecerdasandan usianyadalambimbingan orang tuaatauwali; d.untukmengetahuiorangtuanya,dibesarkan, dandiasuholehorang tuanyasendiri; e.memperolehpelayanankesehatandanjaminansosialsesuaidengan kebutuhanfisik,mental, spiritualdansosial; f.memperolehpendidikandanpengajarandalamrangka pengembanganpribadinyadantingkatkecerdasannyasesuai denganminatdanbakat; g.mendapatkanperlindungandi satuanpendidikandarikejahatan seksualdankekerasanyang dilakukanolehpendidik,tenaga kependidikan,sesamapesertadidik,dan/a taupihaklain; h.menyatakandandidengarpendapatnya,menerima,mencaridan memberikaninformasisesuaidengan tingkatkecerdasandan usianyademipengembangandirinyasesuaidengannilaikesusilaan dankepatutan;dan 1.beristirahatdanmemanfaatkanwaktuluang,bergauldengan anak yangsebaya,bermaindanberkreasisesuaidenganminat,bakat, dantingkatkecerdasannyademipengembangandiri.

Pasal 19

Setiap anakberkewajiban untuk: a.menghormatidanmentatiorangtua,wali danguru; b.mencintaikeluarga,masyarakatdanmenyayangiteman;

c.mencintaitanah air,bangsadanNegara; d.melaksanakansemuaibadahsesuaidengan ajaran agamanya;dan e.melaksanakanetikadan ahlakmulia.

Pasal 20

Ketentuanmengenaihakdankewajibansuami/istriterhadap anak sebagaimanadimaksud dalamPasal17ayat(3)berlakusecara mutatismutandis terhadapKeluargayang hanya terdiridariayah dengan anak atauibudengan anak. Paragraf6 OrangPerseorangan Pasal 21

(1)Setiaporangdewasayangbelum, pernah atautidakmenikah berhakmengangkatanaksesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.
(2)Setiaporang yangdiberihakpengangkatananaksebagaimana dimaksudpadaayat(1),wajibmembesarkan, memelihara, merawat,mendidik,mengarahkandanmembimbing serta melakukanperlindungansesuaiusia,fisikdanpsikisanak berdasarkannormaagama,adat,sosialdanketentuanperaturan perundang-undangan. BagianKelima Masyarakat Pasal 22 Peranmasyarakatdalampenyelenggaraanpembangunanketahanan keluargadilaksanakanoleh: a.perorangan; b.lembagapendidikan;
1. c.organisasikeagamaan; d.lembaga adat;
2. e.organisasi sosialkemasyarakatan;
3. f.lembagaswadayamasyarakat; g.organisasi profesi;dan h.lembagasosial.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…