DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pokok di Provinsi Bengkulu

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828):
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); http://jdih.bengkuluprov.go.id 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);sebagaimana telah diubah tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); http://jdih.bengkuluprov.go.id 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU dan Menetapkan GUBERNURBENGKULU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a . Laporan realisasi anggaran ;
1. b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih; c . Neraca;
2. d.Laporan operasional;
3. e.Laporan arus kas;
4. f.Laporan perubahan ekuitas;dan
5. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja Surplus
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp 3 .051.751.862 .802,7: Rp 2.880.225.046.730,80 Rp l 71.526.816.071,93 Rp 102.542.595.053,49 Rp 80.000.000,00 Rp 102.462.595.053,49 http://jdih.bengkuluprov.go.id 4

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.97.737.247.737,73 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan 2 . Realisasi Selisih Lebih Rp 2.954.014.615.065,00 Rp 3.051.751.862.802,73 Rp 97.737.247.737,73
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah (Rpl 76.252.163.387,20) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja Setelah Rp 3.056.477.210.1 18,00 Perubahan
2. 2.Realisasi Selisih Kurang Rp 2.880.225.046. 730,80 Rp 176.252.163.387,20 c . Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp273.989.411.124,93dengan rincian sebagai berikut:
3. 1.Anggaran
4. 2.Realisasi Selisih Lebih (Rp 102.462.595.053,00) Rp l 71.526.816.071,93 Rp 273.989.411.124,93
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,49 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan
b.Realisasi Selisih Lebih Rp 102.542.595.053,00 Rp 102.542.595.053,49 Rp 0,49
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
b.Realisasi Selisih Rp Rp Rp
1. 80.000. 000, 00 80.000.000,00 NIHIL http://jdih.bengkuluprov.go.id 5
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 0,49 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Pembiayaan Netto
b.Realisasi Selisih Lebih Rp 102.462.595.053,00 Rp 102.462.595.053,49 Rp 0,49
g.Selisih Anggaran Silpa dengan Realisasi Silpasejumlah Rp 273.989.411.125.42 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Silpa
b.Realisasi Silpa Selisih Lebih

Pasal 4

Rp 0,00 Rp 273.989.411.125,42 Rp 273.989.411.125,42 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset b . Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana

Pasal 5

Rp 6.609.689.102.653,30 Rp 352. 150.110.791,95 Rp 6.257.538.991.861,35 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 202 1 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari Rp 102.542.595.053,49 Tahun 2021
b.Arus kas Bersih dari Rp 495.738.500.482,22 aktivitas operasi C. Arus kas Bersihdari aktivitas (Rp 324.291.684.410,29) investasi non keuangan
d.Arus Kas bersih dari aktivitas Rp 0 ,00 Pendanaan
e.Arus Kas Bersihdari aktivitas Rp 0,00 Transitoris
f.Saldo akhir kas di bendahara Rp 0,00 pengeluaran http://jdih.bengkuluprov.go.id 6
g.Saldo akhir kas di BLUD Rp 39.718.303.542,60
h.Saldo Akhir Kas Dana BOS Rp 679.809.054,00
1. 1.Saldo ak.hir Kas di Kasda per Rp 233.591.298.528,82 31 Desember Tahun 2021

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Lampiran I.I Lampiran 1.2 Lampiran I.3 Lampiran 1.4
2.Lampiran II 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lampiran III LampiranIV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Laporan Realiasasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organ1sas1, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Piutang Daerah; http://jdih.bengkuluprov.go.id
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIIl
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI
17.Lampiran XVII
18.Lampiran XVIIl
19.Lampiran XIX
20.Lampiran XX Lampiran XX. I Larnpiran XX.2 7 Daftar Reka pitulasi Penyisihan Piutang tak tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan; Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan -kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhitisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Iktisar Laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Iktisar Laporan Keuangan {Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Gubemur Bengkulu menetapkan peraturan Gubemur Bengkulu tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 202 1 sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 http://jdih.bengkuluprov.go.id 8

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan di Bengkulu pada tanggai 27 Oktober 2022 Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 2022 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, ttd. H. HAMKA SABRI LEMBARAN DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGKULU: (3-193/2022) · dengan aslinya .D.d:::7I""1'1...1Jn...lo.JRO HUKUM

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828):
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); http://jdih.bengkuluprov.go.id 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);sebagaimana telah diubah tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); http://jdih.bengkuluprov.go.id 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU dan Menetapkan GUBERNURBENGKULU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a . Laporan realisasi anggaran ;
1. b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih; c . Neraca;
2. d.Laporan operasional;
3. e.Laporan arus kas;
4. f.Laporan perubahan ekuitas;dan
5. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja Surplus
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp 3 .051.751.862 .802,7: Rp 2.880.225.046.730,80 Rp l 71.526.816.071,93 Rp 102.542.595.053,49 Rp 80.000.000,00 Rp 102.462.595.053,49 http://jdih.bengkuluprov.go.id 4

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.97.737.247.737,73 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan 2 . Realisasi Selisih Lebih Rp 2.954.014.615.065,00 Rp 3.051.751.862.802,73 Rp 97.737.247.737,73
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah (Rpl 76.252.163.387,20) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja Setelah Rp 3.056.477.210.1 18,00 Perubahan
2. 2.Realisasi Selisih Kurang Rp 2.880.225.046. 730,80 Rp 176.252.163.387,20 c . Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp273.989.411.124,93dengan rincian sebagai berikut:
3. 1.Anggaran
4. 2.Realisasi Selisih Lebih (Rp 102.462.595.053,00) Rp l 71.526.816.071,93 Rp 273.989.411.124,93
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,49 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan
b.Realisasi Selisih Lebih Rp 102.542.595.053,00 Rp 102.542.595.053,49 Rp 0,49
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
b.Realisasi Selisih Rp Rp Rp
1. 80.000. 000, 00 80.000.000,00 NIHIL http://jdih.bengkuluprov.go.id 5
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 0,49 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Pembiayaan Netto
b.Realisasi Selisih Lebih Rp 102.462.595.053,00 Rp 102.462.595.053,49 Rp 0,49
g.Selisih Anggaran Silpa dengan Realisasi Silpasejumlah Rp 273.989.411.125.42 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Silpa
b.Realisasi Silpa Selisih Lebih

Pasal 4

Rp 0,00 Rp 273.989.411.125,42 Rp 273.989.411.125,42 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset b . Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana

Pasal 5

a.Saldo kas awal per 1 Januari Rp 102.542.595.053,49 Tahun 2021
b.Arus kas Bersih dari Rp 495.738.500.482,22 aktivitas operasi C. Arus kas Bersihdari aktivitas (Rp 324.291.684.410,29) investasi non keuangan
d.Arus Kas bersih dari aktivitas Rp 0 ,00 Pendanaan
e.Arus Kas Bersihdari aktivitas Rp 0,00 Transitoris
f.Saldo akhir kas di bendahara Rp 0,00 pengeluaran http://jdih.bengkuluprov.go.id 6
g.Saldo akhir kas di BLUD Rp 39.718.303.542,60
h.Saldo Akhir Kas Dana BOS Rp 679.809.054,00
1. 1.Saldo ak.hir Kas di Kasda per Rp 233.591.298.528,82 31 Desember Tahun 2021

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Lampiran I.I Lampiran 1.2 Lampiran I.3 Lampiran 1.4
2.Lampiran II 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lampiran III LampiranIV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Laporan Realiasasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organ1sas1, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Piutang Daerah; http://jdih.bengkuluprov.go.id
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIIl
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI
17.Lampiran XVII
18.Lampiran XVIIl
19.Lampiran XIX
20.Lampiran XX Lampiran XX. I Larnpiran XX.2 7 Daftar Reka pitulasi Penyisihan Piutang tak tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan; Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan -kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhitisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Iktisar Laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Iktisar Laporan Keuangan {Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.