DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu; Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421); 3. 4. 5 https://jdih.bengkuluprov.go.id

6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2e)19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 202 1 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasiona1 (1£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 192); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor I). 7. 8. 9. 10. 11. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHPEMBENTUKAN PROVINSI BENGKULU https://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal F Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 3 dan angka 4 diubah, dan setelah angka 6 ditambah satu angka baru yakni angka 7 sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dad :
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasiaan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evalausi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu merupakan Tipe C, melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi, Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD Provinsi, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi.
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, pemantauan dan pengawasan lainnya, pengawasan atas penugasan dari Gubernur, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan administrasi Inspektorat Daerah.
4. d.Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, terdiri dad :
  1. 1.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang https://jdih.bengkuluprov.go.id Kelautan dan Perikanan. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan A4asyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan. Dinas Sosia1 Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 https://jdih.bengkuluprov.go.id
  2. 14.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.
  3. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
  4. 16.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Perkebunan.
  5. 17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran.
  6. 18.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  7. 19.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
  8. 20.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
  9. 21.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
  10. 22.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan.
  11. 23.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
  12. 24.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penrmahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.
5. e.Badan Daerah Provinsi Bengkulu terdiri dari :
  1. 1.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian. https://jdih.bengkuluprov.go.id Badar Pengembangan Sumber Da)'a Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Peladhan.
  2. 3.Badm1 Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tipe A, meiaksanakan fungsi pentmjang Perencanaan Pembangunan, Penehtian dan Pengembangan Daerah. 4 . Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  3. 5.Badan Penghubung yang dipimpin oleh Pejabat Administrator, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat
  4. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik.
  5. 7.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 15A dan 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut : 2.

Pasal 15A

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Pasal 15B

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Penunjang Keuangan di bidang Pendapatan Daerah serta bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. https://jdih.bengkuluprov.go.id

3.Ketentuan PasaJ 16 djubatl, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

da saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Pejabat yang ada pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksmlakm1 tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang bam.
b.Penyebutan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah menerbitkan produk hukum dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya pada Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan di bidang Pendapatan Daerah serta bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih tetap berlaku dimaknai serta menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaI diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2024 GUBERNUR BENGKULU Ttd H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2024 SEKR©rARiS DAERAH PROViNSI BENGKULU, Ttd ISNAN FAJR! LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 3 PROVINSI BENGKULU : (3- 138/2024)TURAN DAERAH dengan aslinya IRO HUKUM a b'(MAN, S.H., M.HB rD r NIP. 19750825 200502 1 005 https://jdih.bengkuluprov.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU A. UMUM Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintall daerah (ialam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (good local govermance). Dasar utama pembentukan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan piiihan, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efekti{itas, pembagian habis tugas, rentan kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dad unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretadat Daerah, Sekretariat DPRD, Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah’ Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah diwadahi oleh Inspektorat. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 pada Bab VIII Ketentuan peralihan pasa1 15.a dan pasa1 15.b bahwa “Perangkat Daerah yang metaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian https://jdih.bengkuluprov.go.id dan Pengembangan Daerah serta Perangkat Daemh yang metaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penciapatan Daerah dan Keuangan dan Aset Daerah, yang telah dibentuk sebetum Peraturan Daemh ini diundangkan dinyatakan masih bertaku, sampai ditetapkannya Perangkat Daemh berdasarkan peraturan penmdang-undangan yang mengatur urusart pemerintahnn umum” sehingga, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu sesuai amanat Peraturm1 Menteri Dalam Negeri Nomor ll Tahun 202 1 tentang Perangkat Daerah ymlg melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan, Penehtiu1 dm1 Pengembangan Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusm1 Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah dan Keuangu1 dm1 Aset Daerah sesuai Pasal 3 Ayat (2) menyatakan '’Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitim1 dan Pengembangan Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah dan Keumlgu1 du1 Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) truruf a sampai dengm1 huruf e diatur dengan Peraturan Daerah, hal ini untuk merespon kebutuhu1 organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan menunjulg Pembangpnan Provinsi Bengkulu. B. PASAL DEMI PASAL Pasal I CukuP jelas Pasal ll CukuP jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR I https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2e)19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 202 1 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasiona1 (1£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 192); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor I). 7. 8. 9. 10. 11. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHPEMBENTUKAN PROVINSI BENGKULU https://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal F Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 3 dan angka 4 diubah, dan setelah angka 6 ditambah satu angka baru yakni angka 7 sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dad :
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasiaan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evalausi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu merupakan Tipe C, melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi, Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD Provinsi, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi.
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, pemantauan dan pengawasan lainnya, pengawasan atas penugasan dari Gubernur, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan administrasi Inspektorat Daerah.
4. d.Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, terdiri dad :
  1. 1.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang https://jdih.bengkuluprov.go.id Kelautan dan Perikanan. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan A4asyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan. Dinas Sosia1 Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 https://jdih.bengkuluprov.go.id
  2. 14.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.
  3. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
  4. 16.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Perkebunan.
  5. 17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran.
  6. 18.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  7. 19.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
  8. 20.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
  9. 21.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
  10. 22.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan.
  11. 23.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
  12. 24.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penrmahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.
5. e.Badan Daerah Provinsi Bengkulu terdiri dari :
  1. 1.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian. https://jdih.bengkuluprov.go.id Badar Pengembangan Sumber Da)'a Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Peladhan.
  2. 3.Badm1 Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tipe A, meiaksanakan fungsi pentmjang Perencanaan Pembangunan, Penehtian dan Pengembangan Daerah. 4 . Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  3. 5.Badan Penghubung yang dipimpin oleh Pejabat Administrator, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat
  4. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik.
  5. 7.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 15A dan 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut : 2.

Pasal 15A

Pasal 15B

3.Ketentuan PasaJ 16 djubatl, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

da saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Pejabat yang ada pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksmlakm1 tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang bam.
b.Penyebutan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah menerbitkan produk hukum dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya pada Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan di bidang Pendapatan Daerah serta bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih tetap berlaku dimaknai serta menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaI diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2024 GUBERNUR BENGKULU Ttd H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2024 SEKR©rARiS DAERAH PROViNSI BENGKULU, Ttd ISNAN FAJR! LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 3 PROVINSI BENGKULU : (3- 138/2024)TURAN DAERAH dengan aslinya IRO HUKUM a b'(MAN, S.H., M.HB rD r NIP. 19750825 200502 1 005 https://jdih.bengkuluprov.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU A. UMUM Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintall daerah (ialam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (good local govermance). Dasar utama pembentukan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan piiihan, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efekti{itas, pembagian habis tugas, rentan kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dad unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretadat Daerah, Sekretariat DPRD, Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah’ Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah diwadahi oleh Inspektorat. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 pada Bab VIII Ketentuan peralihan pasa1 15.a dan pasa1 15.b bahwa “Perangkat Daerah yang metaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian https://jdih.bengkuluprov.go.id dan Pengembangan Daerah serta Perangkat Daemh yang metaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penciapatan Daerah dan Keuangan dan Aset Daerah, yang telah dibentuk sebetum Peraturan Daemh ini diundangkan dinyatakan masih bertaku, sampai ditetapkannya Perangkat Daemh berdasarkan peraturan penmdang-undangan yang mengatur urusart pemerintahnn umum” sehingga, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu sesuai amanat Peraturm1 Menteri Dalam Negeri Nomor ll Tahun 202 1 tentang Perangkat Daerah ymlg melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan, Penehtiu1 dm1 Pengembangan Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusm1 Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah dan Keuangu1 dm1 Aset Daerah sesuai Pasal 3 Ayat (2) menyatakan '’Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitim1 dan Pengembangan Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah dan Keumlgu1 du1 Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) truruf a sampai dengm1 huruf e diatur dengan Peraturan Daerah, hal ini untuk merespon kebutuhu1 organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan menunjulg Pembangpnan Provinsi Bengkulu. B. PASAL DEMI PASAL Pasal I CukuP jelas Pasal ll CukuP jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR I https://jdih.bengkuluprov.go.id