DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas: a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan; b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan;dan d. usaha jasa Perkebunan. Kemitraan pengolahan berkelanjutan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Arc tentang Perizinan Usaha Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; Undang-Undang Nomor 41 Tahun L999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Iadonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2. 3. http://jdih.bengkuluprov.go.id +. 5. 6. 7. 8. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Ta-hun L999 tentang Kehutanan nnenjadi Undang-Und.ang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aafil; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor l4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O59h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2Ol4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 3O8, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); Peraturan Pemerintah Nomor 2A Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lrrdonesia Tahtrn 1968 Nomor 34, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a); Peraturan Menteri Pertanian Nomor :9a/ Permentan/ OT.fiA/ 9l 2Ot3 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al3 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan 2l lPermentan/KB .4LO /6 /2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.L4O /9 / 2Ol3 tentang Pedoman Peftzinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Afi Nomor 7961;

9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20fih http://jdih.bengkuluprov.go.id Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU Menetapkan d.an GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROYINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2OI3 TEI{TANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (kmbar€Ln Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 17, angka 22, angka 23, angka 24, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, ang!<a 32, angka 34 dan angka 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
5.Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu dan atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu dan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
7.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan http://jdih.bengkuluprov.go.id pemasar€Ln terkait Tanaman Perkebunan.
8.Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
9.Sistem budidaya tanaman perkebunan adalah keteraturan tatanan pengusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan. 1O. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktoral Jenderal Perkebunan dan ditetapkan oleh Menteri. 1 L. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk mempetpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
12.Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
13.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. L4. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menumt hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
15.Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sarna lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
16.Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
17.Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang kegiatan pra tanaam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
18.Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
19.Usaha pemasaran hasil perkebunan adalah usaha ekonomis produktif sektor hilir yang mengelola usaha jasa pemasaran hasil perkebunan. 2O. Usaha lainnya adalah usaha ekonomis produktif berbasis perkebunan selain usaha budidaya maupun usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. 2L.Penartaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 22,Peoanaman Modal Asing adalah kegiatan menanaln modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang mengguflakan modal asing sepenuhnya maupull yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
23.Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
24.Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi adalah rencana strategis pembangunan perkebunan provinsi 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional yang http://jdih.bengkuluprov.go.id ditetapkan oleh gubernur.
25.Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/ Kota adalah rerrcarra strategis pembangrrnan perkebunan kabupatenlkota 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang bupati/walikota. ditetapkan oleh 26.lzrn Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wqiib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebrrnan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 27.lzrn Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah :u;rr' tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. 23.lz,rn Usaha Perkebunan untuk Pengolahan, yang selanjutnya disebut IUP-P, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
29.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disebut STD-8, adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun. 3O. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil perkebunan yang selanjutrrya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
31.Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
32.Kemitraxr usaha perkebunan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi serta saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, kar3rawan, masyarakat sekitar perkebunan atau masyarakat lokal. http://jdih.bengkuluprov.go.id
33.Perusahaan Inti Ralryat Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkehrrnan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan ralryat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
34.Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
35.Perusahaan Inti Rakyat - Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
36.Kinerja Perusahaan Perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun wakhr tertentu.
37.Kawasan Nilai Konservasi Tinggr adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.
38.Nilai Konservasi Tinggi adalah sesuatu yang bernilai konsenrasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya.
39.Lingkung€n hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungzul prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. http://jdih.bengkuluprov.go.id 4A.liarL lingkungan adalah izrrr yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang urajib Asrdal atanr UKL-UPL dalarn rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyaratan memperoleh izin Usaha dan/atau kegiatan.
41.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selar{utnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bag proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 42.lJpaya Pengelolaan Linglnrngan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
43.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kernamptlan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
44.Konflik Usaha Perkebunan adalah kondisi tidak normal yang terjadi antar perusahaan perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan pertambangan, dan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat/ masyarakat lokal.
45.Penerimaan Daerah adalah penerimaan yang berasal dari kegiatan usaha perkebunan yang diatur oleh Undang-undang maupun Peraturan Daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:

a.Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
b.Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
c.Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan;dan
d.usaha jasa Perkebunan. Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus memenuhi paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wqiib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan pengolahan berkelanjutan.
(2)Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kebun masyarakat dan/atau perusahaan perkebunan lain yang belum melakukan ikatan kemitraan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Di antara Pasal 9 dan Pasal 1O disisipkan 4 (Empat) Pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 98, Pasal 9C dan Pasal 9D, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)t2l 3. 4. http://jdih.bengkuluprov.go.id -lo-

Pasal 9A

{1} Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diperoleh dari hak milik atas tanah Pekebun, hak guna usaha, dan/atau hak pakai.

(2)Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam IUP-P.

Pasal 98

(1)Kebun yang diperoleh dari hak milik atas tanah Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dapat dilakukan dengan sewa atau sesuai dengan kesepakatan antara Pekebun dan perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan.
(2)Kebun yang diperoleh dari hak guna usaha dan/atau hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat
(1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9C

(1)Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal t harus dilakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan sendiri oleh perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan.
(2)Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (U merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Dalam hal kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud datam Pasal 9 telah terbangun, perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan melanjutkan pemeliharaan tanaman sesuai dengan baku teknis.

Pasal 9D

Kebun yang diusahakan sendiri yang diperoleh dari hak milik atas tanah Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) tahun dan dibuat perjanjian tertulis dengan bermaterai cukup.

(3)
(1)http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berakhir dan tidak diperpanjang, IUP-P perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5.Ketentuan Pasal 1O ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun. Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dan bermeterai cukup dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi atau KabupatenlKota. sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Isi perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

6.Diantara Pasal 2O dan 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2OA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2OA Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha (U l2l

(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id 7. L2- perkebunan wajib teriebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga penoegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangan. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1)Setiap Perusahaan Perkebunan yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2Ol4 tentang Perkebunan.
(2)Dihapus. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1)Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat tedadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1O8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2Ol4 tentang Perkebunan.
(2)Dihapus. 8.

9.Pasal 60 dihapus. http://jdih.bengkuluprov.go.id
10.Ketentuan Pasal 61 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…