DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan asas: a. kelestarian; b.keseimbangan; c. kemanfaatan umum; d. fungsi sosial dan nilai ekonomi; e. keterpaduan dan keserasian; f. keadilan; g. kemandirian;dan h. transparansi dan akuntabilitas. Ruang lingkup Pengelolaan Air Tanah dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. wewenang dan tanggung jawab; b. pengelolaan air tanah; c. kegiatan pengelolaan; d. perizinan air tanah; e. pembinaan,pengawasan dan pengendalian; f. fasili tasi; g. koordinasi; h. kerjasama; i. peran serta masyarakat; j. larangan; k. penyidikan; 1. ketentuan pidana; m. ketentuan lain-lain; n. ketentuan peralihan;dan o. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwapemanfaatanairtanahuntukkebutuhanmasyarakatdan duniausahayangsemakin meningkatharusmemperhatikan aspek kelestariandankeberlanjutanketersediaansumberdayaairdalam ruangdan waktutertentu,baikjumlah maupunkualitasnya; c.bahwauntukmenjagakelestariandankeberlanjutansumberdaya airtanah maka pengelolaan airtanah harusdiselenggarakan secara menyeluruh,terpadu, terencanadanberwawasan lingkungan;
d.berdasarkan pertimbangansebagaimanadimaksuddalam hurufa, hurufb dan hurufc,perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerahtentang PengelolaanAirtanah; Mengingat: 1. Pasal18Ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia1945;

2.Undang-UndangNomor9 Tahun1967 tentangPembentukan PropinsiBengkulu(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 1967Nomor19, Tambahan LembaranNegara Nomor2828); 3.Undang-UndangNomor11 Tahun1974 tentang Pengairan(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun1974 Nomor65, Tambahan LembaranNegara Nomor3046); http://jdih.bengkuluprov.go.id 4.Undang-UndangNomor5Tahun1990tentangKonservasiSumber DayaAlamHayatidanEkosistemnya(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1991Norn.or49,TambahanLembaranNegara 5.Undang-UndangNomor26Tahun2007tentangPenataanRuang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor68, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725); 6.Undang-UndangNomor28Tahun2009TentangPajakDaerahDan RetribusiDaerah(LembaranNegaraTahun2009Norn.or130, TambahanLembaranNegaraNomor5049); 7.Undang-UndangNomor32Tahun2009tentangPerlindunganDan PengelolaanLingkunganHidup(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor140,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5059);
8.Undang-Undang-UndangNorn.or23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraTahun2014Nomor244, Tambahan LembaranNegaraNomor5587),sebagaimana telah diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor9Tahun2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23Tahun 2015ten tangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraTahun2015 Norn.or58,TambahanLembaranNegaraNomor5679); 9.PeraturanPemerintahNomor20Tahun1968tentangBerlakunya Undang-UndangNomor9Tahun1967DanPelaksanaan PemerintahanDiProvinsiBengkulu(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1968Nomor34,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNorn.or2854); 10.PeraturanPemerintahNomor82Tahun2001tentangPengelolaan Kualitas AirdanPengendalianPencemaranAir(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2001Nomor153,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNorn.or4161); 11.PeraturanPemerintahNomor27Tahun2012TentangIzin Lingkungan(LembaranNegara Tahun2012Nomor48,Tambahan LembaranNegaraNomor5285); 12.PeraturanPemerintahNomor121Tahun2015Tentang PengusahaanSumberDayaAir(LembaranNegaraTahun20015 Norn.or344,TambahanLembaranNegaraNomor5801); 13.PeraturanPemerintahNomor122 Tahun2015TentangSistem Penyediaan AirMin um(Lembaran Negara Tahun2015Nomor345, Tambahan Lembaran Negara Nomor5802); http://jdih.bengkuluprov.go.id
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
15.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);
17.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Ten tang Jenis Rencana Usaha Dan/ A tau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
19.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Ten tang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
20.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Ten tang Cekungan Air Tanah Di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
21.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Ten tang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
22.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 );
23.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 ); http://jdih.bengkuluprov.go.id
24.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor l); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pelaksanaan Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan yang memimpin yang menjadi pad aBupati/Walikotaadalah kewenangan daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
7.Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
8.Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan dibidang air tanah. http://jdih.bengkuluprov.go.id -- 9.KepalaDinasadalah kepalaperangkatdaerahProvinsi Bengkuluyangsalahsatutugasdanfungsinya menyelenggarakanurusandibidangairtanah. 10.Airtanahadalahairyangterdapatdalamlapisantanah ataubatuandibawahpermukaantanah. 11.Akuiferadalahlapisanbatuanjenuhairtanahyang dapat menyimpandanmeneruskanair tanahdalamjumlah cukupdanekonomis. 12.CekunganAirTanahadalahsuatuwilayahyangdibatasi olehbatashidrogeologis,tempatsemuakejadian hidrogeologissepertiprosespengimbuhan, pengaliran, dan pelepasanairtanahberlangsung. 13.Daerahimbuhanairtanahadalahdaerahresapanairyang mampumenambahairtanahsecaraalamiahpada CekunganAirTanah.
14.Daerahlepasanairtanahadalahdaerah keluaran air tanahyangberlangsungsecaraalamiahpadaCekungan AirTanah. 15.Pengelolaanairtanah adalahupayamerencanakan, melaksanakan,memantau, mengevaluasipenyelenggaraan konservasiairtanah,danpendayagunaanair tanah. 16.PengambilanAirtanah adalah setiapkegiatan pengambilanuntukmemperolehairtanahdengancara penggalian,pengeboran, penurapan,ataudengancara lainnya. 17.Hakgunaairdaripemanfaatanairtanah adalahhak guna airuntukmemperolehdanmemakaiataumengusahakan airtanah untukberbagai keperluan. 18.Hakgunapakai airdaripemanfaatanairtanahadalahhak untukmernperolehdanmemakaiairtanah.
19.Hakgunausahaairdaripemanfaatanairtanah adalah hak untukmemperolehdan mengusahakanair tanah. 20.Konservasi airtanah adalah u payamemelihara keberadaan sertakeberlanjutan keadaan, sifat,dan fungsi airtanah agar senantiasatersediadalam kuantitasdan kualitas yang memadaiuntukmemenuhi kebutuhan makhlukhidup, baik padawaktu sekarang maupunyang akan datang. http://jdih.bengkuluprov.go.id 21.PelestarianAirtanahadaiahupayamempertahankan kelestariankondisidanlingkunganairtanahagartidak mengalamiperubahan. 22.PengawetanAirtanahadalahupayamemeliharakondisi danlingkunganairtanahagarselalutersediadalam kuantitas dankualitasyang memadai. 23.PengendalianPencemaranAirtanahadalahupaya pencegahandanpenanggulanganpencemaranairtanah sertamemulihkanairtanahuntukmenjaminkualitasair tanahagarsesuaidenganbaku mutuair. 24.Inventarisasiairtanahadalahkegiatanuntukmengetahui cekungandanpotensiairtanahdengancarapemetaan, penyelidikan,penelitiandaneksplorasi. 25.Pendayagunaan airtanahadalahupayapenatagunaan, penyediaandanpenggunaan, pengembangandan pengusahaanairtanahsecaraoptimal, berhasilgunadan berdayaguna. 26.Penatagunaan airtanah adalah upayauntukpenentuan zonapengambilandanpenggunaanairtanah. 27.Penyediaanairtanah adalahupayapemenuhan kebutuhanakanairdandayaair untukmemenuhi berbagaikeperluandengankualitasdankuantitasyang sesuai. 28.Penggunaanairtanah adalahpengambilandan pemanfaatanair tanahdanprasaranya. 29.Pengembangan airtanah adalahupayapeningkatan kemanfaatanfungsiair tanahsesu ai dengandaya dukungnya. 30.Pengusahaan airtanah adalahupayapengambilandan pemanfaatanairtanah untuktujuankomersial. 31.Nilai perolehan airadalah nilaiairtanahyangtelah diambil dandikenai pajak airtanah,besarnyasama denganvolume airyangdiambildikalikandengan harga dasar air.
32.Pembinaan adalah kegiatanyang mencakuppemberian pengarahan,petunjuk, bimbingan, pelatihandan penyuluhanuntuk meningkatkan kinerjadalam pelaksanaan pengelolaan airtanah. http://jdih.bengkuluprov.go.id 33.Pengendalianpengarnbilanairtanah adalahsegalausaha yangmencakupkegiatanpengaturan,penelitiandan pemantauanpengarnbilanairtanahuntukmenjarnin pemanfaatannyasecarabijaksanademimenjaga kesinambungankuantitas dankualitasnya. 34.Pengawasanairtanahadalahkegiatanyangdilakukan untukmenjarnintercapainyapelaksanaanteknisdan administrasipengelolaanairtanah. 35.Rekomendasiteknis adalahpersyaratanteknisyang bersifat mengikatdalarnpemberianizinpemakaianair tanahatauizinpengusahaanair tanah. 36.Pemantauanairtanahadalahpengamatandanpencatatan secaramenerusatasperubahankuantitas,kualitas, dan lingkunganairtanah, yangdiakibatkanolehperubahan lingkungandanataupengarnbilanairtanah. 37.Sumurpantauadalahsumuryangdibuatuntuk memantaukedudukanmukadan atau kualitas air tanah padaakuifertertentu. 38.Jaringan sumurpantauadalah kumpulan sumurpantau yangtertataberdasarkankebutuhanpemantauan terhadapairtanahpadasuatucekunganairtanah. 39.SumurBoradalahsumuryangpembuatannyadilakukan baik secaramekanismaupunmanual. 40.Izinpemakaianairtanah adalahizinpenggunaanair untukmemperolehhakgunapakai airdaripemanfaatan air tanah. 41.Izinpengusahaanairtanah adalahizinpenggunaanair untukmemperolehhakgunausahaairdaripemanfaatan airtanah.

Pasal 2

Pengelolaan air tanahdilaksanakanberdasarkan asas: a.kelestarian; b.keseimbangan; c.kemanfaatan umum;

d.fungsi sosial dannilaiekonomi;
e.keterpaduandan keserasian;
f.keadilan; g.kemandirian;dan
h.transparansi dan akuntabilitas. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 3 PeraturanDaerahinidibentukdengantujuanuntuk mewujudkankemanfaatanair tanahyang berkelanjutan untuksebesar-besarnyakemakmurandankesejahteraan rakyatsecara adildanmerata.

Pasal 4

RuanglingkupPengelolaanAirTanahdalamPeraturan Daerahini meliputi: a.wewenang dantanggungjawab;

b.pengelolaanairtanah; c.kegiatanpengelolaan;
d.perizinanairtanah; e.pembinaan,pengawasandanpengendalian; f.fasilitasi; g.koordinasi; h.kerjasama;
i.peransertamasyarakat; j.larangan; k.penyidikan; 1.ketentuanpidana; m.ketentuanlain-lain;
n.ketentuanperalihan;dan o.ketentuanpenutup. BABII WEWENANGDAN TANGGUNGJAWAB Pasal 5 {l) Gubemurmemilikiwewenangdantanggung jawabatas pengelolaan airtanahdiDaerah.

(2)Wewenang dantanggung jawabGubernurdalam pengelolaan airtanahmeliputi: a.menyusundan menetapkan strategipelaksanaandan rencanapengelolaan air tanah; b.menetapkan strategi pengelolaan airtanahpada cekungan airtanahberdasarkan padaprinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan http://jdih.bengkuluprov.go.id dengan memperhatikan kepentingan provinsi di sekitarnya;
1. c.menetapkan rencana pengelolaan air tanah dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
2. d.menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan air tanah, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
3. e.menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah;
4. f.menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
5. g.merencanakan dan melaksanakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah sesuai dengan kebijakan, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
6. h.mengusulkan rancangan penetapan cekungan air tanah;
  1. 1.mengatur dan menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah; J. menerbitkan izin pengeboran air tanah, izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pernakaian Air Tanah, dan izin pengusahaan air tanah;
7. k.mengelola data dan informasi air tanah di daerah;
  1. 1.menetapkan jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah;
8. m.melakukan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan pemakaian dan pengusahaan air tanah;
9. n.melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah diperbantukan oleh Pemerintah;dan
10. o.Berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air yang bersumber dari air tanah;
(3)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilaksanakan oleh kepala dinas yang membidangi urusan sumber daya mineral; http://jdih.bengkuluprov.go.id
(4)Dalammelaksanakanwewenangdantanggungjawab sebagaimanadimaksuddalamayat(2),KepalaDinas berkoordinasidenganPemerintahKabupaten/Kota.
(5)Wewenang penerbitanizinsebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufjdilaksanakanolehdinasyangmembidangi urusanperizinandanberkoordinasidengandinasyang membidangiurusandibidangairtanah. BABIII PENGELOLAANAIRTANAH Pasal 6
(1)Pengelolaanairtanahmempunyaifungsisosial, lingkunganhidupdanekonomiyangdiwujudkansecara selaras,serasidanseimbang.
(2)Pengelolaanairtanahsebagaimanadimaksudayat(1) didasarkanpadacekungan airtanahyangdiselenggarakan berdasarkanpadakebijakanpengelolaanairtanahdan strategipengelolaanairtanah.
(3)Pengelolaanairtanahsebagaimanadimaksud ayat(1) dilaksanakanpada: a.wilayahcekungan airtanahdalamDaerahProvinsi;dan b.wilayahdiluarcekungan air tanahdalamDaerah Provinsi.
(4)Pengelolaanairtanahsebagaimanadimaksuddalamayat
(2)merupakankebijakanProvinsiyangditujukan sabagai arahandalampenyelenggaraankonservasiairtanah, pendayagunaanairtanah, pengendaliandayarusakair tanah,dansisteminformasiairtanahyangdisusun denganmemperhatikankondisiair tanahsetempat.
(5)Kebijakanpengelolaanair tanahsebagaimanadimaksud padaayat(4)disusundanditetapkansecaraterintegrasi dalamkebijakanpengelolaansumberdayaairProvinsi.
(6)Penyusunan kebijakan pengelolaan airtanah provinsi sebagaimanadimaksudpada ayat(5)mengacupada kebijakan pengelolaan airtanah nasionaldanberpedoman padakebijakan pengelolaan sumberdaya airprovinsi dan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB IV

KEGIATAN PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
1. a.sebaran cekungan air tanah;
2. b.daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
3. c.geometri dan karakteristik akuifer;
4. d.neraca dan potensi air tanah;
5. e.perencanaan pengelolaan air tanah;
6. f.pengambilan dan pemanfaatan air tanah;dan
7. g.upaya konservasi air tanah.
(2)Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud. dalam ayat ( 1) dilaksanakan oleh dinas untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala 1:50.000.
(3)Kegiatan inventarisasi air tanah yang dilaksanakan oleh dinas disajikan pad.a peta dengan skala lebih besar dari 1:50.000.
(4)Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
(3)Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
1. a.hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
2. b.hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
3. c.rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
4. d.hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah. ( 4) Data dan informasi hasil kegiatan in ven tarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
(5)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.

Pasal 9

(1)Konservasi air tanah dilaksanakan melalui:
1. a.perlindungan dan pelestarian air tanah;
2. b.pengawetan air tanah;
3. c.pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah; dan
4. d.pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah.
(2)Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
1. a.penjagaan fungsi daerah imbuhan air tanah;
2. b.pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak; dan/ atau
3. c.perlindungan akuifer.
(3)Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.penghematan penggunaan air tanah;
2. b.peningkatan kapasitas resapan air;dan/ atau
3. c.pengendalian penggunaan air tanah
(4)Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara: http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. a.pencegahan pencemaran air tanah;
2. b.penanggulangan pencemaran air tanah;dan/atau
3. c.pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar
(5)Pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah dilakukan melalui pengendalian penurunan muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah yang melampaui daya dukung air tanah.
(6)Pengendalian penurunan muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air laut serta pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan laju amblesan tanah.
(7)Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah.

Pasal 10

(1)Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
(2)Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau peru bahan lingkungan.
(3)Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) meliputi:
1. a.pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah;
2. b.pemantauan perubahan kualitas air tanah;
3. c.pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tan ah;
4. d.pemantauan pencemaran air tanah;
5. e.pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;dan
6. f.pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
(4)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara:
1. a.membuat sumur pantau;
2. b.mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan /atau sumur produksi terpilih; http://jdih.bengkuluprov.go.id c.mengukurdanmencatatdebitmataair; d.memeriksasifatfisika,komposisikimia,dankandungan biologiairtanahpadasumurpantau, sumurproduksi danmataair; e.memetakanperubahankualitasdan/ataukuantitasair tanah; f.mencatat jumlahpengambilandanpemanfaatanair tanah;dan g.mengamatidanmengukurperubahanlingkunganfisik akibatpengambilanair tanah.
(5)Pemantauanairtanahsebagaimanadimaksuddalamayat
(3)dilakukansecaraberkalasesuaidenganjeniskegiatan pemantauan.

Pasal 11

(1)Setiap pemegangizinpemakaian airtanahdanizin pengusahaanairtanahwajibmelaksanakankonservasi air tanah.
(2)Setiapkegiatanyangberpotensimengubahataumerusak kondisidanlingkunganairtanahwajibdisertaidengan upayakonservasi airtanah. BagianKetiga PerencanaanPendayagunaanAirTanah Pasal 12
(1)Perencanaanpendayagunaan airtanahdilaksanakan sebagai dasarpendayagunaanairtanahpadacekunganair tanah.
(2)Kegiatanperencanaanpendayagunaan airtanah dilakukandalarn rangkapengaturanpengambilandan pemanfaatan sertapengendalian airtanah.
(3)Perencanaanpendayagunaanairtanah sebagaimana dimaksuddalamayat(1),didasarkan padahasil inventarisasidan konservasiairtanah.
(4)Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimanadimaksud dalam ayat(1)wajib melibatkan peran serta masyarakat. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 13

( 1) Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi:

a.penatagunaan;
b.penyediaan;
c.penggunaan;
d.pengembangan; dan
e.pengusahaan.

(2)Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tan ah dan perun tukan air tanah pada Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
(3)Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, dan dilaksanakan antara lain untuk memenuhi:
1. a.air minum;
2. b.air untuk rumah tangga;
3. c.air untuk perkebunan, peternakan, dan pertanian sederhana;
4. d.air untuk irigasi;
5. e.air untuk industri;
6. f.air untuk pertambangan dan energi;
7. g.air untuk usaha perkotaan;dan
8. h.air untuk pariwisa.ta.
(4)Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
(5)Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
(6)Pengusahaan dan pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kegiatan usaha meliputi:
1. a.bahan baku produksi;
2. b.media usaha;atau
3. c.bahan pembantu atau proses produksi. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(7)Penggunaanairtanahdalam rangkapengusahaanair tanahsepertiyangdimaksudpadaayat(6)dihitung sebagainilaiperolehanairtanah.
(8)Ketentuanlebihlanjutmengenaipedomanpenetapannilai perolehanairtanah diaturdenganperaturanGubernur. BagianKelima PengelolaanDataAirTanahdanSistemInformasiAirTanah Pasal 14
(1)Datadaninformasiairtanahdikabupaten/Kotadan swastadisampaikankepadaGubernurmelaluiKepala Dinas.
(2)Semuadatadaninformasiairtanahsebagaimana dimaksuddalamayat(1)dikelolaolehDinas sebagaidasar pengelolaanairtanah.

Pasal 15

(1)Untukmendukung pengelolaanairtanah,Dinas menyelenggarakansisteminformasiairtanah, yang merupakanbagian jaringaninformasisumberdayaair.
(2)Sisteminformasiairtanahsebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputidatadaninformasimengenai: a.konfigurasicekunganairtanah; b.hidrogeologi; c.potensiairtanah;
1. d.konservasiairtanah;
2. e.pendayagunaanairtanah; f.kondisi danlingkunganairtanah; g.pengendaliandanpengawasanairtanah; h.kebijakandanpengaturandi bidangairtanah;dan 1.kegiatan sosialekonomibudaya masyarakat yangterkait denganairtanab.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…