DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 November 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

Berisi tentang perubahan atas PERDA Provinsi Bengkulu Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2A1L tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; undang-undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); Menimbang : a. Mengingat b. c. : 1. 2. 3. http://jdih.bengkuluprov.go.id 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor244,TambahanLembaranNegaraReptrbliklndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ai-5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor23Tahun2ol4tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2aji5 Nomor53,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor g Tahun 1967 dan pelaksanaan pemerintahan di propinsi Bengkulu (Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahunlg6sNomor34,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 285a\; PeraturanPemerintahNomor6gTahun2ol0tentangTata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2oloNomorLlg,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516i); T.PeraturanDaerahProvinsiBengkuluNomorllTahun2all tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHPROVINSIBENGKULUNoMoRIITAHUN2oIITENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2o1L tentang Retribusi Pettzinan Tertentu {Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut: 5. 6. Menetapkan: http://jdih.bengkuluprov.go.id ^-J- l.Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 9, angka 11, angka 13, angka 15,angka:t7,angkalgdiubahdanangka16dihapus,setelah angka2od'itamkrahdrraangkabarr.ryakniangka22danangka23 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini 1'2ng dimaksud dengan :

1.Daerah adaiah Provinsi Bengkulu'
2.Pemerintah Daerah adalahPemerintahProvinsi Bengkulu'
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu'
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai. dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Perangkat Daeratll Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki wewenang secara teknis dalam peiayanan Pertzinan tertentu.
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu'
7.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bengkulu'

g.Badan adalah sekumpulan orang danf atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroankomanditer,perseroanlainnya,BadanUsahaMilik Negara(BUMN),atauBadanUsahaMilikDaerah{BUMD)dengan namadalambentukapapun,firma,kongsi'koperasi'dana pensiun, persekutltan, perkumpulan, yayasan' organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap'
1. 9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan' 1O. Perizinan tertentu adalah pelayanan petizinan tertentu oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum untuk menjaga kelestarian lingkungan. http://jdih.bengkuluprov.go.id 1 1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi' penentuan hesarnya Pajak atam Retribusi yang terutang sampai kegiatanPajakatauRetribusikepadaWajibPajakatauRetribusi serta pengawasan penlretorannya'
2. 12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturanperundang_undanganRetribusidiwajibkan untukmelakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu'
3. 13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakanbataswaktubagiWajibRetribusiuntuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Yang bersangkutan'
4. 14.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat ssRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
5. 15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Jumlah pokok Retribusi yang terutang'
6. 16.Dihapus
7. 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya clisingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang'
8. 18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi danlatau sanksi ad.ministratif berupa bunga dan/atau denda'
9. 19.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolahd.ata,keterangan,danfataubuktiyangdilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi d,anf atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- und.anganperpajakandaerahdanretribusidaerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id 21. 20. penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adaiah serangkaian tindakanyangdilakukanolehPenyidikuntukmencariserta meng\rmpr.rlkanhuktiyangd'enganbuktiitr. rnemLxratterang tindakpidanadibidangRetribusiyangterjadisertamenemukan tersangkanya. Keclaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu danlatauuntukdibebaskandarisuatuperikatandengan ler,r.atnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perund ang-undangan yang berlaku.
10. 22.Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut AJDPadalahpelayananpelengkapterhadappelayananangkutan antar kota dalam Provinsi dan dilaksanakan dalam trayek dengan asaidantujuanperjalanantetapatausebaliknyadengan menggunakan bus kecil dan/atau mobil penumpang'
11. 23.lzin insidentil merupakan tzin yang dapat cliberikan kepada perusahaanangkutanyangtelahmemilikiizinpenyelenggaraan angkutan orang dalam trayek menggunakan kendaraan bermotor yang menyimpang keluar dati iztn trayek yang dimiliki'
12. 2.Pasal 39 dihaPus.
13. 3.Ketentuan Ayat (2) Pasal 11 di ubah, sehingga Pasai 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 {1) Struktur tarif objek retribusi perizinan tertentu terdiri dari satuan tarif dan tarif d'asar objek retribusi'

(2)Rincian struktur satuan dan tarif d.asar objek retribusi periztnan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (u hurufatercantumdalamLampiranldanhurufbtercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'
(3)Tarifsebagaimanadimaksudpadaayat{2)ditinjaukembali palinglama3(tiga)tahunsekalidenganmemperhatikan perkembanganperekonomiandaerahberdasarkanpadabeban biayayangdipikulPemerintahProvinsiBengkuluuntuk penerbitandokumenizin,pengawasandilapangan'penegakan http://jdih.bengkuluprov.go.id hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin tertentu.
(4)Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

4.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu diubah, sehingga menjadi Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yar,g tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggai 10 November 2O2O Plt. GUBERNUR BENGKULU, ttd H. DEDY ERMANSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 10 November 2O2O SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU rtd HAMKA SABRI LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O2O NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (a-rc6/2020l Salinan seseuai dengan aslinya Nip. 1968722 Muda 199303 7 002 http://jdih.bengkuluprov.go.id I-AMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4 AHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ,qTAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU trd H. DEDY ERMANSYAH RETzuBUSI IZIN TRAYEK PII.GUBERNUR BENGKULU I x lzil (ptr 5 Tahun) 1 x izin {per 5 Tahun) I x lzin (per 5 Tahun) 1 x lzin tper 5 Tahun) 1x Pefidanan 1x Perjalanal 1x Pe{alaoan 1x Perjalanan
1.Mobil Bus kapasitas i0 s/d 15 tempat duduk'
2.Mobil Bus kapasitas diatas 16 tempat duduk keatas'
3.Izin Penyeienggaraan Angkutan tidak dalam trayek A. Antar JemPut Dalam Provinsi B. Angkutan Taxi C. Izin Insedentil 1-8TemPatDuduk 9 - 16 TemPat Duduk 17 ' 28 TerrPatDuduk > 28 TemPat Duduk http://jdih.bengkuluprov.go.id LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2O2O TtrNTANG PERUBAI{AN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TBNTANG RETzuBUSI PERIZINAN TERTENTU RETRIBUSI IZIN USAHA PERII{ANAN No Instansi Pengelola Objek Retribusi Tarif R)efrihr r <i Satuan Tari{ Tarif Lama {Rn) Tarif Baru {Ro} 2 c 4 5 6 1 DINAS KELAUTAN DAN PERIXANAN
1.Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) : r) 10GT-20GT 2\ 21GT-30GT . Surat izin Penangkapan Ikan (SIPIJ : 1) Long Line 2) Pukat Udang 3) Purse Seine Pelagis Kecil 4l Purse Seine Pelagrs Besar 5) Jaring Insang (Gi.li Net) 6) Pole and Line 7\ Bubu 8) Pancing Rawai Dasar 9) Long Bag Set Net (Jaring Kantong)
3.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) : 1 x Izin I xlzin I xlztnlGT l xIan/GT 1 x IzinlGT I xlitnlGT I x lzinlGT I xlnnlGT I xIanlGT 7 xlznlGT l xlanlGT l xlztnlGT '25A,OOO 500,000 27,OAO 110,000 11,O00 30,000 20,000 17,OOO 31,000 16,500 10,oo0 27,OAO s50,ooo 600,000 32,500 150,000 20,ooo 40,000 25,000 20,oo0 35,000 20,000 20,000 35,000 PII.GUBERNUR BENGKULU ttd H. DEDY ERMANSYAH // at 'sl wl t\ , *\ http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…