DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan APBD TA 2022

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tent.ang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); http://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); http://jdih.bengkuluprov.go.id
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ha.k Keuangan dan Administrasi Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pela.ksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1067);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 TentangPedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU Dan Menetapkan: GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dima.ksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
6.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. 7 . Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasa12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.838.779.834.231 bertambah sebesar Rp288.000.650.688 sehingga menjadi Rp3.126.780.484.919, dengan rincian sebagai berikut:
1.Pendapatan daerah

a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
1. 2.Belanja Daerah a Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja daerah setelah perubahan
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerirnaan pembiayaan Rp2.760.078.404.721 Rp 95.542.669.073 Rp2.855.62 l .073.794 Rp2.838.779 .834 .231 Rp 288.000.650.688 Rp3.126.780.848.919 1) Semula Rp 81.531.429.510 2) Bertarnbah/(berkurang) Rp192.457.981.615 Jumlah penerirnaan pembiayaan setelah perubahan Rp273.989.41 l.125
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp2.830.000.000 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 2.830.000.000 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp271.159 .411.125 Sisalebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0 P-asal 3 Anggaran pendapatan daerah sebagairnana dimaksud da1am P-asal 2, bersumber dari: a Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp966.619.720.721 2) Bertambah/(berkurang) Rp 64.106.052.602 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rpl.030.725.773.323
b.Pendapatan transfer 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rpl .792.342.684.000 Rp 31.436.616.471 Rpl.823.779.300.471 1) Semula Rpl.116.000.000 2) Bertarnbah/ (berkurang) Rp 0 Jumlah lain-lain pendapa.tan daerah yang sah setelah perubahan Rpl.116.000.000 P-asal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagairnana dimaksud dalam P-asal 3 huruf a, bersumber dari: a .Pajak daerah; 1) Semula Rp786.034.669.126 2) Bertambah/(berkurang) Rp 28.878.727.154 http://jdih.bengkuluprov.go.id -5-- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp814.913.396.280
1. b.Retribusi daerah; 1} Semula Rp.5.765.093.572 2) Bertambah/(berkurang) Rp 30.841.716 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.5.795.935.288
2. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 1) Semula RplB.191.924.257 2) Bertambah/ (berk:urang) Rp(6.009 .435.268) Jumlah basil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan Rpl2.182.488.989
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yan gsah; 1) Semula Rpl56.628.033.766 2) Bertambah/(berk:urang) Rp 41.205.919.000 Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp197.833.952.766
(2)Pendapatan transfer sebagajmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: a Transfer pemerintah pusat 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah transfer pemerintah pusat Setelah perubahan
1. b.Transfer antar daerah Rpl.792.342.684.000 Rp 31.436.616.471 Rpl .823. 779.300.471 1) Semula RpO 2) Bertambah/ (berkurang) ~ Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 0
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagajmana dimaksud dalam Pasal 3 hurufb,berswnber dari: a Pendapatan hibah 1) Semula Rpl .116.000.000 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah hibah setelah perubahan Rp 0 Rpl.116.000.000
1. b.Dana darurat 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/ (berkurang) =Rp~----=o Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp
2. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/ (berkurang) ___,.Rp___~o Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 0 peraturan perundang-undangan Setelah perubahan Rpl .116.000.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasional; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurangj Jumlah belanja operasional setelah perubahan
b.Belanja modal; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurangj Jumlah belanja modal setelah perubahan
c.Belanja tidak terduga; Rp 2.024.922.701.554 Rp 151.625.348.125 Rp.2.176.548.049 .679 Rp 385.341.348.51 1 Rp 51.085.225.520 Rp 436.426.574.031 1) Semu1a Rp 11.075.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp (890.000.000) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 10.185.000.000
d.Belanja transfer; 1) Semu1a 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Pasal 6 Rp 417.440.784.166 Rp 86.180.077 .043 Rp 503.620.861.209

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semu1a 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
2. b.Belanja barang clan jasa 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1.212.293.417.f::IJO Rp (10.265.009.474) Rpl .202.028.408.126 Jumlah belanja barang clan jasa setelah perubahan Rp777.046.000.454 RplS0.123.837.599 Rp927.169.838.053
3. c.Belanja bunga 1) Semu1a 2) Bertambah/ (berkurang) Jurnlah belanja bunga setelah perubahan
4. d.Belanja subsidi 1) Semu1a 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
5. e.Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan
6. f.Belanja bantuan sosial Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp34.863.283.500 Rpl 1.626.520.000 Rp46.489.803.500 1) Semula Rp720.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rpl40.000.000 Jurnlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp860.000.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Belanja modal sebagaimana clirnaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a Belanja modal tanah 1) Semula Rp28.036.320.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp(3.943.138.580) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp24.093.181.420
1. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp 161.706.905.615 2) Bertambah/(berkurang) Rp 59.975.560.816 Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp221.682.466.431
2. c.Belanja modal bangunan dan gedtmg 1) Semula Rp76.584.786.402 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.476.798.966 Jumlah belanja modal bangunan Dan gedung setelah perubahan RpBl.061.585.368
3. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp96.877.359.604 2) Bertambah/ (berkurang) Rp(7 .526.545.682) Jumlah belanja modal jalan, irigasi, Danjaringan setelah perubahan Rp89.350.813.922
4. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp22.135.976.890 2) Bertarnbah/(berkurang) Rp(l.897.450.000) Jumlah belanja asset tetap lainnya Setelah perubahan Rp20.238.526.890
5. f.Belanja modal aset tidak beIWUjud; 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 Jumlah Belanja modal aset tidak beIWUjud setelah perubahan Rp 0
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: a . Semula Rpl 1.075.000.000
1. b.Bertarnbah/ (berkurang) Rp (890.000.000) Jumlah belanja tidak terduga. setelah perubahan Rpl0.185.000.000
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a . Belanja bagi basil 1) Semula 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah belanja bagi basil setelah perubahan
1. b.Belanja bantuan keuangan. 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah perubahan Rp416.440.784.166 Rp86.180.077.043 Rp502.620.86 l .209 Rpl.000.000.000 Rp 0 Rp 1.000.000.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2,terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula RpBl.531.429.510 2) Bertambah/(berkurangJ Rp192.457.981.615 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp273.989 .411.125
b.Pengeluaran pembiayaan. 1) Semula Rp2.8.30.000.000 2) Bertambah/ (berkurangJ Rp 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.8.30.000.000

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula RpBl.531.429.510 2) Bertambah/(berkurangJ Rp192.457.981.615 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelurnnya setelah perubahan Rp273.989 .411.125
1. b.Pencairan dana cadangan 1) Semula RpO 2) Bertambah/(berkurangJ ~ Jumlah pencairan dana cadang;m Setelah perubahan RpO
2. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula RpO 2) Bertambah/ (berkurangJ ~ Jumlah basil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan RpO
3. d.Penerirnaan pinjaman daerah 1) Semula Rp0 2) Bertarnbah/ (berlrurangJ ~ Jumlah penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan RpO
4. e.Penerirnaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/ (berkurangJ ~ Jumlah penerimaan kemteli pemberian Pinjaman daerah setelah perubahan RpO
5. f.Penerirnaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp0 2) Bertambah/ (berlrurangJ ~ Jumlah penerirnaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan Rp273.989.411.125 http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagairnana dimaksud clalam Pasal 7 huruf b,terdiri atas: a Pembentukan dana cadang;m 1) Semula RpO 2) Bertambah/ (berkurang) R,QQ Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan RpO
1. b.Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp2.830.000.000 Rp 02) Bertambah/ (berkurangJ Jumlah penyertaan modal daerah seteJah perubahan Rp2.830.000.000
2. c.Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/ (Berkurang) RQ_Q Jumlah pemba.yaran cicilan pokok utang Yangjatuh tempo seteJah perubahan
3. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah RpO perubahan RpO
4. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp0 2) Bertambah/ (Berkurang) R,QQ Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan SeteJah perubahan Rp2.830.000.000

Pasal 9

(1)Dalam ke2daan darurat tennasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan clalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dirnasukan clalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022
(2)Keadaan darurat sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/a tau kejadian luarbiasa;
1. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;dan/atau
2. c.Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a Kebutuhan daerah clalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
1. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
2. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;dan/atau http://jdih.bengkuluprov.go.id
3. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan Merumbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau rnasyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pernbiayaan;
2.I.ampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pernerintahan Daerah clan Organisasi;
3.Lampiran m Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, clan Pembiayaan;
4.LampiranIV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil clan SUb Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pernerintah Daerahdan Fungsi Dalarn Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.LampiranVII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatanclan SUb Kegiatan pada Perubahan RKPD clan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan clan Per Jabatan;
10.Lampiran X l.aporan Keuangan Pemerintah Daerah yang te1ah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubemur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah sebagai landa.san operasional pelaksanaan APBD. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal A Nove.rnb€ "" 1021. GUBERNUR BENGKULU, ~ H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal t-\ r\ovem be.<" )..Ol-'l.. SEKRETARIS D~ERAH PROVINS! BENGKULU, LEMBARAN DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGKULU: ( 4-216/2022);

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tent.ang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); http://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); http://jdih.bengkuluprov.go.id
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ha.k Keuangan dan Administrasi Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pela.ksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1067);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 TentangPedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU Dan Menetapkan: GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dima.ksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
6.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. 7 . Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasa12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.838.779.834.231 bertambah sebesar Rp288.000.650.688 sehingga menjadi Rp3.126.780.484.919, dengan rincian sebagai berikut:
1.Pendapatan daerah

a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
1. 2.Belanja Daerah a Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja daerah setelah perubahan
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerirnaan pembiayaan Rp2.760.078.404.721 Rp 95.542.669.073 Rp2.855.62 l .073.794 Rp2.838.779 .834 .231 Rp 288.000.650.688 Rp3.126.780.848.919 1) Semula Rp 81.531.429.510 2) Bertarnbah/(berkurang) Rp192.457.981.615 Jumlah penerirnaan pembiayaan setelah perubahan Rp273.989.41 l.125
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp2.830.000.000 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 2.830.000.000 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp271.159 .411.125 Sisalebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0 P-asal 3 Anggaran pendapatan daerah sebagairnana dimaksud da1am P-asal 2, bersumber dari: a Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp966.619.720.721 2) Bertambah/(berkurang) Rp 64.106.052.602 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rpl.030.725.773.323
b.Pendapatan transfer 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rpl .792.342.684.000 Rp 31.436.616.471 Rpl.823.779.300.471 1) Semula Rpl.116.000.000 2) Bertarnbah/ (berkurang) Rp 0 Jumlah lain-lain pendapa.tan daerah yang sah setelah perubahan Rpl.116.000.000 P-asal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagairnana dimaksud dalam P-asal 3 huruf a, bersumber dari: a .Pajak daerah; 1) Semula Rp786.034.669.126 2) Bertambah/(berkurang) Rp 28.878.727.154 http://jdih.bengkuluprov.go.id -5-- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp814.913.396.280
1. b.Retribusi daerah; 1} Semula Rp.5.765.093.572 2) Bertambah/(berkurang) Rp 30.841.716 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.5.795.935.288
2. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 1) Semula RplB.191.924.257 2) Bertambah/ (berk:urang) Rp(6.009 .435.268) Jumlah basil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan Rpl2.182.488.989
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yan gsah; 1) Semula Rpl56.628.033.766 2) Bertambah/(berk:urang) Rp 41.205.919.000 Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp197.833.952.766
(2)Pendapatan transfer sebagajmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: a Transfer pemerintah pusat 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah transfer pemerintah pusat Setelah perubahan
1. b.Transfer antar daerah Rpl.792.342.684.000 Rp 31.436.616.471 Rpl .823. 779.300.471 1) Semula RpO 2) Bertambah/ (berkurang) ~ Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 0
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagajmana dimaksud dalam Pasal 3 hurufb,berswnber dari: a Pendapatan hibah 1) Semula Rpl .116.000.000 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah hibah setelah perubahan Rp 0 Rpl.116.000.000
1. b.Dana darurat 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/ (berkurang) =Rp~----=o Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp
2. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/ (berkurang) ___,.Rp___~o Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 0 peraturan perundang-undangan Setelah perubahan Rpl .116.000.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasional; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurangj Jumlah belanja operasional setelah perubahan
b.Belanja modal; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurangj Jumlah belanja modal setelah perubahan
c.Belanja tidak terduga; Rp 2.024.922.701.554 Rp 151.625.348.125 Rp.2.176.548.049 .679 Rp 385.341.348.51 1 Rp 51.085.225.520 Rp 436.426.574.031 1) Semu1a Rp 11.075.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp (890.000.000) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 10.185.000.000
d.Belanja transfer; 1) Semu1a 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Pasal 6 Rp 417.440.784.166 Rp 86.180.077 .043 Rp 503.620.861.209

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semu1a 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
2. b.Belanja barang clan jasa 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1.212.293.417.f::IJO Rp (10.265.009.474) Rpl .202.028.408.126 Jumlah belanja barang clan jasa setelah perubahan Rp777.046.000.454 RplS0.123.837.599 Rp927.169.838.053
3. c.Belanja bunga 1) Semu1a 2) Bertambah/ (berkurang) Jurnlah belanja bunga setelah perubahan
4. d.Belanja subsidi 1) Semu1a 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
5. e.Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan
6. f.Belanja bantuan sosial Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp34.863.283.500 Rpl 1.626.520.000 Rp46.489.803.500 1) Semula Rp720.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rpl40.000.000 Jurnlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp860.000.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Belanja modal sebagaimana clirnaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a Belanja modal tanah 1) Semula Rp28.036.320.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp(3.943.138.580) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp24.093.181.420
1. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp 161.706.905.615 2) Bertambah/(berkurang) Rp 59.975.560.816 Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp221.682.466.431
2. c.Belanja modal bangunan dan gedtmg 1) Semula Rp76.584.786.402 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.476.798.966 Jumlah belanja modal bangunan Dan gedung setelah perubahan RpBl.061.585.368
3. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp96.877.359.604 2) Bertambah/ (berkurang) Rp(7 .526.545.682) Jumlah belanja modal jalan, irigasi, Danjaringan setelah perubahan Rp89.350.813.922
4. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp22.135.976.890 2) Bertarnbah/(berkurang) Rp(l.897.450.000) Jumlah belanja asset tetap lainnya Setelah perubahan Rp20.238.526.890
5. f.Belanja modal aset tidak beIWUjud; 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 Jumlah Belanja modal aset tidak beIWUjud setelah perubahan Rp 0
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: a . Semula Rpl 1.075.000.000
1. b.Bertarnbah/ (berkurang) Rp (890.000.000) Jumlah belanja tidak terduga. setelah perubahan Rpl0.185.000.000
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a . Belanja bagi basil 1) Semula 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah belanja bagi basil setelah perubahan
1. b.Belanja bantuan keuangan. 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah perubahan Rp416.440.784.166 Rp86.180.077.043 Rp502.620.86 l .209 Rpl.000.000.000 Rp 0 Rp 1.000.000.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2,terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula RpBl.531.429.510 2) Bertambah/(berkurangJ Rp192.457.981.615 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp273.989 .411.125
b.Pengeluaran pembiayaan. 1) Semula Rp2.8.30.000.000 2) Bertambah/ (berkurangJ Rp 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.8.30.000.000

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula RpBl.531.429.510 2) Bertambah/(berkurangJ Rp192.457.981.615 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelurnnya setelah perubahan Rp273.989 .411.125
1. b.Pencairan dana cadangan 1) Semula RpO 2) Bertambah/(berkurangJ ~ Jumlah pencairan dana cadang;m Setelah perubahan RpO
2. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula RpO 2) Bertambah/ (berkurangJ ~ Jumlah basil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan RpO
3. d.Penerirnaan pinjaman daerah 1) Semula Rp0 2) Bertarnbah/ (berlrurangJ ~ Jumlah penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan RpO
4. e.Penerirnaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/ (berkurangJ ~ Jumlah penerimaan kemteli pemberian Pinjaman daerah setelah perubahan RpO
5. f.Penerirnaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp0 2) Bertambah/ (berlrurangJ ~ Jumlah penerirnaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan Rp273.989.411.125 http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagairnana dimaksud clalam Pasal 7 huruf b,terdiri atas: a Pembentukan dana cadang;m 1) Semula RpO 2) Bertambah/ (berkurang) R,QQ Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan RpO
1. b.Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp2.830.000.000 Rp 02) Bertambah/ (berkurangJ Jumlah penyertaan modal daerah seteJah perubahan Rp2.830.000.000
2. c.Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/ (Berkurang) RQ_Q Jumlah pemba.yaran cicilan pokok utang Yangjatuh tempo seteJah perubahan
3. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah RpO perubahan RpO
4. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp0 2) Bertambah/ (Berkurang) R,QQ Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan SeteJah perubahan Rp2.830.000.000

Pasal 9

(1)Dalam ke2daan darurat tennasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan clalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dirnasukan clalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022
(2)Keadaan darurat sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/a tau kejadian luarbiasa;
1. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;dan/atau
2. c.Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a Kebutuhan daerah clalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
1. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
2. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;dan/atau http://jdih.bengkuluprov.go.id
3. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan Merumbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau rnasyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pernbiayaan;
2.I.ampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pernerintahan Daerah clan Organisasi;
3.Lampiran m Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, clan Pembiayaan;
4.LampiranIV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil clan SUb Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pernerintah Daerahdan Fungsi Dalarn Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.LampiranVII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatanclan SUb Kegiatan pada Perubahan RKPD clan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan clan Per Jabatan;
10.Lampiran X l.aporan Keuangan Pemerintah Daerah yang te1ah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubemur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah sebagai landa.san operasional pelaksanaan APBD. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019