DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. DETEKSI DINI 2. ANTISIPASI DINI 3. PENCEGAHAN 4. PEMBERANTASAN 5. PENANGANAN 6. KELEMBAGAAN 7. SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA 8. KERJA SAMA 9. PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 12. SISTEM DATA DAN INFORMASI 13. PENDANAAN 14. SANKSI ADMINISTRATIF

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa meningkatnya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di tengah masyarakat semakin mengancam keberlanjutan kehidupan generasi muda dan memperlemah ketahanan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya perlu peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah ten tang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3 . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); http://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 lNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2019 ten tang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 128);
10.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2020-2024. http://jdih.bengkuluprov.go.id
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pela.poran Narkotika, P$ikotropika, c\an Prelrnr$Or Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentangPenyelenggaraan Institusi PenerimaWajibLapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU dan GUBERNURBENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratu.ran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubemur adalah Gubemur Bengkulu.
4.DPRD adalah DPRD Provinsi Bengkulu.
5.Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6 . Fasilitasi adalah Upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
7.Aparatu.r Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada lnstansi Pemerintah.
8.Tim Terpadu Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang selanjutnya disingkat Tim Terpadu adalah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Gubemur yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
9.Narkoba adalah Narkotika, Prekursor narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahanadiktif untuk tembakau dan alkohol.
10.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12.Produk yang mengandung Zat Adiktif lainnya adalah produk yang mengandung zat atau bahan yang tidak termasuk dalam Narkoba tetapi memiliki daya adiktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia. http://jdih.bengkuluprov.go.id
13.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/ atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
14.Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/ pecandu narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
15.Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
16.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17.Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18.Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
20.Satuan atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
21.Asrama adalah rumah/ tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah ProvinsiBengkulu.
22.Penyelenggaraan rumah kos adalah segala kegiatan usaha dalam penyediaan rumah kos dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penghuni dalamjangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
23.Tempat usaha adalah hotel, tempat hiburan, cafe, restoran dan sejenisnya.
24.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejanisnya.
25.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. http://jdih.bengkuluprov.go.id
26.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
27.Relawan adalah orang yang tan pa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tangungjawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang intensif dalam bidang tertentu dalam bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
28.Penggiat adalah orang dan sebagainya yang membangkitkan kegiatan, semangat, kegairahan dalam usaha pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.
29.Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah Badan Narkotika ProvinsiBengkulu.
30.Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, dan masyarakat. 31 . Rehabilitasi Med.is adalah suatu proses kegiatanpengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandudari ketergantungan Narkotika.
32.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembalimelaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
33.lnstitusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi med.is dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.

Pasal 2

(1)Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:
1. a.Kepastian hukum; b . Keadilan;
2. c.Ketertiban dan keamanan;
3. d.Perlindungan;
4. e.Pengayoman;
5. f.Kemanusiaan;dan
6. g.Nilai-nilai ilmiah. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:
1. a.untuk mengatur berbagai upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
2. b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam berbagai upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d . membangun koordinasi dan kerjasama antar PD dan instansi terkait dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3)Ruang lingkup pengaturan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam peraturan daerah ini adalah:
1. a.deteksi dini;
2. b.antisipasi dini; C. pencegahan;
3. d.pemberantasan;
4. e.penanganan;
5. f.kelembagaan;
6. g.sarana dan prasarana dan sumber daya manusia;
7. h.kerja sama;
  1. 1.partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. J . monitoring, evaluasi dan pelaporan;
8. k.pembinaan dan pengawasan;
  1. 1.sistem data dan informasi;
9. m.penghargaan
10. n.pendanaan; dan
11. o.sanksi.

BAB II

DETEKSI DINI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
1. a.pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
2. b.pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;dan
3. c.pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
(3)Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Upaya antisipasi dini dalam pencegahan penyalahgunaan, dan peredaran narkotika dilakukan melalui:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalagunaan Nerkoba melalui berbagai macam media informasi. b . Melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan Tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten /kota tentang pencegahan dan pembrantasan penyalagunaan narkotika.
2. c.Bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga non pemerintah, organisasi kemsyarakatan dan/ atau insitusi lainnya untuk melakukan Gerakan anti narkotika;
3. d.Melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkugan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, lingkugan kerja dan lingkungan masyarakat;
4. e.Melakukan pengawasann terhadap rumah kos/ tempat pemondokan, tempat penginapan/hotel, tempat perbelanjaan, tempat kuliner tempat hiburan dan tempat-tempat lain yang retan terjadinya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika.
5. f.meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi http://jdih.bengkuluprov.go.id karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel dan/ atau di tempat hiburan yang dikelolanya;
6. g.melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi.
7. h.melakukan tes urine secara berkala dan berkesinambungan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah dan karyawan BUMD, badan usaha, tern pat usaha, hotel, dan ternpat hiburan;
  1. 1.pemberian edukasi sejak dini kepada anak dan pelajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, dan lembaga atau satuan pendidikan; dan J. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan Pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
(3). Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainya.
(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urin di lingkungan satuan Pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g di atur dengan peraturan gubemur.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan / atau data pendukung lainya.
(3)Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan masyarakat. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setia tahun berdasarkan keadaan daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3)Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format Rencana Aksi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubemur.

Pasal 7

Sasaran Pencegahandan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotikadilakukan melalui: a . keluarga; b . lembaga atau satuan pendidikan;

c.lingkungan masyarakat;
d.organisasikemasyarakatan;
e.Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan DPRD;
f.Pemerintah Desa.
g.tempat usaha, hotel dan tempat hiburan;
h.rumah kos dan/ atau asrama;
1. 1.tempat ibadah; J. media massa; dan
k.fasilitas umum lainnya. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 8

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dirn.aksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.memberi pendidikan keagamaan;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak menggunakan atau penyalahgunaan Narkoba serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya;
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penggunaan dan penyalahgunaan Narkoba serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya; dan
e.membawa anggota keluarga yang diduga sebagai pecandu narkotika ke IPWL.

Pasal 9

(1)Pencegahan melalui lembaga atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
1. a.mengintegrasikan pengenalan bahaya narkoba kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
2. b.memfasilitasi tempat tes unne untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkoba di satuan pendidikan/ pondok pesantren masing-masing;
3. c.merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan Narkoba .
4. d.menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan secara langsung Tim Terpadu, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
5. e.menetapkan peraturan sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan / pondok pesan tren;
6. f.ikut melaksanakan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba: http://jdih.bengkuluprov.go.id
7. g.membentuk relawan anti narkoba di lembaga atau satuan pendidikan masing-masing;
8. h.memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan sebagai pengguna Narkoba serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya;
9. i.berkoordinasi dengan orang tua/wali murid dalam hal ada indikasi peserta didik sebagai pengguna narkoba di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan;
10. j.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang;dan
11. k.bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum dan/ atau Tim Terpadu jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan.
(2)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di lembaga atau satuan pendidikan.
(3)Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkoba, Dinas yang mengurusi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atau penanggung jawab lembaga atau satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…