DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: KEDUDUKAN DAN KELEMBAGAAN PESANTREN BAB III: FUNGSI PESANTREN BAB IV: DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN BAB V: PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PESANTREN BAB VI: MONITORING DAN EVALUASI BAB VII: PENDANAAN BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; b. C. Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub}ik Indonesia Tahun 1945; Urldang-Undang Nomor 9 Tahun 1 967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nornor 19, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3. https://jdih.bengkuluprov.go.id 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatlun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406) ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tatlun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia TaIlun 2020 Nomor 1432); 4. 5. 6. 7. 8 https://jdih.bengkuluprov.go.id 9. 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesmltren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405); Peraturan MerIted Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang MaTrad Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAIaLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU Dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN . FASILITASI

BAB I

mFENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

a.memberikan dukungan kepada Pesantren untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang;
b.menyediakan program fasilitasi bagi optimalisasi pengembangan penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk bantuan, dan program/kegiatan;dan
c.membangun sinergi Pemerintah Daerah dengan Pesantren dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu, beriman, berwawasan rahmatan lil alamin, dan berdaya saing dalam pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 3

.ang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah: kedudukan dan kelembagaan pesantren; fungsi pesantren; dukungan penyelenggaraan pesantren; pelaksanaan program fasilitasi pesantren; monitoring dan evaluasi;dan pendanaan. a. b. C. d. e. f.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KELEMBAGAAN PESANTREN

Pasal 4

Pesantren berkedudukan sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk mencetak peserta didik mendalami ilmu agama Islam (tafaqquhfuidir$ berbasis kitab kuning dan Dirasah islamiah, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan perberdayaan masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional.

Pasal 5

Keberadaan Pesantren wajib mendapatkan izin pendirian dari Kementerian Agama yang ditandai dengan Piagam Statistik Pesantren sebagai tanda keberadaan Pesantren.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Islam rahmatan lit’alamiru.
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.Negara Kesatuan Republik Indonesia;dan
4. d.Bhinneka Tunggal Ika. Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi 5 (lima) unsur pokok Pesantren yang disebut arkanut ma’had I
5. a.kiai yang bermukim di pesantren;
6. b.santri yang bermukim di pesantren;
7. c.pondok atau asrama;
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id
1. d.masjid atau musalla;dan
2. e.kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiatt
(3)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberitahukan keberadaannya kepada Lurah atau Kepala Desa sesuai dengan domisili Pesantren.
(4)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan keberadaan Pesantren pada Kementerian Agama.

Pasal 7

Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diakui separljarlg:

a.pesantren memiliki Piagam Statistik Pesantren;
b.pesantren terdaftar pada Educational Management Information System (EMIS) Pendidikan Diniy ah dan Pondok Pesantren;
c.pesantren aktif menyelenggarakan fungsi pendidikannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;dan
d.pesantren tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

FUNGSI PESANTREN

Pasal 8

iantren memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:

a.fungsi pendidikan;
b.fungsi dakwah;dan
c.fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

(1)Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
(2)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan kekhasan masing-masing Pesantren. sesuai dengan https://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Pendidikan sesuai dengan kekhasan masing-masing Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dalam bentuk:
1. a.kajian kitab kuning dengan pola saZaJzatt;dan
2. b.kajian dirasah islamiah dengan pola muallimin.
(4)Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan/atau jalur nonformal pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pasal 10

(1)Pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat berupa:
1. a.Satuan Pendidikan Muadalah pada jenjang Uta (Dasar), Wustha (Menengah Pertama) dan Utya (Menengah Atas);
2. b.Satuan Pendidikan Diniyah Formal pada jenjang Uta (Dasar), Wustha (Menengah Pertama) dan Ulya (Menengah Atas);dan
3. c.Ma’had Aly pada jenjang tinggi Strata Satu (Marhalah Uta\ , Strata Dua (Marhalah Tsanauliy ah) dan Strata Tiga (Marhalah Tsalitsah\ .
(2)Pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diselenggarakan oleh Pesantren dalam bentuk:
1. a.madrasah pada jenjang Ibtidaiy ah, TsanauJiy ah dan Ally ah atau Kejuruan;
2. b.sekolah pada jenjang Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas atau Menengah Kejuruan;dan
3. c.Perguruan Tinggi. Pasal ll ( 1) Pendidikan jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(4)diselenggarakan dalam bentuk:
1. a.satuan pendidikan kesetaraan;dan
2. b.program tahfiz.
(2)Satuan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafrah pada jenjang Uta, Wustha dan Utya.
(3)Program TatIIIZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program takhassus tahfu Yang ditandai dengan izin I£mbaga Pendidikan Al-Qur’an dalam bentuk Pesantren TatIIIZ. https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 12

(1)
(2)
(3)
(4)Fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 8 huruf b dilaksanakan dalam rangka syiar ajaran Islam rahmatan tit’alamin. Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kiai atau ustadz/ustadzah atau santri dan/atau melalui lembaga dakwah. Lembaga dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren atau bermitra dengan Pesantren. Mated dakwah mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 13

(1)
(2)
(3)Fungsi pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh Pesantren dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat pada umumnya dan komunitas Pesantren. Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilakukan dalam bentuk:
1. a.pelatihan dan praktik kerja lapangan;
2. b.pengpatan potensi dan kapasitas ekonomi;
3. c.pengembangm1 koperasi, lembaga keuangan, serta lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
4. d.pendampingan dan dukungan pemasaran;
5. e.bimbingmr mmlajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu
6. f.pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. g.pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;dan/atau
8. h.pengembangan program pemberdayaan lainnya. https://jdih.bengkuluprov.go.id 10 -

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…