DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); http://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU Dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINSI BEN GKULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id
6.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arch bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.2.838.779.834.231,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.2.760.078.404.721, -
b.Belanja Daerah Rp.2.838.779.834.231,- (Defisit) / Surplus (Rp78.701.429.510,-)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp.81.531.429.510 ,-
2. 2.Pengeluaran Rp.2.830.000.000,- Pembiayaan Netto Rp.78.701.429.510,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.760.078.404.721 (dua trilyun tujuh ratus enam puluh milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.966.619.720.721,- (sembilan ratus enam puluh enam milyar enam ratus sembillan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.786.034.669.126,- (tujuh ratus delapan puluh enam milyar tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.765.093.572,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.191.924.257,- (delapan belas milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.156.628.033.766,- (seratus lima puluh enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.792.342.684.000,- (satu trilyun tujuh ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari Pendapatan transfer pemerintah pusat.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.792.342.684.000,- (satu trilyun tujuh ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.116.000.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.116.000.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah). http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.838.779.834.231,- (dua trilyun delapan ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.024.922.701.554,- (dua triliyun dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.212.293.417.600,- (satu trilyun dua ratus dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.777.046.000.454,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh empat rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.863.283.500,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.385.341.348.511,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah; b.Belanja modal peralatan dan mesin;
2. c.Belanja modal bangunan dan gedung; d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;dan
3. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.036.320.000,- (dua puluh delapan milyar tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.161.706.905.615,- (seratus enam puluh satu milyar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima belas rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.76.584.786.402,- (tujuh puluh enam milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.96.877.359.604,- (sembilan puluh enam milyar delapan rams tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.22.135.976.890,- (dua puluh dua milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan rams sembilan puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidal( terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.11.075.000.000,- (sebelas milyar tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.417.440.784. 166,- (empat ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.416.440.784 .166,- (empat ratus enam belas milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…