DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ProvinsiBengkulu tentangAnggaranPendapatan danBelanja DaerahProvinsiBengkulu TahunAnggaran 2023; 1.Pasal 18ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 6322); 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU Dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGKULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id 5.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah yang selanjutnyadisingkat APBDadalahrencanakeuangantahunandaerahyangditetapkan dengan peraturan daerah 6.Pedoman PenyusunanAPBDadalahpokok kebijakansebagaipetunjukdan arahbagiPemerintah Daerah dalampenyusunan, pembahasandan penetapanAPBD. 7.PengelolaanKeuanganDaerah adalah keseluruhankegiatanyangmeliputi perencanaan,penganggaran,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban danpengawasankeuangan daerah.

Pasal 2

APBDterdiriataspendapatan daerah,belanjadaerah,danpembiayaan daerah. APBDProvinsiBengkuluTahunAnggaran 2023berjumlah Rp2 .977.388.138.599,- ,terdiriataspendapatan daerah,belanjadaerah,dan pembiayaandaerah dengan rinciansebagaiberikut: a .Pendapatan Daerah Rp2.897.375.109.971,- b .Belanja DaerahRp2 .977.388.138.599,-, (Defisit)/Surplus(80 .013.028.628) c.PembiayaanDaerah 1.Penerimaan Rp80.013.028.628,- 2.PengeluaranRp PembiayaanNettoRp80.013.028.628,- SisaLebihPembiayaan AnggaranTahun Berkenaan Pasal 3 Rp0,- Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.897.375.109.971 (dua trilyun delapanratussembilanpuluh tujuhmilyar tigratus tujuh puluhlimajuta serratussembilan ribu sembilanratus tujuh puluh saturupiah),yang bersumberdari: a.Pendapatanasli daerah; b.Pendapatan transfer;dan c.Lain-lainpendapatan daerahyangsah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3hurufa direncanakan sebesar Rp967 .957.037.971 ,- (sembilanratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh jutatiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) , yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah; c . Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;dan
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp787.761.103.931,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpS.795.000.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh limajuta rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.400.000.000,- (delapan belas milyar empat ratusjuta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.000.934.040,- (seratus lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl.928.302.072.000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah) , yaitu Pendapatan transfer pemerintah pusat.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)direncanakan sebesar Rpl.928.302.072.000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rpl.116.000.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah), yaitu Pendapatan Hibah
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rpl .116.000.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah) .

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.977.388.138 .599,- (dua trilyun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta serratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan http://jdih.bengkuluprov.go.id
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.043.437.917.981,- yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.195.685.115.285,-
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp795.734.649.196,-
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.775.653.500,-
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.242.500.000,-

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp544.306.197.799,- (lima ratus empat puluh empat milyar tiga ratus enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
2. c.Belanja modal bangunan dan gedung. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
3. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,-
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp202.320.828.970,-
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.736.445.893,-
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp181.871.362.936 ,-
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl .377.560.000,- http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 10 Anggaranbelanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufcdirencanakan sebesarRpl0.000.000.000,-(sepuluhmilyar rupiah), yangterdiriatasBelanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1)Anggaranbelanjatransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal7hurufd direncanakan sebesarRp.379.644.022.819,- (tigaratus tujuh puluh sembilanjutaenamratusempatpuluhempatjutaduapuluhduaribu delapanratussembilanrupiah),yangterdiriatas: a.Belanjabagihasil;dan b.Belanjabantuankeuangan.
(2)Belanjabagihasil sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufa direncanakan sebesarRp.379.644.022.819,- (tigaratus tujuh puluh sembilanjutaenamratusempat puluh empatjutaduapuluhduaribu delapanratussembilanrupiah).
(3)Belanjabantuankeuangansebagaiman dimaksud padaayat(1)hurufb direncanakan sebesarRpO,- Pasal 12 Anggaranpembiayaandaerahtahunanggaran 2023 direncanakan sebesar Rp80.013.028.628,-(delapanpuluhmilyar tiga belasjutaduapuluh delapan ribuenamratus dua puluhdelapanrupiah), yangterdiri atas: a .Penerimaan pembiayaan;dan b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaranpenerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12hurufadirencanakan sebesar Rp80.013.028.628,-(delapanpuluh milyar tiga belasjuta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiriatasSisalebihperhitungan anggarantahun anggaran sebelumnya ;

Pasal 14

Sisa lebih perhitungan anggarantahunanggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufadirencanakan sebesar Rp80.013 .028.628,- (delapanpuluhmilyartiga belasjuta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ProvinsiBengkulu tentangAnggaranPendapatan danBelanja DaerahProvinsiBengkulu TahunAnggaran 2023; 1.Pasal 18ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 6322); 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU Dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGKULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id 5.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah yang selanjutnyadisingkat APBDadalahrencanakeuangantahunandaerahyangditetapkan dengan peraturan daerah 6.Pedoman PenyusunanAPBDadalahpokok kebijakansebagaipetunjukdan arahbagiPemerintah Daerah dalampenyusunan, pembahasandan penetapanAPBD. 7.PengelolaanKeuanganDaerah adalah keseluruhankegiatanyangmeliputi perencanaan,penganggaran,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban danpengawasankeuangan daerah.

Pasal 2

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3hurufa direncanakan sebesar Rp967 .957.037.971 ,- (sembilanratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh jutatiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) , yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah; c . Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;dan
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp787.761.103.931,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpS.795.000.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh limajuta rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.400.000.000,- (delapan belas milyar empat ratusjuta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.000.934.040,- (seratus lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl.928.302.072.000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah) , yaitu Pendapatan transfer pemerintah pusat.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)direncanakan sebesar Rpl.928.302.072.000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rpl.116.000.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah), yaitu Pendapatan Hibah
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rpl .116.000.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah) .

Pasal 7

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan http://jdih.bengkuluprov.go.id
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.043.437.917.981,- yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.195.685.115.285,-
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp795.734.649.196,-
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.775.653.500,-
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.242.500.000,-

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp544.306.197.799,- (lima ratus empat puluh empat milyar tiga ratus enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
2. c.Belanja modal bangunan dan gedung. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
3. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,-
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp202.320.828.970,-
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.736.445.893,-
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp181.871.362.936 ,-
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl .377.560.000,- http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 10 Anggaranbelanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufcdirencanakan sebesarRpl0.000.000.000,-(sepuluhmilyar rupiah), yangterdiriatasBelanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1)Anggaranbelanjatransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal7hurufd direncanakan sebesarRp.379.644.022.819,- (tigaratus tujuh puluh sembilanjutaenamratusempatpuluhempatjutaduapuluhduaribu delapanratussembilanrupiah),yangterdiriatas: a.Belanjabagihasil;dan b.Belanjabantuankeuangan.
(2)Belanjabagihasil sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufa direncanakan sebesarRp.379.644.022.819,- (tigaratus tujuh puluh sembilanjutaenamratusempat puluh empatjutaduapuluhduaribu delapanratussembilanrupiah).
(3)Belanjabantuankeuangansebagaiman dimaksud padaayat(1)hurufb direncanakan sebesarRpO,- Pasal 12 Anggaranpembiayaandaerahtahunanggaran 2023 direncanakan sebesar Rp80.013.028.628,-(delapanpuluhmilyar tiga belasjutaduapuluh delapan ribuenamratus dua puluhdelapanrupiah), yangterdiri atas: a .Penerimaan pembiayaan;dan b.Pengeluaran pembiayaan.