DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024; b. C. https://jdih.bengkuluprov.go.id Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomow47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahmr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 IO);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembmu1 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembarm1 Negma Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tmnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 686) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarm1 Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; https://jdih.bengkuluprov.go.id
8.Undang Undmlg Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungm1 Keuulgan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TaIlun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
9.Peraturu1 Pemerintah Nomor I09 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor I09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 604 1) ; https://jdih.bengkuluprov.go.id 14. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 17 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) ; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor I067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799); 16. 17. 18. 19. 20. https://jdih.bengkuluprov.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU Dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Pasal I Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Gubernur adalah Gubenur Bengkulu. 3. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ymlg selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturu1 daerah. 5. 6. 7 Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggarm1, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporu1, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp 3.122.045.218.243 bertambah sebesar @ 68.762 .O 14.22 1 sehin aga Rp 3.190.807.232.464 dengan rincian sebagai berikut : 1 . Pendapatan daerah menjadi

a.Semula Rp 3.058.045.218.243
b.Bertambah/(berkurang) Rp 63.814.257. 157 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 3.121.859.475.400 Belanja Daerah
a.Semula Rp 3.122.045.218.243
b.Bertambah/(berkurang) Rp 68.762 .014.22 1 belanja daerah setelahJumlah perubahan Rp 3.190.807.232.464 Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 65.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.947.757.064 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 68.947.757.064
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 68.947.757.064 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dad : https://jdih.bengkuluprov.go.id

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp I.051.171.048.243 2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.223.606.157 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 1.058.394.654.400
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp 2.005.758.170.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 56.590.651.000 Jumlah pendapatan transfer setelah Rp 2.062.348.82 1 .000 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 1.116.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah lain-Iain pendapatan daerah yang perubahan Rp 1.116.000.000 perubahan C. sah setelah

Pasal 4

( 1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dad :

a.Pajak daerah 1) Semula Rp 862.028.863.343 2) Bertambah/(berkurang) Rp 438.155.557 Jumlah pajak daerah setelah Rp 862.467.018.900
b.Retrlbusi daerah perubahan 1) Semula Rp 22.761.596.934 2) Bertambah/(berkurang) Rp 134.113.389.966 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 156.874.986.900 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanC. 1) Semula Rp 16.356.026.932 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.327.939.332) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 14.028.087.600 https://jdih.bengkuluprov.go.id
d.Lain-Iain pendapatan asli daerah yan gsah 1) Semula Rp 150.024.561.034 2) Bertambah/(berkurang) Rp (125.000.000.034) Jumlah lain-Iain pendapatan asli Daerah yang setelah perubahan Rp 25.024.561.000 sah

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dad :
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp 2.005.758.170.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 56.590.651.000 Jumlah transfer pemerintah pusat Setelah perubahan Rp 2.062.348.821.000
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp O 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 0
(3)Lain-Iain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
1. a.Pendapatan hibah 1) Semula Rp 1.116.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah hibah setelah perubahan Rp 1.1 16.000.000
2. b.Dana darurat 1) Semula Rp O 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp O
3. c.Lain-Iain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp O 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah lain-Iain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 1.1 16.000.000 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.Belanja operasional 1) Semula Rp 2.373.326.971.121 2) Bertambah/(berkurang) Rp 63.265.220.525 Jumlah belanja operasiona1 setelah perubahan Rp 2.436.592.191.646
b.Belanja modal 1) Semula Rp 408.496.671.751 2) Bertambah/(berkurang) Rp 31.926.977.958 Jumlah belanja modal setelah Rp 440.423.649.709 perubahan C. Belanja tidak terduga 1) Semula Rp 5.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.900.OOO,000) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 100.000.000
d.Belanja transfer 1) Semula Rp 335.221.575.371 2) Bertambah/(berkurang) Rp (21.530.184.263) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 313.69 1 .39 1 . 108

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp 1.251.586.600.319 2) Bertambah/(berkurang) Rp (34.715.611.200) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 1.216.870.989. 1 19
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp 901.224.967.302 https://jdih.bengkuluprov.go.id - IO - 2) Bertan-lbah/(berkurang) Rp 94.964.620.723 Jumlah beblja bmang dan jasa setelah perubahan Rp 996. 189.588.025 Belanja bungaC. 1) Semula Rp O 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0 Belanja subsidid. 1) Semula Rp 136.250.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp (136.250.000) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp O Belanja hibahe. 1) 2) Jumlah Semula Rp 217. 186.653.500 Bertambah/(berkurang) Rp 2.947.461.002 belanja hibah setelah perubahan Rp 220. 134. 114.502 Belanja bantuan sosialle 1) 2) Jumlah belanja bantuan sosia1 Semula Rp 3.192.500.000 Bertambah/(berkurang) Rp 205.000.000 setelah perubahan Rp 3.397.500.000
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah 1) 2) Jumlah Semula Rp 0 Bertambah/(berkurang) Rp 0 belanja modal tanah setelah perubahan Rp 0 Belanja modal peralatan dan mesinb. 1) Semula Rp 126.533.340.595 2) Bertambah/(berkurang) Rp18.766.364.000 Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 145.299.704.595 Belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula Rp 96.510.361.659 2) C. Bertambah/(berkurang) Rp 3.696.320.058 https://jdih.bengkuluprov.go.id Jumlah belmrja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 100.206.681.717 Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp 160.633.601.44C) 2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.392.630.900 Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 166.026.232.340 Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp 24.319.368.057 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.071.663.000 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan d. e. Rp 28.39 1.03 1 .057 Belanja modal aset lainnyaf. 1) Semula Rp 500.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp O Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 500.000.000
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
1. a.Semula Rp 5.000.000.000 Bertambah/(berkurang) Rp (4.900.000.000)b. Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 100.000.000
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp 335.221.575.371 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2 1.530.184.262) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 313.69 1 .39 1 . 109
2. b.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp O 2) Bertambah/(berkurang) Rp O Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 0 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,terdiri atas :

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 65.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp (68.947.757.064) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 3.947.757.064 Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp 1.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.000.000.000) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah b. perubahan Rp 0

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp 65.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 68.947.757.064 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 3.947.757.064
2. b.Pencairan dana cadangan 1) Semula Rp o 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah pencairan dana cadangan Setelah perubahan Rp 0 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkm1 Semula Rp 01) C. 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah hasil penjualan kekayaan dipisahkan setelah perubahan Rp O daerah Yang d. Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula Rp O 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah penerimaan plrljarnan daerah setelah perubahan Rp O Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah e. 1) Semula Rp 0 https://jdih.bengkuluprov.go.id 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 penerimaan kembali pemberian daerah setelah perubahan Rp 0 Jumlah plrljaman
3. f.Penerimaan pembiayaanlainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp 0 2) dengan Bertambah/(berkurang) Rp 0 pembiayaanJumlah penerlmaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan undangan setelah perubahan peraturan Rp 0 perundang-
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
1. a.Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp O Bertambah/(berkurang) Rp 0 danaJumlah pembentukan 2) perubahan Rp O Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp 0 cadangan setelah b. 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 0 Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 1) Semula Rp O 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 0 C+
2. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp 0 Bertambah/(Berkurang) Rp 02) Jumlah pemberian plrljaman daerah setelah perubahan Rp 0 Pengeluaran pembiayaan lainnyae. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp 0 Bertambah/(Berkurang) Rp 02) https://jdih.bengkuluprov.go.id Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp O

Pasal 9

( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024.

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. https://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal IO
(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dad :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 2 . Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerahdan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran Vl Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatandan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Iampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; IO. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11.Lampiran Xl Daftar Pinjaman Daerah. https://jdih.bengkuluprov.go.id ! Pasal ll Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Provinsi Bengkulu.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tangga1 1 IOktober 2024 PIt. GUBERNUR BENGKULU, Ttd, H. RO&JONSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal ll Oktober 2024 SEKRBrARiS PROVINSI BENGKULU, Ttd, ISNAN FAJRI LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (7-274/2024) dengan aslinya ;tF PATEI) HUKUM' SCh fIAnIAI Q S.H., M.H 'embina Tk. I NIP. 19750825 200502 1 005 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…