DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-PROV. (2) Semua program, kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan RIPPAR-PROV.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828;
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
11.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019-2024.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan adalah sebuah proses perubahan kearah kemajuan yang berdampak positif bagi kehidupan negara dan masyarakat yang meliputi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan dalam arti keseluruhannya, yaitu pembangunan nasional dan pembangunan daerah harus meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah terkait dengan penyelengaraan urusan kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
4.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR- PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Bengkulu untuk periode Tahun 2019-2024 .
9.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
12.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
13.Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
14.Badan Promosi Daerah adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga yang bersifat mandiri, koordinatif dan teknis operasional dalam kegiatan promosi/pemasaran kepariwisataan Daerah.

BAB II

KEPARIWISATAAN PROVINSI ATAU KABUPATEN / KOTA DALAM DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 2.1. Kepariwisataan Provinsi Atau Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025, dikemukakan bahwa visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-PROV.
(2)Semua program, kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan RIPPAR-PROV.
(3)Materi muatan RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
1. a.BAB I
2. b.BAB II
3. c.BAB III
4. d.BAB IV
5. e.BAB V
6. f.BAB VI
7. g.BAB VII
8. h.BAB VIII
9. i.BAB IX
10. j.BAB X
11. k.BAB XI : : : : : : : : : : : Pendahuluan Kepariwisataan provinsi atau kabupaten/ kota dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan Kondisi wilayah provinsi atau kabupaten/ kota dalam mendukung pembangunan kepariwisataan Provinsi atau kabupaten/kota sebagai destinasi pariwisata Industri pariwisata Pasar pariwisata dan upaya pemasaran Kelembagaan kepariwisataan Prinsip dan konsep Pembangunan kepariwisataan Kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Rencana pengembangan perwilayahan pariwisata Program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan
(4)RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPAR-PROV diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Pasal 4

(1)RIPPAR-PROV menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota.
(2)Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi.

BAB III

KONDISI WILAYAH PROVINSI BENGKULU DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 3.1 Kondisi Fisik Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bulit Barisan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
(2)Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
(3)Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
(4)Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan struktur organisasinya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
(2)Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri dari:
1. a.Wakil Asosiasi Kepariwisataan 4 (empat) orang;
2. b.Wakil Asosiasi Profesi 2 (dua) orang;
3. c.Wakil Asosiasi Penerbangan 1 (satu) orang; dan
4. d.Pakar/Akademisi 2 (dua) orang.
(3)Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
(4)Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh Anggota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 8

(1)Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif, dibantu oleh beberapa direktur sesuai kebutuhan.
(2)Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
(3)Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 9

(1)Badan Promosi Pariwisata Daerah bertugas untuk :
1. a.meningkatkan citra Pariwisata Daerah;
2. b.meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
3. c.meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
4. d.menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis Pariwisata.
(2)Badan Promosi Pariwisata Daerah berfungsi sebagai :
1. a.koordinator promosi Pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan Daerah; dan
2. b.mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PROVINSI ATAU KABUPATEN / KOTA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA Pembangunan kepariwisataan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mencakup: (1) destinasi pariwisata, (2) industri pariwisata, (3) pemasaran pariwisata, dan (4) kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

(1)Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPPAR-PROV dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
(2)Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPAR-PROV; dan
2. b.pendataan dan inventarisasi potensi, dan permasalahan di bidang Kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.
(3)Pengawasan dan pembinaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

INDUSTRI PARIWISATA Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata (Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan). Berikut ini gambaran umum perkembangan usaha pariwisata di provinsi Bengkulu.

Pasal 11

(1)Evaluasi RIPRARPROV hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.kebijakan pembangunan nasional maupun daerah; dan
2. b.dinamika internal daerah yang mempengaruhi pengembangan kepariwisataan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…