DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 : (1) RPIP disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam pembangunan Industri di Provinsi Bengkulu; (2) selain tujuan sebagaimaa dimaksud pada ayat (1), RPIP dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerahtentangRencanaPembangunan IndustriProvinsiBengkuluTahun2019-2039; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor5Tahun1960tentangPeraturanDasar Pokok-pokokAgraria(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1960Nomor104,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor2013); 3.Undang-UndangNomor9 Tahun1967 tentangPembentukan ProvinsiBengkulu(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1967Nomor19,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor2828); 4.Undang-UndangNomor25Tahun2004 tentangSistem PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421);

5.Undang-UndangNomor26Tahun2007 tentangPenataanRuang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor68, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725); Mengingat: --- --- --- --- --- --- --- http://jdih.bengkuluprov.go.id
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015- 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
12.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; http://jdih.bengkuluprov.go.id
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
17.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2012- 2032 ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2 ); http://jdih.bengkuluprov.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019-2039.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sektor industri pengolahan telah menjadi salah satu pilar penting dalam struktur perekonomian nasional. Sejak pertengahan 1990-an sektor tersebut selalu menyumbang porsi terbesar dalam Produk Domestik Bruto Nasional Indonesia, mengungguli sektor-sektor lain seperti Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan, Hotel, dan Restoran.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Kabupaten/Kota, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh Bupati/ Walikota.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu.
7.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disebut RPIP Bengkulu Tahun 2019-2039.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Bengkulu.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. http://jdih.bengkuluprov.go.id
11.Industri unggulan Provinsi adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
12.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
13.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sebingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
14.Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah Negara.
15.Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
16.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
17.Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumbcr daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang tcrkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1 Kondisi Daerah 2.1.1 Kondisi Geografis Daerah Provinsi Bengkulu meliputi areal dataran seluas 32.365,6 km² terdiri dari luas Laut : 12.335,2 km² dan luas daratan20.030,4 km² serta memiliki garis Pantai : ± 525 Km. Secara Geografis Provinsi Bengkulu terletak pada kedudukan :

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini :

a.Pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri
b.Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK;dan
c.Pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

(1)RPIP disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan pelaku Industri dalam pembangunan Industri di Provinsi Bengkulu.
(2)Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPIP dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri unggulan Provinsi;
b.jangka waktu RPIP.
c.pelaksanaan;
d.pembinaan dan pengawasan;dan
e.pendanaan.

Pasal 5

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional; http://jdih.bengkuluprov.go.id
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat;dan
f.keterkaitan Industri.

BAB III

VISI DAN MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 3.1 Visi dan Misi Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu 2019 – 2039 merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan industri nasional. Visi pembangunan industri nasional dalam RIPIN yang bercirikan:

Pasal 6

Industri Unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Provinsi Bengkulu.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Provinsi Bengkulu yang dapat dikembangkan terdiri dari:
1. a.Industri Pangan;
2. b.Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. c.Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
4. d.Industri Alat Transportasi;
5. e.Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri;
6. f.Industri Hulu Agro;dan
7. g.Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan logam.
(2)Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2019-2039.
(2)Selain Industri Unggulan Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Pengembangan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BENGKULU 4.1 Strategi Pembangunan Industri Strategi pembangunan industri daerah, sebagaimana juga nasional adalah tujuan yang ingin dicapai sebagai bagian dari cita-cita daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Provinsi.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besar.

BAB V

JANGKA WAKTU RPIP

Pasal 11

(1)RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…