DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Perdirian Perseroan; nama, tempat kedudukan, dan jangka waktu berdiri; kegiatan usaha; dan modal perseroan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian perseroan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan
2.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3.Perseroan Daerah adalah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).
4.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perseroan Daerah secara ramah lingkungan. 3

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian Perseroan Daerah untuk:

a.menyediakan sebuah Kawasan Industri untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
b.mendukung pemerintah dalam mempercepat pembangunan perindustrian nasional dan menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk kesejahteraan masyarakat; dan
c.menyediakan prasarana, melaksanakan pembangunan serta pengurusan, pengusahaan, dan pengembangan Kawasan Industri.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Daerah.
(2)Sebelum dibentuk sebagai Perseroan Daerah dalam Peraturan Daerah ini, Perseroan Daerah telah didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 127 tanggal 26 Juni 1973 tentang Perseroan Terbatas P.T. Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/299/9 tanggal 14 Agustus 1973, beserta Anggaran Dasar yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 26 September 2023 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0061750.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung.
(3)Pendirian Perseroan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 4

(1)Perseroan Daerah ini bernama Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).
(2)Perseroan Daerah bertempat kedudukan di Jakarta.
(3)Perseroan Daerah didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 4

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Perseroan Daerah melakukan kegiatan usaha meliputi:
1. a.mengelola dan/atau mengembangkan Kawasan Industri beserta sarana dan prasarana yang diperlukan guna mendukung ekosistem Kawasan Industri;
2. b.menyelenggarakan usaha di bidang properti yang terkait secara langsung dengan Kawasan Industri; dan/atau
3. c.melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Industri.
(2)Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Besaran modal dasar Perseroan Daerah ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).
(2)Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh PT Danareksa (Persero) sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 7

(1)Dalam rangka pendirian Perseroan Daerah sebagai badan usaha milik daerah dan pemenuhan modal dasar untuk Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Daerah sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
(2)Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan penyertaan modal kepada Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah kepada Perseroan Daerah.

Pasal 8

Proses hukum terkait dokumen hukum yang telah dilakukan oleh Perseroan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diselesaikan oleh Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 9

Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perseroan Daerah yang terjadi dan/atau terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd TEGUH SETYABUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd MARULLAH MATALI LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 206 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SIGIT PRATAMA YUDHA NIP 197612062002121009 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (12-347/2024) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH) I. UMUM Pendirian Perseroan Daerah sebagai badan usaha milik daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum guna memaksimalkan dan mencapai tujuan Perseroan Daerah dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, mendukung pemerintah dalam mempercepat pembangunan perindustrian nasional, serta menyediakan sarana prasarana, melaksanakan pembangunan serta pengurusan, pengusahaan, dan pengembangan Kawasan Industri. Bahwa Perseroan Daerah merupakan pengelola Kawasan Industri Pulogadung yang merupakan proyek kawasan industri pertama di Indonesia yang dimiliki bersama oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur. Perseroan Daerah telah menyusun inisiatif remaster plan kawasan Pulogadung dalam pembentukan portofolio bisnis Perseroan Daerah yang memberikan dampak ekonomi signifikan terhadap Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan tantangan Perseroan Daerah meliputi kepemilikan ±194,5 ha lahan tanpa sertifikasi HPL dan kepastian hukum Perseroan Daerah atas struktur kepemilikan saham 50:50. Bahwa Perseroan Daerah didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 127 tanggal 26 Juni 1973 tentang Perseroan Terbatas P.T. Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/299/9 tanggal 14 Agustus 1973, beserta Anggaran Dasar yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 26 September 2023 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0061750.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung sebagaimana disebutkan di dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0172504 tertanggal 11 Oktober 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah). 7 Dalam rangka memaksimalkan peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan remaster plan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dan menindaklanjuti persetujuan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa mengenai kepastian hukum penetapan Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung sebagai badan usaha milik daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah). Selanjutnya dalam rangka mengembangkan potensi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung melalui beberapa inisiasi strategis yang membutuhkan pendanaan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di daerah khusus ibukota Jakarta, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017