Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2014
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
Ringkasan
Perda ini mengatur mengenai pemungutan pajak rokok atas pemungutan cukai rokok.
Perda ini mengatur mengenai pemungutan pajak rokok atas pemungutan cukai rokok.
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK ROKOK.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1.2.3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undanig Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. . - ·-· Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Gubernur adalah Kqpala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga scbagai wakil Pemerintahdi wilayah Provinsi DKI Jakarta. 5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi I wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, danrokok daun. 1 5 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yangtidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau\badan usaha milik daerah (BUMD) dengannama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 9. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok. 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 1 1 . Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayarpajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang+undangan perpajakan daerah. BAB II NAMA DAN OBJEK PAJAK
BAB II
Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas pemungutan cukairokok.
sigaret; b. cerutu, dan c. rokok daun.
(1), rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-μndangan di bidang cukai. BAB III SUBJEK PAJAK ROKOK DAN WAJIB PAJAK ROKOK
BAB III
6 .
BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN '
BAB IV
BABV DASAR PENGENAAN PAJAK ROKOK DAN TARIF PAJAK ROKOK
Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. BAB VI CARA PERHITUNGAN PAJAK ROKOK i (1)(2)
BAB VI
Besaran Pajak Rokok terutang dihitung dengan cara mengalikantarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasarpengenaan pajak sebagimana dimaksud dalam
dan dengan rasio jumlah penduduk daerah terhadap jumlah penduduk nasional. ' Rasio jumlah pendud�k daerah sebagimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan berd sarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk pe ghitungan Dana Alokasi untuk tahun anggaran yang bersangkutan. i 7 BAB VII PENGGUNAAN PAJAK ROKOK ; Pasal 9 Penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 70% (tujuh puluhpersen) untuk mendanaj pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh apiarat yang berwenang. BAB VIII ' INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK Pasal 10
!
1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman kepada raturan Pemerintah. - BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VIII
8 BABX I KE'TENTUAN PENUTUP :
Peraturan Daerah ini muli berlaku pada tanggal diundangkan. 'I Agar setiap orang menttahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah K usus Jbukota Jakarta. ! Dit~tapkan di Jakartapada tanggal 28 Februari 2014 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS • IBUKOTA JAKARTA, Ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakartapada tanggal 28 Februari 2014 PILE.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. WIRIYATMOKO LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2014 NOMOR 102 Salinan sesuai dengan as!inya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SRI RAHAYU NIP l 95712281985032003 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (2/2014) 9 PENJELASAN ATAS' PERATURAN DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS ' IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK ROKOK I. UMUM Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 1 1 (sebelas) jenis Pajak. Selain itu, Daerah juga masih diberi kewenangan menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteriayang ditetapkan dalam undang-undang. Namun hasil penerimaan Pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Blanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana ~lokasi dari pusat. Dalam banyak hal, danaalokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, Daerah diberikan peluang untuk mengenakan pungutan pajak baru diantaranyapajak rokok. Dasar pengenaannya adalah-cukai rokok. · · Tarif Pajak Rokok ditetapkan secara definitif di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tehtang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,agar Pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus d ip i ku l oleh industri rokok d en gankebutuhan fiskal nasional dan Daerah melalui penetapan tarif cu, ai nasional. Untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha khususnya rokok yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kesehatan, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok. Peraturan Daerah ini hanya mengatur objek pajak rokok, subjek pajak rokok,wajib pajak rokok, dasar pengenaan pajak rokok, tarif pajak rokok, dan penggunaan pajak rokok. Sedan\gkan ketentuan lain yang berhubungan dengan tata cara pemungutan pajak rokok, surat tagihan pajak rokok, tata tata cara pembayaran dan penagjhan pajak rokok, keberatan dan banding wajib pajak rokok, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan : sanksi administratif wajib pajak rokok, pengembalian kelebihan pembayaran wajib pajak rokok, kedaluwarsa penagihen pajak rokok, pembukuen dan pcmeriksaan wajib pajak rokok, dansanksi, diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Ketentuan UmumPajak Daerah. ' II. PASAL DEMI PASAL.Pasal I Cukun Jelas. 10
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)