(1)Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
4
(2)Dalam hal wajib pajak tidak melapor atau terlambat melaporkan penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
(3)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan tata cara pengenaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
(4)Penyesuaian terhadap be saran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dani DPRD.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2019 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 103 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIR UM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI D' g,RATFKRUSUS IBUKOTA JAKARTA, fir `,Y,!<AN2ANAH NIPs,19650.241994032003 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (6-334/2019) -5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR I. UMUM Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan kendaraan bermotor dan mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi di DKI Jakarta, telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mengatur antara lain penerapan tarif bea balik nama kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi dan badan yakni untuk penyerahan kendaraan bermotor pertama dikenakan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen), kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif pajak sebesar 1% (satu persen). Seiring dengan kondisi ekonomi yang membaik yang memberi dampak kenaikan produksi pada sektor industri kendaraan bermotor setiap tahunnya, implementasi penerapan tarif BBN-KB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum berdampak terhadap berkurangnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Penerapan tarif BBN-KB pada hakekatnya dimaksudkan selain untuk mengatasi kemacetan juga sebagai potensi penerimaan daerah dan dalam rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang tinggi dan di luar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat. Memperhatikan dan mempertimbangkan penerapan tarif BBN-KB yang masih rendah dan daya beli masyarakat terhadap penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor yang terus meningkat merupakan salah satu faktor penyumbang kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengenaan tarif BBN-KB terhadap dampak kemacetan lalu lintas, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk melakukan penyesuaian tarif BBN-KB yang lebih proporsional dengan tujuan diantaranya adalah mengatasi kemacetan lalu lintas dengan tidak mematikan sektor industri otomotif dan memanfaatkan hasil penerimaan BBN-KB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta moda dan sarana transportasi umum. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan untuk penyerahan kendaraan bermotor pertama setinggi-tingginya sebesar 20% (dua puluh persen) dan untuk penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 1% (sepuluh persen). Pengenaan tarif BBN-KB dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa untuk penyerahan kendaraan bermotor pertama yang dimiliki orang pribadi maupun badan dikenakan tarif yakni sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dan tarif penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 1 (satu persen), dengan pertimbangan bahwa besaran tarif tersebut 6 merupakan hashl kesepakatan dalam Rapat Kerja Terbatas Asosiasi Bapenda se Jawa-Bali yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2018. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan kepastian dan tanggung jawab kepada masyarakat dan dunia usaha dalam keikutsertaan berkontribusi mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta yang semakin tinggi. II. PASAL DEMI PASAL.