DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Merubah Ketentuan Pasal 2; Di antara BAB VI clan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA; Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
7.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1028); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUR.AN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH). Pasal I Beberapa keter_tuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1028) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai be kut:

Pasal 2

Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang:

a.perdagangan;
b.jasa dan pengembangan;
c.infrastruktur dan utilitas; dan
d.aktivitas penunjang pertambangan dan minyak bumi. 3
1. 2.Di antara BAB VI clan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berilcut: BAB VIA PEMBENTUKAN BADAN USAHA
2. 3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yalmi Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Perseroan dapat membentuk badan usaha, anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan usaha Perseroan dan/atau di bidang usaha yang menunjang bisnis utama sesuai dengan rencana pembangunan Daerah.
(2)Pembentukan dan pengelolaan anak perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd HERU BUDI HARTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd UUS KUSWANTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 204 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Y YAN YUHANAH NIP1 96508241994032003 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (6-315/2022) 3

2.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAD VIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAD VIA PEMBENTUKAN BADAN USAHA
3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Perseroan dapat membentuk badan usaha, anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan usaha Perseroan dan/atau di bidang usaha yang menunjang bisnis utama sesuai dengan rencana pembangunan Daerah.
(2)Pembentukan dan pengelolaan anak perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd HERU BUDI HARTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd UUS KUSWANTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 204 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Y YAN YUHANAH NIP196508241994032003 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (6-315/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) I. UMUM Dalam rangka peran serta Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk mendukung Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang infrastruktur, properti, utilitas serta digital ekonomi, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) perk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan telah sesuai dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dapat membentuk badan usaha, anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 341 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, sebagai langkah antisipasi terhadap tindak lanj-ut atau persyaratan yang perlu dipenuhi dalam rangka menjalankan dan merealisasikan Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), maka penegasan terhadap kewenangan pembentukan anak perusahaan oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah. Penegasan pembentukan anak perusahaaan ini lebih lanjut diperlukan guna memenuhi persyaratan dalam salah satu ketentuan peraturan perundang- undangan yaitu dalam rangka pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) melalui participating interest oleh badan usaha yang seluruhnya terafiliasi dengan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan dan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkatkan peran serta daerah untuk pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kewenangan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk membentuk badan usaha, anak perusahaan, dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lain, dan dalam rangka keikutsertaan daerah dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan minyak dan gas bumi, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah). • 0 ; II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 9A

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pembentukan" adalah pendirian anak perusahaan baru, penyertaan modal pada anak perusahaan, atau perubahan terhadap anak perusahaan. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2036

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…