DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai ketentuan umum; pembentukan BUMD berbadan hukum perseroan terbatas; kegiatan perseroan; hubungan kerja pemerintah provinsi dengan perseroan; modal dan saham; penyertaan modal daerah; organ perseroan; ketentuan peralihan; ketentuan lain-lain; serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penambahan modal guna penyelesaian pembangunan MRT Jakarta Fase I, pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta Fase II, pelaksanaan ruang lingkup kegiatan Perseroan dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah); Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 zentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan G-JBERNUR PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH). 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah Angkutan Massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Mitra Perseroan adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9.Perseroan adalah BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah).
10.Prasarana Perkeretaapian Perkotaan adalah jalur, stasiun dan fasilitas operasional agar kereta api perkotaan dapat dioperasikan.
11.Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
12.Properti adalah lahan dan bangunan yang dapat dikomersialisasikan dengan cara disewakan atau dikerjasamakan.
13.Depo adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1 (satu) tahunan. Depo digunakan untuk tempat parkir kereta, perawatan kereta yang bersifat rutin dan perbaikan kereta baik ringan maupun berat.
14.Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.
15.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
16.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 4
17.Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
18.Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19.Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
20.Perjanjian Hibah adalah Perjanjian Hibah yang dananya bersumber dani Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
21.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22.Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN BUMD BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Pasal 2

(1)Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT MRT Jakarta (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta.
(2)Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(3)Pemerintah Daerah merupakan salah satu pendiri Perseroan yang menjadi pemegang saham terbesar di Perseroan.
(4)Pendirian Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi:

a.penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi : pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana MRT;
b.penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana dan pengusahaan sarana MRT; dan 5
c.pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

Pasal 4

(1)Gubernur mengatur dan menetapkan kebijakan pembiayaan agar Perseroan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PERSEROAN

Pasal 5

(1)Pada saat perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta mulai dioperasikan, Perseroan berkontrak dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang disepakati dengan mengacu kepada standar internasional.
(2)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan harga satuan per penumpang menggunakan proyeksi penumpang yang disepakati.
(3)Proyeksi penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh lembaga independen nasional atau internasional yang memiliki kompetensi.
(4)Untuk menjamin kelangsungan operasional pelayanan perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta, Perseroan berhak mendapat subsidi kewajiban pelayanan publik dani APBD dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan subsidi kewajiban pelayanan publik yang tatacara pemberianya dilakukan berdasarkan prinsip dan hubungan kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
(5)Penetapan subsidi kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
(6)Untuk menjamin kelangsungan komersial pelayanan perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta, Perseroan diberi konsesi untuk mengembangkan daerah sekitar jalur operasi MRT Jakarta. 6

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Daerah Lni, jumlah modal dasar Perseroan sebesar Rp 40.757.353.000.000,00 (empat puluh triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang terbagi atas 40.757.353 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.
(2)Dani modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor hingga tanggal 20 April 2018 sebesar Rp 6.165.807.000.000,00 (enam triliun seratus enam puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta rupiah) atau setara dengan 6.165.807 (enam juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh) lembar saham. Dani modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dani kekayaan Daerah sebesar Rp6.165.307.000.000,00 (enam triliun seratus enam puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta rupiah) atau setara dengan 6.165.307 (enam juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh) lembar saham dan setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham atas modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
(4)Dani modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra Perseroan telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dani kekayaan perusahaan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham dan setara dengan 0,01% (nol koma nol satu persen) saham atas modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebagai investasi permanen pada Perseroan.
(2)Penyertaan Modal Daerah merupakan pemisahan aset milik Pemerintah daerah dani kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Perseroan.
(3)Besaran penyertaan modal yang bersumber dani APBD penerusan hibah Pemerintah dan penerusan pin: aman Pemerintah, disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dani APBD murni, dana penerusan hibah APBN dan dana penerusan pinjaman APBN Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 40.756.853.000.000,00 (empat puluh triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah).
(5)Penyertaan Modal daerah yang bersumber dan i APBD sebagaimana dimaksud pada ayat :4) diperuntukkan sebagai modal kerja dan investasi perseroan.
(3)
(5)7
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).
(7)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan selain yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Pinjaman yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

Pasal 8

Organ Perseroan terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal 9

(1)RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris.
(2)Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan clani Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Pasal 10

(1)Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
(2)Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(3)Calon anggotan Dewan Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.mampu melaksanakan perbuatan hukum;
2. b.memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
3. c.memahami manajemen perusahaan;
4. d.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan;
5. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. f.tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusa.haan manapun yang dinyatakan pailit; dan
7. g.syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. 8

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008