DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Objek Jasa Lingkungan Hidup; Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup; Hak dan Kewajiban; Imbal Jasa Lingkungan Hidup; Komisi Jasa Lingkungan Hidup; Pembiayaan; Kerjasama; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; dan Sanksi Administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melestarikan dan meningkatkan potensi sumberdaya alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya perlu dilakukan pengelolaan potensi ekonomi jasa lingkungan hidup secara bijaksana selaras dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang... 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan... 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan... 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8.Sumberdaya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
9.Jasa Lingkungan hidup adalah suatu produk (stock) dari pengelolaan sumberdaya alam yang dapat berupa manfaat langsung (tangible) seperti air, udara, karbon, dan sejenisnya, dan tidak langsung (intangible) seperti wisata alam, rekreasi, perlindungan, sistem hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi, banjir, dan sejenisnya.
10.Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian.
11.Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebihyang timbul dari kegiatan yang berpotensi ada/atau telah berdampak pada lingkungan hidup
14.Penerima Imbal Jasa Lingkungan adalah orang, perorangan atau kelompok atau koperasi atau badan usaha yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sehingga terjadi peningkatan kualitas lingkungan.
15.Penyedia... 5
15.Penyedia Imbal Jasa Lingkungan adalah orang, perorangan, kelompok, koperasi atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan jasa lingkungan hidup.
16.Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan usaha maupun tidak berbadan usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup.
17.Analisis Resiko Lingkungan Hidup adalah pengkajian setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia yang meliputi pengkajian resiko, pengelolaan resiko dan/atau komunikasi resiko.
18.Komisi Jasa Lingkungan adalah adalah forum bersama antara penyedia jasa lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, instansi terkait, unsur perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
19.Sengketa Jasa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebihyang timbul dari pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup terhadap objek-objek lingkungan.

BAB II

OBJEK JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

(1)Objek jasa lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.sumberdaya air (Water resources);
2. b.pelepasan dan penyerapan karbon (Carbon absorb and sequestration).
(2)Objek jasa lingkungan hidup sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Dalam menetapkan objek jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah serta menghormati dan memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak adat dan kearifan lokal sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta evaluasi dan pengendalian.

Pasal 4

(1)Perencanaan imbal jasa lingkungan hidup dilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.
(2)Perencanaan... 6
(2)Perencanaan imbal jasa lingkungan hidup meliputi aspek prevensi, konservasi, restorasi dan program pemberdayaan masyarakat.
(3)Perencanaan pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup dilakukan oleh Gubernur melalui SKPD terkait secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(4)Tata cara perencanaan pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, meliputi urusan:

a.Lingkungan hidup
b.kehutanan;
c.pertambangan;
d.pariwisata;
e.pertanian;
f.perkebunan;
g.pekerjaan umum.

Pasal 6

(1)Gubernur melalui SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program imbal jasa lingkungan hidup.
(2)Gubernur dapat menunjuk tim independen untuk melakukan dan evaluasi pelaksanaan program imbal jasa lingkungan hidup.
(3)Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Penyedia jasa lingkungan hidup berhak mendapatkan imbal jasa lingkungan hidup.
(2)Pemanfaat jasa lingkungan hidup berhak menikmati jasa lingkungan hidup.

Pasal 8

(1)Penyedia jasa lingkungan hidup bertanggungjawab memelihara lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya.
(2)Pemanfaat jasa lingkungan hidup bertanggung jawab memberikan imbal jasa lingkungan hidup. 7

BAB V

IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

(1)Penetapan tanggungjawab dan tata cara imbal jasa lingkungan hidup ditetapkan dengan memperhatikan dan memperhitungkan Analisis Resiko Lingkungan Hidup.
(2)Penetapan, tanggung jawab dan tatacara imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…