DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Ketenagalistrikan, meliputi; Kedudukan, Kewenangan dan Ruang Lingkup; Perencanaan; Pelaksanaan; Keteknikan; Monitoring dan Evaluasi; Akseleresasi Peningkatan Rasio Elekktrifikasi; Pelistrikan Desa; Kerjasama; Sistem Informasi Ketenagalistrikan; Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; Koordinasi; Sanksi Administratif; Penyidikan; Sanksi Pidana; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pengawasan, pembinaan dan kewenangan lainnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diperlukan mekanisme regulasi sebagai landasan hukum sehingga dapat memberi manfaat yang positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Ketenagalistrikan; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Perubahan Kedua Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 958 Nomor 112 ));
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 4
11.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
6.Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
7.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah Provinsi.
9.Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik. 5
10.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11.Penyelenggaraan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan.
12.Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
13.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
14.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Daerah Provinsi.
15.Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
16.Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
17.Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
18.Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.
19.Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
20.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
21.Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
22.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
23.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. 6
24.Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
25.Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
26.Ganti Rugi Hak atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda- benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
27.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
28.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29.Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
30.Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

Pasal 2

Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

a.manfaat;
b.efisiensi berkeadilan;
c.berkelanjutan;
d.optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
e.mengandalkan pada kemampuan sendiri;
f.kaidah usaha yang sehat;
g.keamanan dan keselamatan;
h.kelestarian fungsi lingkungan; dan
i.otonomi daerah. 7

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah Provinsi, badan usaha, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan Daerah Provinsi yang berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaran ketenagalistrikan bertujuan untuk:

a.mendukung ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan berkualitas melalui pengembangan sistem tenaga listrik;
b.meningkatkan akses ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat di Daerah Provinsi untuk menunjang pengembangan produktivitas di sektor ekonomi, sosial, dan budaya dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran;
c.mendorong terciptanya sumber-sumber energi baru dan terbarukan, yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan; dan
d.mendukung sistem tenaga listrik nasional guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP BagianKesatu Kedudukan

Pasal 5

Penyelenggaraan ketenagalistrikan ini merupakan pedoman bagi:

a.Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang ketenagalistrikan; dan
b.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan ketenagalistrikan. BagianKedua Kewenangan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan: 8

a.penetapan rencana umum ketenagalistrikan Daerah Provinsi;
b.penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi;
c.penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi;
d.penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
e.persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
f.penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
g.penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
h.pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi;
i.pengangkatan Inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah Provinsi; dan
j.penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. BagianKetiga Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan ketenagalistrikan, meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.keteknikan;
d.akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi;
e.perlistrikan Desa;
f.kerjasama; dan
g.sistem Informasi Ketenagalistrikan. 9

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan:

a.RUKD Provinsi; dan
b.rencana lima tahunan ketenagalistrikan Daerah Provinsi.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Provinsi menyusun RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, serta sesuai dengan dokumen perencanaan Daerah Provinsi dan RTRWP.
(2)RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat perencanaan sistem penyediaan tenaga listrik yang telah mempertimbangkan neraca ketenagalistrikan dan proyeksi pasokan permintaan tenaga listrik, yang terdiri atas:
1. a.pembangkitan;
2. b.transmisi; dan
3. c.distribusi.
(3)RUKD Provinsi dilaksanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, serta dapat dievaluasi dan ditinjau kembali paling sedikit 2 (dua) tahun.
(4)RUKD Provinsi dan peninjauan kembali RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dilakukan konsultasi dengan DPRD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, evaluasi, dan peninjauan kembali RUKD Provinsi, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Dinas menyusun dan menetapkan perencanaan lima tahunan penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai RUKD Provinsi.
(2)Penyusunan perencanaan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan lima tahunan penyelenggaraan ketenagalistrikan, diatur dengan Peraturan Gubernur. 10

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP BagianKesatu Kedudukan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERENCANAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP BagianKesatu Kedudukan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERENCANAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009