Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2014
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan lampirannya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan lampirannya.
GUBERNURJAMBI .. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ' ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2015 TENTANG NOMOR 10 TAHUN2014 PERATURANDAERAHPROVINS!JAMBI GUBERNUR JAMBI . - Mengingat KEPALA • PARAF PENGESAHAN Menimbang , f
KE PALA
I K.EPALA BIRO HU KUM SE10A PROV. JAMSI
¥1WWWWJG..,,a..•-·~----- ... -.--- i PAR.AF PENGES.AHAN
ten tang Republik Lembaran
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); PARAF PENGESAHAN Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. Rp. 219.909.958.120,48Pembiayaan Netto Rp. 219.909.958.120,48 Rp. -
Pasal 1 PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2015
MEMUTUSKAN : GUBERNURJAMBI KE PALA . PARAF PENGESAHAN I dan KEPALA BIRO HUKUM SETOA PROV. JJ)III ---------llEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! JAMBI Dengan Persetujuan Bersama Memperhatikan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Nomor 11/PIM DPRD/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Hasil Penyempumaan Evaluasi Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 dan Ranpergub tentang Penjabaran APBDTahun Anggaran 2015 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : tuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya s Iumlah Rp. sejumlahkhusus
pajak sejumlaha. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan Rp. 665.442.292.294,66
sejumlahsahyangdaerahaslid. lain-lain pendapatan Rp. 130.205.199.042,67
sejumlah
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah ; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ; Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. __________ ...,..iranXII iran XIII
Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! JAMBI: 10/2014 LEMBARANDAERAHPROVINS!JAMB!TAHUN2014 NOMOR 10 KAILANI, " Diundangkan di J a m b i pada tanggal 10 Oktober 2014 Plt. SEKRETARISDAERAHPROVINS!JAMB! H.HAS 2014 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Penjabaran lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDdiatur dengan Peraturan Gubernur.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)