DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi perdagangan orang, kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang, perlu adanya pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk praktek perdagangan orang;
c.bahwa perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat khususnya perempuan dan anak korban perdagangan orang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1646);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
13.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Jambi.
7.Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 5 penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
11.Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
12.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
13.Korban adalah perempuan termasuk tenaga kerja perempuan yang bekerja ke luar negeri dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
14.Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
15.Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
16.Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
17.Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
19.Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban perdagangan orang (trafficking) 6
20.Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologis korban.
21.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak, selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, LSM dan Akademisi serta media masa yang pembentukannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
22.Medicolegal adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam peradilan.
23.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk korban perdagangan orang, agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan.
24.Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan atau Bupati/Walikota.
25.Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
27.Orang adalah orang perseorangan,
28.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
29.Surat Rekomendasi Bekerja Diluar Daerah yang selanjutnya disebut SRBD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya.
30.Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Jambi. 7

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari eksploitasi dan perbudakan yang mengingkari kedudukan hakiki manusia sebagai subyek hukum serta menimbulkan masalah kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak bertujuan:

a.mencegah sejak dini segala bentuk perdagangan terhadap perempuan dan anak baik untuk pekerjaan tertentu maupun untuk kegiatan seks komersil;
b.memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tidak kejahatan perdagangan;
c.menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak;
d.memberikan tindakan terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang mendukung perdagangan orang terutama perempuan dan anak;
e.memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak; dan
f.memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak adalah:

a.pencegahan terhadap perempuan dan anak dari kejahatan perdagangan orang;
b.penanganan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang;
c.hak dan kewajiban korban
d.penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang; 8
e.pembiayaan; dan
f.pembinaan dan pengawasan;

Pasal 5

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi dijadikan sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penetapan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

BAB IV

HAK KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 6

Setiap korban perdagangan perempuan dan anak berhak:

a.mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, pendamping, tenaga sosial dan rohaniawan, psikolog dan psikiater dari individu, kelompok, pemerintah daerah dan lembaga swasta yang menangani korban perdagangan perempuan dan anak;
b.mendapatkan pelayanan secara terpadu;
c.melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan,dengan didampingi oleh penasehat hukum yang disediakan oleh pemerintah;
d.mendapatkan informasi tentang peraturan Perundang-undangan yang melindungi korban;
e.mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasian korban;
f.mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan pelayanan perkara;
g.mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
h.mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis, rohani dan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan; 9
i.mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi.
j.mendapatkan restitusi atau pembayaran ganti kerugian yang meliputi:
1. 1.kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. 2.penderitaan;
3. 3.biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. 4.kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan perempuan dan anak.

BAB V

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

Dalam upaya pencegahan dan Penanganan Korban perdagangan perempuan dan anak Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a.melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan segala bentuk prakteknya;
b.menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;
c.menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban;
d.mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dengan syandar pelayanan yang melibatkan masyarakat; dan
e.membuka akses informasi secara terbuka kepada perempuan dan anak korban perdagangan orang.

Pasal 8

Dalam upaya pencegahan dan Penanganan Korban perdagangan perempuan dan anak masyarakat berperan serta untuk melakukan:

a.upaya pencegahan terjadinya praktek perdagangan perempuan dan anak; 10
b.pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya tindak perdagangan perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang;
c.usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan perempuan dan anak;
d.usulan mengenai kampanye atau promosi terhadap berbagai bentuk praktek operadi perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak; dan
e.upaya penanganan dan dukungan moril dan/atau materiil kepada korban.

BAB VI

PENCEGAHAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 9

(1)Pencegahan terjadinya perdagangan perempuan dan anak dilakukan melalui kebijakan preemtif oleh Pemerintah Daerah melalui:
1. a.peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi perempuan;
2. b.peningkatan kegiatan penyuluhan dan penyadaran dimasyarakat dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang tindak kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan;
3. c.pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
4. d.pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
5. e.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan perempuan.
(2)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan perempuan di Daerah dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan dan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok, dan fungsinya di bidang:
1. a.sosial;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.ketenagakerjaan;
5. e.satuan polisi pamong praja; dan
6. f.perekonomian. 11
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bekerjasama dengan berbagai komponen masyarakat untuk melakukan pencegahan perdagangan perempuan melalui pengawasan, perizinan, pembinaan, dan pengendalian dilakukan melalui:
1. a.membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsive dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintah, tokoh- tokoh masyarakat dan masyarakat;
2. b.membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
3. c.membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
4. d.melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, pengusaha jasa dan hiburan serta dan korporasi yang berada di wilayah Provinsi Jambi
5. e.melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Provinsi Jambi yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya;
6. f.membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
7. g.membuka pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan perempuan.
(2)Pelaksanaan kebijakan pencegahan Preventif perdagangan perempuan dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan dan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
1. a.sosial;
2. b.ketenagakerjaan;
3. c.satuan polisi pamong praja; dan
4. d.institusi penegak hukum. 12
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preventif perdagangan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…