DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung, meliputi: Maksud dan Tujuan; Kawasan dan Zona Kawasan; Prakarsa; Struktur Kelembagaan; Badan Usaha; Hak Penggunaan atas Tanah Kawasan Strategis; Penyelenggaraan Kawasan; Pemberdayaan Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa posisi geografis wilayah Ujung Jabung yang dekat dengan jalur perdagangan internasional dan kawasan pertumbuhan ekonomi regional, merupakan peluang ekonomi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut;
c.bahwa pengembangan kawasan Ujung Jabung menjadi Kawasan Strategis Provinsi Jambi, merupakan strategi untuk mengambil potensi ekonomi tersebut dan sekaligus merupakan salah satu sarana untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam Jambi di dalam Provinsi Jambi;
d.berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 1646); GUBERNUR JAMBI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN STRATEGIS UJUNG JABUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI, Menimbang : a. bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jambi merupakan salah satu syarat untuk menciptakan perekonomian Jambi yang maju, aman, adil dan sejahtera;
b.bahwa posisi geografis wilayah Ujung Jabung yang dekat dengan jalur perdagangan internasional dan kawasan pertumbuhan ekonomi regional, merupakan peluang ekonomi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut;
c.bahwa pengembangan kawasan Ujung Jabung menjadi Kawasan Strategis Provinsi Jambi, merupakan strategi untuk mengambil potensi ekonomi tersebut dan sekaligus merupakan salah satu sarana untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam Jambi di dalam Provinsi Jambi;
d.berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 1646); GUBERNUR JAMBI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN STRATEGIS UJUNG JABUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI, Menimbang : a. bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jambi merupakan salah satu syarat untuk menciptakan perekonomian Jambi yang maju, aman, adil dan sejahtera;
b.bahwa posisi geografis wilayah Ujung Jabung yang dekat dengan jalur perdagangan internasional dan kawasan pertumbuhan ekonomi regional, merupakan peluang ekonomi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut;
c.bahwa pengembangan kawasan Ujung Jabung menjadi Kawasan Strategis Provinsi Jambi, merupakan strategi untuk mengambil potensi ekonomi tersebut dan sekaligus merupakan salah satu sarana untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam Jambi di dalam Provinsi Jambi;
d.berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 1646); GUBERNUR JAMBI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN STRATEGIS UJUNG JABUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI, Menimbang : a. bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jambi merupakan salah satu syarat untuk menciptakan perekonomian Jambi yang maju, aman, adil dan sejahtera;
b.bahwa posisi geografis wilayah Ujung Jabung yang dekat dengan jalur perdagangan internasional dan kawasan pertumbuhan ekonomi regional, merupakan peluang ekonomi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut;
c.bahwa pengembangan kawasan Ujung Jabung menjadi Kawasan Strategis Provinsi Jambi, merupakan strategi untuk mengambil potensi ekonomi tersebut dan sekaligus merupakan salah satu sarana untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam Jambi di dalam Provinsi Jambi;
d.berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 1646);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Undang-undang N0. 9 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
10.Undang-Undang No.2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.PP 13 Tahun 2012 Rencana Detail Tata Ruang Pulau Sumatera.
16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
18.Peraturan daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2010 – 2031. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN STRATEGIS UJUNG JABUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Kawasan Strategis Ujung Jabung adalah kawasan dengan batas-batas yang ditetapkan dalam wilayah Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas usaha tertentu di wilayah Ujung Jabung.
6.Zona Kawasan adalah bagian-bagian tertentu dari Kawasan Strategis Ujung Jabung yang peruntukkannya dan bentuk-bentuk insentifnya ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
7.Dewan Kawasan adalah Dewan yang dibentuk untuk melakukan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Kawasan Strategis Ujung Jabung.
8.Badan Pengelola Kawasan Strategis Ujung Jabung, yang selanjutnya disebut sebagai Badan Pengelola adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah.
9.Badan Usaha Kawasan, yang selanjutnya disebut sebagai Badan Usaha, adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang memperoleh perizinan dari Badan Pengelola untuk melakukan pembangunan, pengoperasian, pengusahaan, dan pengelolaan Kawasan Strategis Ujung Jabung.
10.Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan aktivitas usaha di dalam Kawasan Strategis Ujung Jabung yang mendapatkan insentif usaha berdasarkan zona kawasannya.
11.Pelaku usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Strategis Ujung Jabung.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibangunnya Kawasan Strategis Ujung Jabung adalah untuk:

a.Mengendalikan pemanfaatan ruang;
b.Mempercepat dan meningkatkan aktivitas perekonomian di Daerah;
c.Meningkatkan daya saing perekonomian;
d.Meningkatkan daya saing investasi;
e.meningkatkan pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur; dan
f.sebagai salah satu titik lokasi penting untuk mitigasi bencana alam di Pulau Sumatera.

BAB III

KAWASAN DAN ZONA KAWASAN

Pasal 3

(1)Kawasan Strategis Ujung Jabung terdiri dari zona-zona kawasan.
(2)Zona Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kawasan Pelabuhan Ujung Jabung
2. b.Kawasan Industri
3. c.Jasa Perdagangan
4. d.Perumahan dan Pemukiman
5. e.Pembangkit Listrik
6. f.Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
7. g.Ruang Terbuka dan Utilitas
(3)Tiap-tiap zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fasilitas dan insentif.
(4)Penentuan dan penetapan zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.Fungsi kelestarian lingkungan hidup;
2. b.Hasil studi kelayakan ekonomi, sosial dan finansial

BAB IV

PRAKARSA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memprakarsai pengadaan Kawasan Strategis Ujung Jabung.
(2)Prakarsa pengadaan kawasan terdiri dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan.

BAB V

STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 5

Kawasan Strategis Ujung Jabung memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari:

a.Dewan Kawasan; dan
b.Badan Pengelola.

Pasal 6

Dewan Kawasan memiliki tugas:

a.Menyusun dan menetapkan kebijakan, arah, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung;
b.Menetapkan rencana zonasi kawasan dan bentuk-bentuk fasilitas dan insentif dari zona tersebut;
c.Memberikan petunjuk Pengelolaan kegiatan kepada Badan Pengelola mengenai pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung;
d.Memberikan persetujuan terhadap rencana pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung;
e.Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
f.Melakukan fasilitasi pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Daerah kepada Badan Pengelola;
g.Melakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan pemberian izin terkait dengan kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Strategis Ujung Jabung; dan
h.Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Pengelolaan kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung.

Pasal 7

(1)Dewan Kawasan terdiri atas wakil Pemerintahan Daerah Provinsi dan wakil pemerintah kabupaten/kota dalam Daerah serta tenaga profesional independen yang diketuai oleh Gubernur.
(2)Susunan dewan kawasan terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Ketentuan mengenai keanggotaan, anggaran, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Untuk membantu kelancaran Pengelolaan tugas Dewan Kawasan, dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.
(2)Pembentukan, rincian tugas, susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Ketua Dewan Kawasan.

Pasal 9

Anggaran kerja Dewan Kawasan dan Sekretariat Dewan Kawasan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…