DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif, meliputi; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Penjaringan dan Identifikasi Status Reproduksi; Pengendalian Pemotongan; Pengendalian Lalu Lintas Ternak; Pengendalian di Pasar Ternak/Hewan; Peran Serta Masyarakat; Penanganan Hasil Penjaringan; Pendayagunaan Hasil Penjaringan; Pembinaan dan Pengawasan; Koordinasi dan Kerjasama; Pembiayaan; Penyidikan; Sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan populasi guna mencukupi ketersediaan daging ternak sapi dan kerbau serta mencegah berkurangnya ternak sapi dan kerbau betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai- mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 338 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif:
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Bupati adalah Bupati dalam Provinsi Jambi.
5.Walikota adalah Walikota dalam Provinsi Jambi.
6.Dinas Provinsi adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.
7.Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
8.Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.
9.Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
10.Petugas berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang berdasarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Kab/Kota.
11.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12.Ternak betina produktif adalah ternak sapi atau kerbau yang berumur dibawah 8 tahun yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal.
13.Pengurasan ternak betina produktif adalah berkurangnya ternak sapi dan kerbau betina produktif pada suatu wilayah baik akibat pemotongan maupun akibat pengeluaran ternak ke luar wilayah baik untuk budidaya maupun untuk dipotong.
14.Pemotongan ternak adalah serangkaian kegiatan di rumah potong hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
15.Pengeluaran ternak adalah serangkaian kegiatan dalam pemasaran ternak mulai dari pembelian langsung pada peternak maupun melalui pasar hewan sampai pada transportasi untuk dibawa ke daerah lain di luar Provinsi Jambi.
16.Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahakan keberadaan ternak sapi betina produktif pada wilayah Provinsi Jambi melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
17.Pengendalian Pemotongan Sapi/Kerbau Betina Produktif adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui pelarangan pemotongan ternak betina produktif.
18.Pengendalian Pengeluaran Ternak Betina Produktif adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui pengetatan izin dan pengawasan lalu lintas ternak sapi betina produktif
19.Penjaringan adalah serangkaian kegiatan seleksi untuk mencegah pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif serta mengatur keluarnya dari wilayah administrasi Provinsi Jambi.
20.Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi dan kerbau sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
21.Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
22.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.
23.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
24.Pasar Ternak merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli hewan termasuk ternak sapi dan kerbau yang dicirikan adanya produsen (biasanya peternak), konsumen langsung (peternak) dan tidak langsung (pedagang), dan barang yang diperjualbelikan yaitu hewan ternak.
25.Pos Pemeriksaan Ternak atau disebut dengan Check Point adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ternak dan produk ternak yang dilalulintaskan antar wilayah.
26.Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan- keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
27.Pedagang Ternak adalah individu atau badan usaha yang melakukan perdagangan atau memperjualbelikan ternak sapi potong untuk memperoleh suatu keuntungan.
28.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
29.Penilai Harga Ternak adalah orang yang dipercaya untuk melakukan penaksiran nilai ternak sapi betina produktif hasil perjaringan.
30.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi.
31.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan populasi dan produksi komoditas sapi potong dan kerbau dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging sapi dan kerbau Provinsi Jambi secara mandiri dan berkelanjutan.
(2)Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif bertujuan untuk mempertahankan perbandingan yang seimbang ternak sapi dan kerbau betina produktif terhadap populasi ternak sapi dan kerbau, serta percepatan peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Penjaringan dan Identifikasi Status Reproduksi;
b.Pengendalian Pemotongan;
c.Pengendalian Lalu Lintas Ternak;
d.Pengendalian di Pasar Ternak;
e.Peran Serta Masyarakat;
f.Penanganan Hasil Penjaringan;
g.Pendayagunaan Hasil Penjaringan;
h.Pembinaan dan Pengawasan;
i.Koordinasi dan Kerjasama;
j.Pembiayaan;
k.Penyidikan;
l.Sanksi;
m.Ketentuan lain-lain; dan
n.Penutup.

BAB III

PENJARINGAN DAN IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

(1)Penjaringan dilakukan dalam rangka mencegah pengurasan dalam bentuk pemotongan dan mengatur pengeluaran ternak sapi dan kerbau betina produktif keluar wilayah administrasi Provinsi Jambi.
(2)Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas berwenang dimulai dengan identifikasi status reproduksi sampai dengan penyitaan dengan kompensasi di UPT, RPH, kelompok tani, pasar hewan dan Pos Pemeriksaan Ternak.

Pasal 5

(1)Identifikasi status reproduksi dilakukan untuk menentukan status reproduksi ternak sapi dan kerbau betina produktif.
(2)Identifikasi ternak sapi dan kerbau betina produktif dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
1. a.ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
2. b.ternak sapi dan kerbau bunting
3. c.tidak cacat fisik;
4. d.fungsi organ reproduksi normal; dan
5. e.memenuhi persyaratan kesehatan hewan

Pasal 6

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan oleh petugas yang berwenang
(2)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) diperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif dan tidak produktif.
(3)Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ternak hasil penjaringan untuk dijadikan ternak bakalan.
(4)Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif hasil dari identifikasi dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemotongan atau dibawa keluar daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 7

(1)Setiap pemilik ternak sapi dan kerbau yang akan memotong ternak sapi dan kerbau betina, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dikandang penampungan RPH atau tempat lainnya, minimal 1 (satu) hari sebelum dipotong.
(3)Terhadap hasil pemeriksaan, wajib diberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina kepada pemilik ternak.
(4)Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta membahayakan keselamatan manusia.

Pasal 8

(1)Pengendalian pemotongan dilakukan untuk mencegah terjadinya pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
(2)Pengendalian pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) baik milik pemerintah maupun swasta.

BAB V

PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK

Pasal 9

(1)Pengendalian Lalu Lintas Ternak dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik ternak dan pemeriksaan dokumen ternak yang mencakup surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal ternak.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pos pemeriksaan ternak atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi pada :
1. a.Jalur perdagangan darat yaitu pada pos pemeriksaan ternak yang terletak pada wilayah perbatasan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
2. b.Jalur perdagangan air (sungai dan laut) yaitu pada pelabuhan- pelabuhan yang ada di wilayah adminstrasi Provinsi Jambi.

Pasal 10

(1)Ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dibawa keluar Provinsi Jambi jika memiliki dokumen izin dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (litbang).
(2)Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibawa keluar Provinsi Jambi jika ternak sapi dan kerbau betina produktif tersebut tidak memiliki dokumen izin dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…