DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi beban kerja terhadap organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja dinas daerah dengan membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-.... SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI Pasal I..... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 11), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) antara angka 4 dan angka 5 disisip 1 (satu) angka yakni angka 4a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:

1.Dinas Pendidikan;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum;
4.Dinas Perhubungan; 4a. Dinas Komunikasi dan Informatika.
5.Dinas Perkebunan;
6.Dinas Kehutanan;
7.Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
8.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9.Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
11.Dinas Kelautan dan Perikanan;
12.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
13.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14.Dinas Pemuda dan Olahraga;
15.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
16.Dinas Pendapatan.

(2)Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(3)Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan Program; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Evaluasi dan Pengendalian terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pendataan;
  2. 2.Seksi Perencanaan Teknik; dan
  3. 3.Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. d.Bidang.....
5. d.Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:
  1. 1.Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  3. 3.Seksi Teknik Sarana dan Keselamatan.
6. e.Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Angkutan dan Pelabuhan;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  3. 3.Seksi Keselamatan Pelayaran.
7. f.Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :
  1. 1.Seksi Angkutan Udara;
  2. 2.Seksi Kebandarudaraan; dan
  3. 3.Seksi Keselamatan Penerbangan.
8. g.Kelompok Jabatan Fungsional;
9. h.UPTD.
(2)Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Diantara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipi 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keempat A dan disisip 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 14B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14C

(1)Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Penyusunan Program; dan
  3. 3.Subbagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang....
4. c.Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pos;
  2. 2.Seksi Telekomunikasi; dan
  3. 3.Seksi Pengawasan Standar Teknis Pos dan Telekomunikasi.
5. d.Bidang Aplikasi Telematika terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pengembangan Aplikasi;
  2. 2.Seksi Sistem Informasi; dan
  3. 3.Seksi Kemitraan Telematika.
6. e.Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi terdiri dari:
  1. 1.Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media;
  2. 2.Seksi Usaha Penyiaran; dan
  3. 3.Seksi Sarana Teknologi Komunikasi.
7. f.Bidang Informasi Publik terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pengelolaan Pendapat Umum;
  2. 2.Seksi Informasi POLHUKAM; dan
  3. 3.Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian.
8. g.UPTD;
9. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 18 Agustus 2014 GUBERNUR JAMBI ttd H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Jambi pada tanggal 18 Agustus 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd KAILANI LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 6 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN GUBERNUR JAMBI ttd H. HASAN BASRI AGUS KEPALA DINAS SEKRETARIAT BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM SUBBAG KEUANGAN DAN ASET SEKSI PENDATAAN SEKSI PERENCANAAN TEKNIK SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKSI ANGKUTAN DAN PELABUHAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI TEKNIK SARANA DAN KESELAMATAN SEKSI KESELAMATAN PELAYARAN SEKSI ANGKUTAN UDARA SEKSI KEBANDARUDARAAN SEKSI KESELAMATAN PENERBANGAN UPTD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERHUBUNGAN UDARA BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA GUBERNUR JAMBI ttd H. HASAN BASRI AGUS KEPALA DINAS SEKRETARIAT BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM SUBBAG KEUANGAN SEKSI POS SEKSI TELEKOMUNIKASI SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI SEKSI SISTEM INFORMASI SEKSI STANDARISASI PENYIARAN DAN MEDIA SEKSI USAHA PENYIARAN SEKSI PENGAWASAN STANDAR TEKNIS POS DAN TELEKOMUNIKASI SEKSI KEMITRAAN TELEMATIKA SEKSI SARANA TEKNOLOGI KOMUNIKASI SEKSI PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM SEKSI INFORMASI POLHUKAM SEKSI INFORMASI KESRA DAN PEREKONOMIAN UPTD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG INFORMASI PUBLIK BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI BIDANG APLIKASI TELEMATIKA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI I. UMUM Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai semangat baru dalam penataan kelembagaan perangkat daerah dibandingkan dengan aturan perundang-undangan sebelumnya. Semangat baru tersebut adalah penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, organisasi perangkat daerah dapat dibentuk jika memang dipandang perlu dan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dipandang perlu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi. Adapun perkembangan kebijakan nasional tersebut diantaranya adalah untuk memenuhi amanat surat Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor B- 1143/M.KOMINFO/0T.01.01/11/2013 tanggal 27 November 2013 perihal Himbauan Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdiri sandiri dan tidak bergabung dengan Dinas yang lain. Dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual, Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan penataan kembali terhadap Organisasi dan Tata Dinas Daerah dengan membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi. Hal ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8750/SJ tanggal 13 Desember 2013 hal Rekomendasi Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…