DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri atas: 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 3. Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan; 4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus. Hak penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, Retribusi Jasa Usaha Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang...
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Jambi.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur....
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Jambi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Jambi.
7.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak isi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan dibidang retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
11.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Gubernur Jambi.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jambi, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepetuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17.Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB.....4

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama:

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah;
b.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
c.Retribusi pelayanan ke pelabuhan di pungut retribusi atas pelayanan jasa ke pelabuhan;
d.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas tempat rekreasi dan olahraga; dan
e.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dikelola oleh pemerintah daerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

(1)Objek Retribusi pelayanan ke pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal
(2)huruf c adalah pelayanan jasa ke pelabuhan, termaksud fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau di kelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa ke pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak.

Pasal 6

(1)Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

(1)Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.

Pasal 9

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 10

Subjek Retribusi pelayanan ke pelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa ke pelabuhanan, termaksud fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…