DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi: Kewenangan Provinsi Bidang Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan; Kurikulum Muatan Lokal; Guru dan Tenaga Pendidikan; Perizinan Penyidikan; Kerjasama; Jenis, Sumber dan Standar Pembiayaan Pendidikan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Provinsi sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan. SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 3 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 4 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru yang diberi Tugas Tambahan sebgai sekolah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal; 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi.
6.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan Pendidikan di Provinsi Jambi.
7.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas/Badan Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9.Pendidikan nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10.Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.
11.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem Pendidikan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
12.Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen Pendidikan pada satuan Pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan Guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan Pendidikan. 6
13.Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
14.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
15.Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.
16.Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
17.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
18.Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan Pendidikan khusus.
19.Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
20.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal pada Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
21.Pendidikan Formal adalah Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
22.Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar yang terdiri atas Pendidikan menengah umum dan Pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
23.Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
24.Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan menengah umum sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
25.Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat. 7
26.Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa selanjutnya disingkat SMKLB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
27.Pendidikan Khusus selanjutnya disingkat PK adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
28.Pendidikan inklusif adalah Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan Pendidikan umum dan Pendidikan kejuruan dengan menyediakan sarana, Guru maupun tenaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
29.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
30.Lembaga Pelatihan Praktik Kejuruan juga dapat disebut Vocational Training Center atau tempat praktik kerja industri adalah lembaga yang memberikan pelayanan praktik kejuruan bagi Guru, peserta didik dan masyarakat sesuai program keahlian tertentu.
31.Sistem informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data pendidikan meliputi lembaga Pendidikan, kurikulum, peserta didik, Guru dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
32.Standar nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
33.Standar mutu penilaian Pendidikan adalah standar nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
34.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah dan khusus.
35.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
36.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan. 8
37.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
38.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
39.Muatan lokal adalah bahan kajian pada satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
40.Lingkup muatan lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi dan keunikan lokal.
41.Jenis muatan lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.
42.Kearifan lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Jambi dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti sejarah, bahasa, kesenian, keterampilan dan kerajinan, adat istiadat, sistem dan pengetahuan teknologi, makanan dan minuman tradisional, pakaian tradisional daerah, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
43.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
44.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
45.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
46.Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan Pendidikan.
47.Kepala sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan Pendidikan.
48.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1.asas, maksud, tujuan, dan prinsip;
2.kewenangan Provinsi di bidang pendidikan; 9
3.penyelenggaraan pendidikan;
4.kurikulum muatan lokal;
5.guru dan tenaga pendidikan;
6.perizinan pendidikan;
7.jenis, sumber, sasaran pembiayaan;
8.pembinaan dan pengawasan;
9.kerjasama
10.sanksi administratif;
11.ketentuan lain-lain; dan
12.ketentuan penutup.

Pasal 3

(1)Asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain:
1. a.Ing ngarsosung tulodho, ing madyamangun karso, tut wuri Handayani
2. b.belajar sepanjang hayat;
3. c.kemandirian dalam belajar; dan
4. d.kearifan lokal.
(2)Asas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 4

(1)Maksud penyelenggaraan Pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggula kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, guru dan tenaga pendidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
(2)Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
1. a.meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
2. b.meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
3. c.pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
4. d.terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan serta peserta didik. 10

Pasal 5

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

a.demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
b.satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
c.proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
d.pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
e.pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
f.pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB II

KEWENANGAN PROVINSI BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 6

(1)Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
1. a.pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
2. b.penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
3. c.pemindahan guru dan tenaga pendidikan lintas daerah kabupaten/kota;
4. d.penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
5. e.pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
(2)Untuk melaksanakan lingkup kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah mengatur:
1. a.pembinaan dan pengawasan; dan
2. b.jenis, sumber dan sasaran pembiayaan.
(3)Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan produk hukum daerah tersendiri sesuai kewenangan Provinsi/Gubernur berdasarkan kebutuhan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat (1) dilakukan upaya: 11

a.mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Pendidikan berdasarkan manajemen Pendidikan;
b.mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan;
c.mengoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
d.mengikutsertakan orang tua peserta didik selaku pengguna jasa layanan Pendidikan untuk turut melakukan pengawasan program Pendidikan disekolah guna meningkatkan kualitas, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan Pendidikan; dan
e.membentuk unit pelaksana teknis daerah pendidikan menengah dan pendidikan khusus di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan gubernur.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

(1)Pendidikan diselenggarakan oleh:
1. a.pemerintah Daerah Provinsi;
2. b.penyelenggara satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
3. c.satuan Pendidikan.
(2)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan lingkup urusan wajib pemerintahan di bidang Pendidikan.
(3)Penyelenggaraan pendidikan SLTA dan pendidikan Khusus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
(4)Tata cara pelaksanaan SPM sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kebijakan nasional bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemenuhan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
(3)Dalam hal penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal. 12
(4)Lokakarya tata cara pemuatan keunggulan dan/atau kearifan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…