DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi: Perencanaan; Pelaksanaan; Lembaga; Koordinasi; Kerja Sama; Sistem Informasi; Penghargaan dan Dukungan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah SwatantraTingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang- Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 958 Nomor112);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan SosiaI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 3
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA PROVINSI JAMBI 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jambi.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jambi.
7.Dinas Adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10.Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
11.Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif danoptimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkaitdan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 5
12.Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa.
13.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwakepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yangserasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antarakeluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
14.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan,penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
15.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisikdan/atau nonfisiknya.
16.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, me1alui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan dengan asas:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.keke1uargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif;
i.legalitas; dan
j.nondiskriminatif. 6

Pasal 3

Maksud ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

a.terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
c.pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; 7
c.lembaga;
d.koordinasi;
e.kerjasama;
f.sistem informasi; dan
g.penghargaan dan dukungan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga; dan
4. d.ketahanan sosial psikologi keluarga.
(3)Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
b.meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. 8

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dalam hal rencana jangka panjang dan menengah pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(3)Perencanaan pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, Organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalampembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera. 9
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…