DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Tata Kelola Lahan Gambut, meliputi: Perlindungan dan Pengelolaan; Perlindugan Hak Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kawasan Ekosistem Gambut; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama dan Koordinasi; Disinsentif; Penyelesaian Sengketa; Larangan dan Sanksi; Kelembagaan; Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; Pembiayaan; Penyidikan; Jangka Waktu dan Kedudukan Tata Kelola Lahan Gambut; Monitoring dan Pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa meningkatnya pemanfaaatan Ekosistem Gambut yang tidak sesuai aturan mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi lingkungan yang berimbas yang terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola lahan gambut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, daerah berkewajiban menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Lahan Gambut; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 6. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 5887);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA LAHAN GAMBUT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubenur adalah Gubenur Jambi.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
5.Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
6.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7.Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 ( lima puluh ) sentimeter dan atau lebih.
8.Tata Kelola Lahan Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
9.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5
10.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling menpengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
11.Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
12.Fungsi Lindung Ekositem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karateristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpanan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
13.Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memilki karateristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menujang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya linkungan untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
14.Pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut adalah upaya untuk mengembalikan fungsi Ekosistem Gambut secara lestari.
15.Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai dan laut dan/atau pada rawa.
16.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat RPPEG adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan, pengedalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum.
17.Kanal adalah saluran yang menerima beban limpasan.
18.Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
19.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola intraksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas system alam dan lingkungan hidup.
20.Titik Penaatan adalah satu atau lebih lokasi sebagai dasar untuk melaksanakan pengukuran muka air tanah pada Ekosistem Gambut sebagai titik kontrol pengawasan. 6
21.Titik Pengamatan adalah lokasi pemantauan yang dilakukan pada saat survei karateristik Ekosistem Gambut termasuk pemantauan tinggi muka air melalui metode sistematik grid yang tersusun dari transek menbujur dan melintang.
22.Titik Pemantauan adalah satu atau lebih lokasi yang ditetapkan untuk dijadikan pengukuran tinggi muka air tanah secara rutin untuk mengetahui status kerusakan Ekosistem Gambut .
23.Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
24.Disentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
25.Investasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
26.Isu Strategis adalah pemasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
27.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kerateristik dan fungi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
28.Pencadangan sumber daya alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan kesatuan ekosistem.
29.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
30.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dearah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 7
31.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengambarkan tingkatan kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
32.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 ( Dua Puluh ) Tahun.
33.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima ) Tahun.
34.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Kelola Lahan Gambut meliputi:

a.perlindungan dan pengelolaan;
b.perlindungan hak Masyarakat dan Masyarakat Hukum adat dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kawasan Ekosistem Gambut ;
c.peran serta Masyarakat;
d.kerjasama;
e.disinsentif;
f.penyelesaian sengketa;
g.larangan dan sanksi;
h.kelembagaan;
i.pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
j.pembiayaan;
k.penyidikan; dan
l.ketentuan penutup.

Pasal 3

Tata kelola lahan gambut dilakukan berdasarkan prinsip:

a.harmonisasi antara dokumen rencana pembangunan dari tata ruang
b.karakteristik ekosistem gambut;
c.berkelanjutan;
d.keserasian dan keseimbangan;
e.kerja sama antardaerah;
f.kepastian hukum; dan
g.keterlibatan pemangku kepentingan. 8

Pasal 4

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan lahan gambut di Provinsi Jambi.

Pasal 5

Peraturan daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam:

a.menjaga keseimbangan dan kelestarian Ekosistem Gambut agar dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, budaya, ekologi bagi masyarakat dengan cara memperbaiki fungsi alam lahan gambut, meningkatkan kemampuan hidrologis Ekosistem Gambut dan mendukung ekosistem yang ada disekitar;
b.menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan kepada semua pihak yang memanfaatkan Ekosistem Gambut;
c.meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga non pemerintah untuk terlibat secara aktif mencegah kerusakan Ekosistem Gambut dengan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian secara berkelanjutan;
d.meminimalisir potensi bencana alam yaitu banjir dan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan; dan
e.menghormati dan menghargai kearifan lokal, hak-hak masyarakat berupa kepemilikan, penguasaan, akses dan kontrol terhadap Ekosistem Gambut.

Pasal 6

Sasaran peraturan daerah ini adalah:

a.terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan ekosistem gambut, pengelolaan khg, pengelolaan das, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
b.terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem gambut; dan
c.terjaganya daya dukung dan daya tampung pada setiap ruang ekosistem- ekosistem gambut.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi : 9

a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan; dan
e.tata kelola hidrologi gambut.

Pasal 8

(1)Perencanaan perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disusun berdasarkan :
1. a.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional; dan
2. b.Peta fungsi Ekosistem Gambut Provinsi.
(2)Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari fungsi budidaya dan fungsi lindung yang dilengkapi peta dengan skala paling kecil 1 : 100.0000 (satu berbanding seratus ribu).
(3)Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mengacu pada hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan yang dilkukan dengan tahapan kegiatan :
1. a.pemetaan fungsi budidaya dan fungsi lindung lahan gambut;
2. b.identifikasi dan iventarisasi kualitas, keragaman fisik dan biofisik fungsi ekologis, kerusakan-kerusakan dan peluang pemulihan ekosistem gambut;
3. c.identifiksi, inventarisasi dan verifikasi sebaran penduduk, wilayah pemanfaatan, aspirasi masyarakat, kepemilikan serta akses control masyarakat disekitar khg;
4. d.melakukan analisis data lapangan; dan
5. e.penyusunan dokumen untuk baseline data.
(4)Pelaksanaan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur Pemerintah, Perangkat Daerah Terkait, Perguruan Tinggi, Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat.

Pasal 9

(1)Pemanfaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, oleh setiap orang dan/atau badan usaha, wajib disesuaikan dengan Tata Kelola Lahan Gambut yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Pemanfaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis gambut. 10
(3)Pemanfaatan Ekosistem Gambut dapat dilakukan pada Ekosistem Gambut dengan fungsi :
1. a.lindung; dan
2. b.budidaya.
(4)Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan :
1. a.penelitian;
2. b.ilmu pengetahuan;
3. c.pendidikan; dan
4. d.jasa lingkungan
(5)Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan sesuai dengan RPPEG.

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut
(2)Upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.pencegahan kerusakan ekosistem gambut;
2. b.penanggulangan kerusakan ekosistem gambut; dan
3. c.pemulihan kerusakan ekosistem gambut.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…