DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi: Perencanaan; Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat; Perizinan Pertambangan; Usaha Jasa Pertambangan; Hak dan Kewajiban; Tata Niaga; Reklamasi dan Pascatambang; Koordinasi; Fasilitasi dan Kerja Sama; Data dan Sistem Informasi Pertambangan; Peran, Penyelesaian Konflik pada Masyarakat dan Dunia Usaha; Penghargaan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Tugas Pembantuan; Penegakan Hukum; Larangan Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
6.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu. 4
7.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
8.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
9.Pengelolaan Batubara adalah pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan penimbunan batubara.
10.Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pascatambang.
11.Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan produksi.
14.Izin pertambangan rakyat selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat, dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15.Izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
16.IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18.Izin usaha jasa pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
19.Wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
20.Wilayah usaha pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21.Wilayah izin usaha usaha pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
22.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
23.Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
24.Wilayah izin usaha pertambangan khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. 5

Pasal 2

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah :

a.menjamin efektivitas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;
b.mengendalikan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi Jambi; dan
c.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan berdasarkan azas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.keseimbangan;
d.keberpihakan kepada kepentingan regional dan nasional;
e.partisipatif;
f.transparansi;
g.akuntabilitas;
h.berkelanjutan; dan
i.berwawasan lingkungan.

Pasal 4

(1)Usaha pertambangan di daerah Provinsi Jambi meliputi:
1. a.Usaha pertambangan mineral, terdiri atas: 1) mineral logam; 2) mineral bukan logam; dan 3) batuan; dan
2. b.Usaha pertambangan batubara.
(2)Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.pemberian WIUP dan IUP pada WUP; dan
2. b.pemberian IPR pada WPR.
(3)WIUP menjadi dasar diterbitkannya IUP.
(4)WPR menjadi dasar diterbitkannya IPR.

Pasal 5

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi, meliputi:

a.perencanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
b.penetapan WIUP dan penerbitan IUP sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.penerbitan IPR dalam WPR di Daerah Provinsi;
d.penerbitan izin pertambangan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6
e.pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang; dan
f.pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Gubernur menyusun rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
(2)Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara paling kurang memuat:
1. a.inventarisasi data potensi pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi;
2. b.inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan mineral dan batubara di Daerah Provinsi dan nasional;
3. c.kebijakan dan strategi pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi;
4. d.kebijakan pengelolaan kawasan pertambangan; dan
5. e.kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan.
(3)Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.
(4)Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
(5)Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.
(2)Dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang serta Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 8

WIUP terdiri dari satu atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan: 7

a.WIUP mineral logam;
b.WIUP mineral bukan logam;
c.WIUP batuan; dan
d.WIUP batubara.

Pasal 9

(1)Pengusahaan pertambangan mineral logam dan/atau batubara di Daerah Provinsi Jambi, dilakukan pada WIUP mineral logam dan/atau batubara yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan WIUP mineral logam dan/atau batubara di Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usulan Gubernur berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Pasal 10

(1)Gubernur melakukan pelelangan terhadap WIUP mineral logam dan/atau batubara yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat.
(2)Proses lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Lelang WIUP dapat diikuti oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan WIUP mineral logam dan batubara diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1)Pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dilakukan berdasarkan permohonan wilayah izin pertambangan tambang yang diajukan, penetapan WIUP dari pemohon badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
(2)Usulan penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan keterangan kesesuaian tata ruang dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Usulan penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dapat dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) WIUP.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…