DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050, meliputi: Pengelolaan Energi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Kelembagaan; Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama dan Pendanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
7.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor II);
8.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH PROVINSI JAMBI DAN GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI TAHUN 2019-2050

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Jambi.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
8.Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Energi.
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
11.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
12.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
13.Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
14.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-Provinsi adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
15.Bauran energi yang selanjutnya disebut Energy Mix adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi).
16.Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Komite Energi Daerah adalah kelembagaan nonstruktural untuk mewadahi perlibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup materi dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pengelolaan energi daerah;
b.pembinaan dan pengawasan;
c.kelembagaan;
d.hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; dan
e.kerja sama dan pendanaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan energi daerah dengan mempertimbangkan potensi energi daerah, kebutuhan dan penyediaan energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

BAB II

PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

Pasal 4

(1)RUED-Provinsi memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.kondisi energi daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang;
3. c.visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah; dan
4. d.kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah; dan
5. e.penutup.
(2)RUED-Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED-Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban terhadap pelaksanaan program RUED-Provinsi melalui Perangkat Daerah yang membidangi Energi.
(2)Dinas melakukan fasilitasi pelaksanaan RUED-Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.

Pasal 6

(1)RUED-Provinsi berfungsi sebagai dasar dalam:
1. a.penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. b.penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
3. c.rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL);
4. d.penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
5. e.rencana pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
(2)RUED-Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai panduan bagi:
1. a.gubernur untuk menyusun dokumen rencana strategis;
2. b.perangkat daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
3. c.masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang energi.

Pasal 7

(1)RUED-Provinsi mulai berlaku sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2050 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun apabila:
1. a.RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
2. b.perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat daerah dan nasional.
(3)Perubahan indikator perencanaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perubahan- perubahan pada kondisi energi, paling sedikit memuat:
1. a.potensi dan pemanfaatan energi;
2. b.bauran energi;
3. c.rasio elektrifikasi;
4. d.elastisitas energi;
5. e.intensitas energi;
6. f.pasokan dan kebutuhan energi;
7. g.konsumsi energi per kapita;
8. h.konsumsi listrik per kapita; dan
9. i.cadangan energi.

Pasal 8

Visi pengelolaan energi Provinsi Jambi adalah energi berkeadilan dan berkelanjutan merupakan modal utama pembangunan daerah dalam mewujudkan masyarakat provinsi jambi yang sejahtera.

Pasal 9

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, misi pengelolaan energi adalah sebagai berikut:

a.menjamin ketersediaan energi daerah;
b.memaksimalkan potensi daerah berupa sumber daya alam (terutama EBT) dan sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan daerah;
c.mengakselerasikan pemanfaatan energi terbarukan, dan konservasi energi;
d.sinergitas infrastruktur energi guna peningkatan aksesibilitas energi oleh seluruh sektor pengguna energi di daerah; dan
e.mendorong pengelolaan dan pemanfaatan energi yang efisien berwawasan lingkungan.

Pasal 10

Tujuan pengelolaan energi Provinsi Jambi adalah:

a.terpenuhinya kebutuhan energi daerah;
b.meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;
c.pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
d.kemudahan akses energi yang adil dan merata; dan
e.pemanfaatan energi yang efisien di semua sektor.

Pasal 11

(1)RUED-Provinsi dilaksanakan dengan memuat 2 (dua) arah kebijakan, yaitu :
1. a.kebijakan utama; dan
2. b.kebijakan pendukung.
(2)Kebijakan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi beberapa strategi yaitu:
1. a.ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah;
2. b.prioritas pengembangan energi daerah; dan
3. c.pemanfaatan sumber daya energi daerah.
(3)Kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi beberapa strategi yaitu:
1. a.konservasi energi;
2. b.pengelolaan lingkungan hidup;
3. c.subsidi dan insentif energi;
4. d.aksesibilitas informasi energi; dan
5. e.kelembagaan, SDM dan pendanaan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…