DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050 yang mencakup arah kebijakan, tujuan, dan strategi, penetapan GDPK, pelaksanaan GDPK, pelaporan, dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana baik kuantitas, kualitas maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, disebutkan pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025–2050.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN BAB III : PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN BAB IV : VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH BAB V : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH BAB VI : PETA JALAN (ROAD MAP) BAB VII : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
5.Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025- 2050 yang selanjutnya disebut GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8.Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
9.Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
10.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13.Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
14.Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
15.Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16.Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17.Adminstrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
20.Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN STRATEGI

Pasal 2

(1)Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
(2)Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan.
(3)Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
(4)Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
(5)Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 3

(1)Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
(2)Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:
1. a.penduduk tumbuh seimbang;
2. b.manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
3. c.keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
4. d.keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
5. e.administrasi Kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya.

Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui lima pilar meliputi:

a.pengendalian kuantitas penduduk;
b.peningkatan kualitas penduduk;
c.pembangunan keluarga;
d.penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
e.penataan administrasi kependudukan.

BAB III

PENETAPAN GDPK

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan GDPK Provinsi Jambi Tahun 2025–2050.
(2)GDPK Provinsi Jambi Tahun 2025-2050 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika berikut:
(3)GDPK Provinsi Jambi Tahun 2025–2050 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN GDPK

Pasal 6

(1)Pelaksanaan GDPK Provinsi Jambi Tahun 2025–2050 didukung oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.
(2)Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK bertugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan GDPK di Daerah.
(3)Tugas Tim Koordinasi Pelaksanan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)termasuk melaksanakan monitoring pelaksanaan GDPK lima pilar di Daerah secara berkala.
(4)Dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK memperhatikan kebijakan dan program percepatan pembangunan kependudukan nasional dan arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional.

Pasal 7

(1)Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK, terdiri atas:
1. a.Ketua; b.Sekretaris; dan
2. c.Anggota.
(2)Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari perangkat daerah terkait dan lembaga non Pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.
(3)Pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja Tim Koordinasi GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

(1)Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali per tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Gubernur melaporkan pelaksanaan GDPK di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) kali per tahun.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program GDPK bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 Desember 2024 GUBERNUR JAMBI H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 21 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, H.SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR: (13-256/2024) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, M. Ali Zaini, SH, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19730729 200012 1 002 ttd ttd PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 – 2050 I. UMUM Pembangunan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk kuantitas penduduk, kualitas penduduk, kualitas keluarga, bahkan persebaran penduduk dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, penduduk mempunyai peran yang sangat penting karena penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik, dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Pengejawantahan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara tersebut dalam aspek kependudukan perlu dilakukan upaya pembangunan kependudukan dengan sasaran terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk serta peningkatan kualitas keluarga sejahtera dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Jumlah penduduk yang besar namun tidak diimbangi dengan keserasian, keselarasan dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan kependudukan maka diperlukan kebijakan yang mampu memberikan arahan untuk menyinergikan pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan diharapkan dapat mengintegrasian pilar-pilar pembangunan kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui consensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi Grand Design Pembangunan Kependudukan. Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting. Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, Grand Design Pembangunan Kependudukan memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi 5 (lima) pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional. Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2050 ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang memuat materi arah kebijakan, tujuan dan strategi pembangunan kependudukan Provinsi Jambi, pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan dengan rentang tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2050 akan dilaporkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri sebagai instrumen monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2050 akan membutuhkan pendanaan yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 153 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 153 Tahun 2014