DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi: Kewenangan Pemerintah Daerah; Perencanaan dan Penetapan; Pengembangan; Penelitian; Pemanfaatan; Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Alih Fungsi; Insentif dan Disinsentif; Koordinasi, Kerja Sama dan Kemitraan; Sistem Informasi dan Peran Serta masyarakat; Sanksi; Penyidikan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonnesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN 2 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437).
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 3
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.
12.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 4 Republik Indonesia Nomor 5185).
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279).
16.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283).
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288).
18.Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/ 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 305).
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205). 5
21.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi
6.Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
7.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 6
10.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12.KawasanPerdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13.KawasanPertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14.Irigasiadalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
15.Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air darijaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
16.Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
17.Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
18.Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
19.RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi.

Pasal 2

Penyelenggaraan kawasan pertanian pangan berkelanjutandilaksanakan berdasarkan asas:

a.manfaat; 7
b.berkelanjutan dan konsistensi;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggungjawab negara;
l.keragaman; dan
m.sosial dan budaya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan, pembinaan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam :

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 5

Ruang lingkuppengaturan dalam Peraturan Daerah ini :

a.perencanaan dan strategi;
b.pengembangan;
c.penelitian;
d.pemanfaatan;
e.perlindungan dan pemberdayaan petani;
f.alih fungsi lahan; 8
g.insentif dan disinsentif;
h.koordinasi;
i.kerjasama;
j.sistem informasi;
k.peranserta masyarakat;
l.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m.larangan; dan
n.sanksi.

BAB II

KEWENANGANPEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Dalam penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi :
1. a.penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
2. b.penyusunan peta dasar, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
3. c.pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian lintas Kabupaten/Kota;
4. d.penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
5. e.pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
6. f.pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
7. g.penetapan sentra komoditas pertanian;
8. h.penetapan sasaran areal tanam; dan
9. i.penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta dasar, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1)huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 7

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

a.pertanian pangan lahan basah; dan 9
b.pertanian pangan lahan kering.

Pasal 8

(1)PerencanaanKawasan pertanian pangan berkelanjutan di daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian.
(2)Perencanaankawasan pertanian pangan berkelanjutan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas dan disusun dengan mengacu pada perencanaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan nasional, terdiri dari:
1. a.perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
2. b.perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
3. c.perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
(3)Perencanaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pada :
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)Penetapan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1)Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutanProvinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi : 10
1. a.memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di daerah; dan
2. b.memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pangan.
(2)Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan.
(3)Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRWP
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9ayat (1) huruf a merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan peraturan zonasi.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…