DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, meliputi: Hak dan Kewajiban; Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; Graha Wredha dan Rumah Singgah Lanjut Usia; Peran Serta Masyarakat; Kelembagaan dan Koordinasi; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan; Sanksi Administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah SALINAN 2 Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah adalah Provinsi Jambi .
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi. 4
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesejahteraan Sosial
5.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
6.Pra Lanjut Usia adalah seseorang yang berumur mulai dari 45 (empat puluh lima) tahun sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun.
7.Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan kegiatan dan/atau partisipasi dalam mewujudkan aktualisasi dirinya dalam kehidupan sehari-hari.
8.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak mampu melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.
9.Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
10.Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11.Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan Masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.
12.Graha Wredha adalah tempat atau media untuk para Lanjut Usia dapat melaksanakan kegiatan, mengembangkan potensi, dan keterampilan dengan melibatkan sesama Lanjut Usia dan antar generasi.
13.Panti Tresna Wredha adalah tempat atau media untuk para Lanjut Usia dapat melaksanakan kegiatan, mengembangkan potensi, dan keterampilan dengan melibatkan sesama Lanjut Usia dan antar generasi.
14.Rumah Singgah Lanjut Usia adalah tempat tinggal sementara bagi Lanjut Usia.
15.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16.Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia. 5
17.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
18.Santunan adalah bantuan berupa uang dan barang dalam rangka meringankan beban masalah kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.
19.Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Provinsi beserta masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
20.Jaminan sosial adalah skema yang diselenggarakan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
21.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
22.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
23.Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
24.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan hukum.
25.Pelayanan Hari Lanjut Usia (Day Care Service) adalah suatu model pelayanan profesi yang disediakan bagi lanjut usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah daerah atau masyarakat secara profesional.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia :

a.penghormatan terhadap martabat
b.non diskriminasi;
c.kemanusiaan;
d.transparansi;
e.berkelanjutan;
f.kemitraan;
g.paritisipasi; dan
h.profesionalitas. 6

Pasal 3

Penyelenggaraankesejahteraan lanjut usia berdasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri, dan kemartabatan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat lanjut usia untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturandalam peraturan daerah ini terdiri dari :

a.hak dan kewajiban lansia;
b.penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
c.graha Wredha dan Rumah Singgah Lanjut Usia;
d.peran serta masyarakat;
e.kelembagaan;
f.kerjasama;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.penghargaan; dan
i.pendanaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap lanjut usia mempunyai hak sebagai berikut :

a.hidup dan bertahan hidup;
b.mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar;
c.keadilan dan perlindungan hukum;
d.pelayanan kesehatan;
e.partisipasi sipil;
f.keagamaan dan spiritual;
g.menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan lanjut usia termasuk olahraga;
h.kebudayaan dan pariwisata ;
i.kesejahteraan sosial;
j.aksesbilitas;
k.pelayanan publik; 7
l.mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk baik di dalam maupun di luar rumah;
m.perlindungan dan penanggulangan bencana;
n.dilibatkan di masyarakat;
o.pelayanan dasar administrasi dan kependudukan; dan
p.mendapatkan pekerjaan.

Pasal 7

(1)Setiap lanjut usia mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Setiap lanjut usia mempunyai kewajiban untuk membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan, dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat dan keluarga.
(2)Setiap lanjut usia mempunyai kewajiban dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan, dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat dan keluarga.
(2)Penyelenggaraankesejahteraan lanjut usia meliputi :
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.kemudahan dalam mendapatkan layanan dan bantuan hukum;
7. g.partisipasi sosial dan sipil;
8. h.jaminan sosial
9. i.perlindungan sosial; 8
10. j.bantuan sosial; dan
11. k.pemberian santunan.

Pasal 10

(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
1. a.bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing;
2. b.penumbuhan rasa percaya diri, penghargaan, dan perhatian/kepedulian dari keluarga dan masyarakat sekitar; dan/atau
3. c.penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan dan spiritual ramah Lanjut Usia.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…