DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun 2019-2039, meliputi: Perencanaan dan Kedudukan; Sistematika Dokumen RP3KP; Penyelenggaraan RP3KP; Jangka Waktu; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf f dan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang- undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi; dan
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun 2019-2039; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembuatan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 3
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyediaan Tanah untuk Kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 4
15.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kaawasan Permukiman Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490)
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 5
21.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2019-2039

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

RP3KP diselenggarakan dengan tujuan:

a.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
b.mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan;
c.meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
d.memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
e.menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
f.menjamin terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

RP3KP diselenggarakan dengan berasaskan:

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.nasionalisme;
d.efisien dan bermanfaat;
e.keterjangkauan dan kemudahan;
f.kemandirian dan kebersamaan;
g.kemitraan;
h.keserasian dan keseimbangan;
i.keterpaduan;
j.kesehatan;
k.kelestarian dan keberlanjutan; dan
l.keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 4

Prinsip RP3KP meliputi:

a.merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah; 8
b.mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
c.sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
d.penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
e.melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan dan kedudukan;
b.sistematika dokumen RP3K;
c.penyelenggaran RP3KP;
d.jangka waktu;
e.peran serta masyarakat;
f.kerjasama;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan

BAB II

PERENCANAAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

RP3KP mencakup wilayah daratan dan lautan sesuai dengan RTRW Provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi.

Pasal 7

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan sebagai berikut:

a.merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah;
b.merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
c.mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya;
d.penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi: 9
1. 1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. 2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. 3.RTRW Provinsi khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman.
e.dokumen RP3KP merupakan dokumen perencanaan yang bersifat umum;
f.dokumen RP3KP menjadi acuan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana kawasan permukiman, dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)RP3KP berfungsi sebagai:
1. a.dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. b.perwujudan RTRW Provinsi untuk kawasan peruntukan Permukiman; dan
3. c.pedoman di tingkat Provinsi untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasikan.
(2)Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RTRW yang berada pada:
1. a.KSP;
2. b.lintas batas Kabupaten/Kota;
3. c.kawasan rawan bencana di Daerah;
4. d.perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten/Kota; dan
5. e.kawasan lainnya yang membutuhkan.
(3)Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Daerah dalam:
1. a.penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
2. b.pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 10
3. c.pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
4. d.perlindungan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
5. e.penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
6. f.pengembangan kerjasama dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
7. g.pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
8. h.pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
9. i.pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

BAB III

SISTEMATIKA DOKUMEN RP3KP

Pasal 9

(1)RP3KP sebagai dokumen pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman memuat:
1. a.visi dan misi;
2. b.tujuan dan sasaran;
3. c.kebijakan dan strategi;
4. d.rencana pembangunan dan pengembangan;
5. e.rencana peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
6. f.rencana penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang;
7. g.rencana penyelenggaraan PSU permukiman;
8. h.rencana penyediaan tanah;
9. i.rencana pembiayaan pembangunan;
10. j.rencana kerjasama pembangunan dan pengembangan;dan
11. k.rencana pembentukan, pengembangan dan pengelolaan kelembagaan.
(2)Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 11

BAB IV

PENYELENGGARAAN RP3KP

Pasal 10

(1)Kebijakan Strategis RP3KP meliputi:
1. a.penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
2. b.fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
3. c.penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 (lima belas hektar);
4. d.penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
5. e.fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di KSP dan daerah perbatasan;
6. f.penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan;
7. g.perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan;dan
8. h.fasilitas perencanaan dan penyelenggaran penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Heritage.
(2)Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat daerah;
2. b.penyusunan grand desain penanganan daerah terdampak bencana;
3. c.penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU;
4. d.rehabilitasi rumah dan PSU lingkungannya menjadi layak huni;
5. e.fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya;
6. f.penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana.
(3)Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penetapan program Pemerintah Daerah;
2. b.penyusunan grand desain relokasi akibat program Pemerintah Daerah;
3. c.penyediaan rumah dan atau PSU; 12
4. d.penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah.
(4)Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 Ha (lima belas hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.penetapan kawasan permukiman kumuh tingkat daerah;
2. b.penyusunan grand desain penanganan kawasan kumuh;
3. c.penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
4. d.peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
5. e.penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;
6. f.pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman kumuh.
(5)Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis daerah;
2. b.pembentukan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
3. c.peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
4. d.pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.
(6)Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di KSP dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.penetapan kawasan permukiman;
2. b.penyusunan grand desain penanganan kawasan;
3. c.penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
4. d.peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
5. e.penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;dan
6. f.pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman.
(7)Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: 13
1. a.pemetaan potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan;
2. b.penyusunan grand desain;
3. c.penyediaan tanah;
4. d.fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman; dan
5. e.peningkatan kualitas permukiman.
(8)Perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan meliputi :
1. a.kasiba adalah kawasan siap bangun;
2. b.lisiba adalah lingkungan siap bangun;dan
3. c.penyusunan dokumen lasiba dan kasiba provinsi jambi.
(9)Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan cagar budaya dan heritage.
1. a.penetapan atau deliniasi Kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi;
2. b.perlu ada pembatasan pembangunan permukiman di sekitar kawasan cagar budaya sehingga fungsi masing-masing kawasan strategis tersebut tidak terganggu oleh maraknya pembangunan perumahan dan permukiman;
3. c.peningkatan infrastuktur yang terpadu dan berkualitas;
4. d.pemingkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dalam mengembangkan permukiman baru;dan
5. e.peningkatan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pasal 11

(1)Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dilakukan dengan :
1. a.penyediaan tanah;
2. b.pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
3. c.konsolidasi tanah;
4. d.peralihan hak atas tanah;
5. e.pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah; 14
6. f.pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
7. g.pemindahan hak bangun atas tanah.
(2)Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
2. b.fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pembiayaan perumahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…