DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, meliputi: Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Jambi.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
8.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
9.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10.Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.
11.Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propemperda Provinsi dalam rangka pembentukan Perda yang berbasis pada kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat. 4

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas Daerah Provinsi.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
2. b.menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis;
3. c.membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah; dan
4. d.meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
b.penyebarluasan; dan
c.pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

a.penyusunan Propemperda;
b.perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
c.perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Pasal 5

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. 5

Pasal 6

Penetapan Propemperda skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui tahapan :

a.inventarisasi;
b.penyeleksian;
c.koordinasi;
d.penetapan; dan
e.penyebarluasan.

Pasal 7

(1)Gubernur melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah daerah masing-masing.
(2)Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah Provinsi.
(3)Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berkas berupa deskripsi/penjelasan singkat tentang dasar pembentukan, maksud, tujuan, sasaran dan dampak perda bagi masyarakat.
(4)Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinventarisasi oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah Provinsi untuk dilakukan penentuan skala prioritas.

Pasal 8

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah Provinsi.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. 6
(3)Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan dalam Propemperda, harus dilengkapi dengan penjelasan/keterangan.
(4)Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menguraikan :
1. a.judul rancangan peraturan daerah;
2. b.pemrakarsa rancangan peraturan daerah;
3. c.latar belakang pengaturan;
4. d.dasar hukum pengaturan; dan
5. e.tujuan dan arah pengaturan.

Pasal 9

(1)Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah Provinsi melakukan penyeleksian usulan Propemperda hasil inventarisasi dari Perangkat Daerah melalui AKP.
(2)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain :
1. a.penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
2. b.mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. c.mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
4. d.mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.
(4)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi disampaikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah provinsi kepada Gubernur Provinsi melalui Sekretaris Daerah. 7
(2)Gubernur Provinsi menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 11

(1)Bapemperda melakukan penyeleksian hasil inventarisasi Propemperda dari anggota, komisi dan gabungan komisi DPRD.
(2)Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui AKP.
(3)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara , antara lain :
1. a.penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
2. b.mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. c.mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
4. d.mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.
(4)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
(5)Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan :
1. a.tim legal drafter DPRD;
2. b.kelompok pakar atau tim ahli;
3. c.akademisi;
4. d.instansi terkait; dan/atau
5. e.stakeholder.
(6)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
1. a.forum diskusi publik;
2. b.forum dialog;
3. c.seminar;
4. d.lokakarya; atau
5. e.rapat terbatas dan/atau konsultasi.
(7)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan Propemperda. 8

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…