DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Tata Niaga Komoditi Perkebunan di Provinsi Jambi, meliputi: Komoditi Perkebunan Sawit; Komoditi Perkebunan Karet; Komoditi Perkebunan Lainnya; Kelembagaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan indeks K dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Jambi. 25.Izin Usaha Perkebunan – Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan Pratanaman, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pemanenan dan Sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diserfikasi tanaman. 26.Izin Usaha Perkebunan – Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemprosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan. 27.Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah Pabrik yang mengolah Tandan Buah Segar. 28.Bahan Olah Karet yang selanjutnya disingkat BOKAR adalah lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan petani kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan. 29.Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan BOKAR dan berpengaruh menurunkan mutu. 6 30.Bahan pengumpal adalah larutan asam semut/atau bahan lain yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian karet yang kredibel. 31.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang perdagangan BOKAR baik disengaja maupun tidak sengaja. 32.Pedagang informal adalah perorangan yang tidak memiliki izin usaha yang melakukan kegiatan perdagangan BOKAR dalam skala kecil yang dijalankan sendiri berdasarkan asas kekeluargaan. 33.Surat Tanda Pendaftaran Pedagang BOKAR yang selanjutnya disebut STPP- BOKAR adalah dokumen tertulis yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pedagang informal yang memperdagangkan BOKAR SIR sebagai bentuk legalitas terdaftar dari dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perdagangan di Kabupaten/Kota. 34.Pengolahan adalah bagian dari rangkaian kegiatan pengelolaan lateks dan atau gumpalan dengan fokus kegiatan mengolah/memproses menjadi bokar yang mempunyai daya simpan dan nilai tambah yang lebih tinggi. 35.Lateks adalah Hasil Produksi karet yang diambil melalui penyadapan untuk diolah selanjutnya menjadi bahan olahan karet. 36.Lump adalah gumpalan karet dimangkok sadap atau penampungan lain yang diproses dengan cara penggumpalan dengan asam semut atau bahan penggumpal lain atau penggumpal alami. 37.Sit Angin adalah Lembaran Sit tipis yang berasal dari gumpalan lateks kebun yang digumpalkan dengan menggunakan asam semut atau bahan penggumpal lain, dikeluarkan serumnya dengan cara penggilingan dan dikeringkan dengan cara pengasapan. 38.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuai yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. 7 39.Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang selanjutnya disingkat UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok petani sebagai tempat penyelenggara bimbingan teknis petani, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran BOKAR. 40.Surat Tanda Registrasi UPPB yang selanjutnya disingkat STR UPPB adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintah kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran BOKAR mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah. 41.Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh UPPB sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan BOKAR yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis, berat timbangan serta tingkat mutu BOKAR. 42.Kelembagaan Usaha Petani adalah organisasi formal pekebun yang didirikan oleh kelompok pekebun dan atau Gapokbun yang bergerak dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari usaha perkebunan antara lain berbentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama), Koperasi Petani dan Perseroan Terbatas (PT). 43.Pedagang BOKAR adalah perorangan warga negara Indonesia dan atau perusahaan yang terdaftar pada instansi berwenang yang melakukan kegiatan pembelian BOKAR di tingkat usahatani dan menjualnya kepada pihak pabrik pengolahan BOKAR atau Industri crumb rubber. 44.Industri crumb rubber adalah usaha atau kegiatan yang mengolah BOKAR menjadi karet remah sebagai bahan baku industri melalui proses pembersihan, penyeragaman, pengeringan dan pengempakan.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam tata niaga komoditi perkebunan kelapa sawit dan karet;
b.meningkatkan kualitas bahan olah karet agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah;
c.menertibkan adminsitrasi usaha dan pedagang informal karet;
d.meningkatkan posisi tawar pekebun sawit dan karet;
e.menjamin terciptanya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, saling memperkuat saling membutuhkan antara pekebun, pedagang, dengan perusahaan pengolah BOKAR dan PKS;
f.mengendalikan tata niaga Komoditi kelapa sawit dan karet; dan 8
g.mengawasi tata niaga komoditi unggulan perkebunan lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

1.komoditi perkebunan kelapa sawit;
2.komoditi perkebunan karet;
3.komoditi perkebunan lainnya;
4.kelembagaan;
5.pembinaan dan pengawasan; dan
6.sanksi.

BAB II

KOMODITI PERKEBUNAN SAWIT

Pasal 4

(1)Dalam menentukan Persentase (%) bagian yang diterima oleh pekebun kelapa sawit, ditetapkan indeks K dan harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan oleh Tim Indeks K.
(2)Tim penetapan indeks K dan harga TBS kelapa sawit terdiri dari :
1. a.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
2. b.dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota;
3. c.perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS yang sudah operasional dan melakukan kemitraan;
4. d.wakil pekebun dan atau kelembagaan pekebun (KUD) pada masing- masing perusahaan 1 (satu) orang;
5. e.apkasindo Kabupaten dan Provinsi; dan
6. f.instansi terkait lainnya.
(3)Tim penetapan indeks K dan harga TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)Penetapan Indeks K dilakukan 1 (satu) kali dalam satu bulan.
(2)Rapat penetapan indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulan dengan komponen penetapan indeks K terdiri dari 15 (lima belas) komponen. 9
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan indeks “K” diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Perusahaan wajib menyampaikan data transaksi penjualan CPO dan PK periode seminggu sebelumnya melalui daftar rekapitulasi.
(2)Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan seluruh penjualan CPO dan PK pada periode seminggu sebelumnya.
(3)Penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit didasarkan pada umur tanaman dan rendemen CPO dan PK sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Umur tanaman dan rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dipedomani oleh perusahaan guna menetapkan harga pembelian.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan rendemen dan penetapan harga pembelian diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Setiap PKS wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit atau kelompok pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Tim.
(2)Kewajiban pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekebun mitra yang berada di radius tertentu dari PKS Perusahaan mitra.
(3)Kemitraan sebagaimana pada ayat (2) mencakup kemitraan antara inti dengan plasma dan pekebun swadaya dengan PKS perusahaan mitra yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
(4)PKS atau Perusahaan yang tidak memiliki kebun dan Supply TBS yang cukup, wajib melaporkan sumber bahan baku ke Instansi Teknis yang membidangi perkebunan serta wajib melakukan kemitraan pekebun sekitar pabrik dalam radius tertentu. 10

Pasal 8

(1)PKS suatu perusahaan wajib membeli TBS dari pekebun kelapa sawit yang belum terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain.
(2)Pekebun yang telah melakukan kemitraan dilarang menjual TBS ke PKS yang bukan mitranya.
(3)Pembelian TBS PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS.
(4)Dalam hal yang memaksa PKS suatu Perusahaan mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS pekebun kelapa sawit dapat dialihkan ke PKS lain dengan berkoordinasi dan diketahui oleh Dinas.
(5)PKS wajib menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK serta menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 9

(1)Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya adalah kumpulan pekebun- pekebun kelapa sawit swadaya dalam suatu hamparan kebun, minimal 25 Ha (dua puluh lima hektar) yang terikat secara informal, bekerja sama atas dasar saling menguntungkan.
(2)Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bermitra dengan perusahaan yang telah mempunyai PKS yang dilengkapi dengan perjanjian tertulis dalam pengolahan dan penjualan TBS yang disaksikan oleh dinas yang membidangi perkebunan.
(3)Dinas berkewajiban memfasilitasi, membina dan melakukan pendampingan kemitraan pekebun kelapa sawit swadaya dengan perusahaan pemilik PKS.

Pasal 10

(1)PKS yang mempunyai IUP-B dan mengelola kebun mitra, pembelian TBS pekebun kelapa sawit mitranya wajib mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi.
(2)PKS yang mempunyai IUP-P wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi. 11

Pasal 11

(1)Pembinaan dan Pengawasan terhadap PKS dan pekebun kelapa sawit dilakukan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan ke PKS yang melakukan pembelian TBS dibawah harga yang ditetapkan oleh tim dan disepakati oleh kemitraan.
(3)Pembinaan dan pengawasan terhadap pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit atau kelembagaan pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra dilakukan oleh perusahaan mitra dengan melibatkan Asosiasi.

BAB III

KOMODITI PERKEBUNAN KARET

Pasal 12

(1)Dalam proses penyadapan karet, pekebun wajib melakukan teknik yang benar, dilakukan oleh tenaga penyadap yang terampil dan didukung peralatan yang baik sesuai dengan baku teknis yang ditetapkan.
(2)Pekebun diberi kebebasan menentukan jenis BOKAR yang dihasilkan sesuai permintaan pasar setempat.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…