DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN
3.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINIS JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Jambi
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
5.Gubernur adalah Gubernur Jambi
6.Institusi Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah (PD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
7.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
8.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan- golongan.
9.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
10.Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
11.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel.
12.Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
13.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
14.Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15.Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
16.Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
17.Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/ pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
18.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
19.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
21.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
22.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
23.Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Provinsi Jambi.
24.Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam prosses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.
25.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
2.Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, Yakni BAB IIA yang berbunyi sebagai berikut: BAB IIA FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 4A

(1)Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
(2)Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4B

(1)Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
(2)Gubernur dalam melakukan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang memuat materi paling kurang mengenai:
  1. 1.antisipasi dini;
  2. 2.pencegahan;
  3. 3.penanganan;
  4. 4.rehabilitasi;
  5. 5.pendanaan; dan
  6. 6.partisipasi masyarakat.
2. b.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika;
3. c.melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan:
  1. 1.Organisasikemasyarakatan;
  2. 2.Swasta;
  3. 3.Perguruan tinggi;
  4. 4.Sukarelawan;
  5. 5.Perorangan; dan/atau
  6. 6.Badan hukum.
4. d.melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; dan
5. e.menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Pasal 4C

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dapat dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:

a.seminar;
b.lokakarya;
c.workshop;
d.halaqoh;
e.pagelaran, festival seni, dan budaya;
f.outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
g.perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
h.pemberdayaan masyarakat;
i.pelatihan masyarakat;
j.karya tulis ilmiah; dan/atau
k.sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.
1. 3.Ketentuan Bagian Kedelapan BAB IV dihapus.
2. 4.Ketentuan Bagian Kesembilan BAB IV dihapus.
3. 5.Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kesepuluh BAB IV disisipkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian KetujuhA dan Bagian KetujuhB yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Penanggung jawab badan usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi:

a.mewajibkan kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan yang dikelolanya;
b.ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
c.memasang papan pengumuman, spanduk, famplet yang menyatakan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
d.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
e.bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan miliknya; dan
f.dilarang menyediakan tempat/menfasilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 23B

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara:

a.melakukan Sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
b.tidak menyajikan informasi, iklan dan tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
c.melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 18 Februari 2019 Plt. GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 20 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd M. DIANTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : (5-32/2019) Salinan sesuai dengan aslinya : Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM, AHMAD RIDWAN, SH. MH NIP. 197605072006041009 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA I. UMUM Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat Provinsi Jambi semakin meningkat. Hal ini tentu menyebabkan terganggunya ketentraman hidup masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi memandang perlu melakukan penyesuaian dan perubahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 4A

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 4B

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 4C

Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…