DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk: a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah; b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah; c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan Nasional; dan e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2040

BAB I

PENDAHULUAN Pada Bab ini akan dijelaskan secara singkat, mengenai latar belakang Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dasar hukum dan sistematika penyusunan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
7.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Provinsi.
8.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
9.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIP 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1 Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografis Provinsi Jambi terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lalu lintas letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang ke luar dan masuknya barang jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari Provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sejalan dengan dimulainya pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA). Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 00 74” – 20 46,16” Lintang Selatan dan 1010 12” – 1040 44” Bujur Timur.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi:

a.Perangkat Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri;
b.Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RPIK; dan
c.Pelaku Industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor Industri.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan Nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.industri unggulan Provinsi Jambi;
b.jangka waktu;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pembiayaan; dan
f.peran aktif masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi 3.1.1 Visi Pembangunan Industri Berbagai isu nasional dan global di wilayah Jambi seperti melimpahnya potensi sumber daya alam alami maupun budidaya seperti potensi karet dan sawit. Provinsi Jambi termasuk produksi karet dan sawit terbesar di Indonesia, juga potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang melimpah, isu lainnya adalah melimpah dan luasnya lahan produksi perkebunan sawit, karet dan kelapa di wilayah Jambi seharusnya mampu memicu aktivitas industri pengolahan yang cukup besar dan berdampak secara regional maupun secara nasional. Isu lainnya adalah dekatnya wilayah Jambi dengan sumber bahan baku tambang yang mempunyai nilai tambah sangat tinggi yaitu batubara dengan kualitas tinggi dimana sumber bahan tambang bisa di peroleh dari bebarapa kabupaten di Provinsi Jambi dimana hal tersebut bisa memicu aktivitas industri yang memerlukan keterdukungan sumber bahan baku energi yang berkelanjutan.

Pasal 5

Industri Unggulan Provinsi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terdiri dari :

a.industri pangan;
b.industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
c.industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
d.industri alat transportasi;
e.industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
f.industri hulu agro; dan
g.industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Pasal 6

(1)Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah mengupayakan akses kesempatan kerja kepada masyarakat setempat pada Industri Unggulan Provinsi.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besar.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan provinsi menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Industri Unggulan dalam RPIK.
(2)Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI 4.1 Strategi Pembangunan Industri Strategi Pembangunan Industri Provinsi Jambi merupakan penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2020-2040.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jambi Tahun 2020-2040 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPD Provinsi Jambi 2005-2025 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP Jambi menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan Rencana Strategis SKPD Bidang Industri pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Selain sebagai dasar penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. RPIP Jambi juga sebagai pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

(1)RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
3. c.visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
4. d.strategi dan program pembangunan Industri Provinsi; dan
5. e.penutup.
(2)RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Laporan pelaksanaan RPIP disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…