DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelatihan dan pemagangan, Penetapan tenaga kerja dan perluasan kerja, Hubungan kerja, Hubungan industrial, Penyelesaian perselisihan hubungan industri, Perlindungan dan kesejahteraan, Dewan pengupahan provinsi, Penghargaan, Pengawasan, Pendanaan, Sanksi administratif, Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja serta memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan kepada pekerja guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, pembangunan Ketenagakerjaan perlu diselenggarakan dengan asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 6. 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6677);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649); 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah provinsi.
6.Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8.Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan.
9.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
10.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
11.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera, Adil dan Makmur.
14.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang untuk selanjutnya disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Yang dibentuk Untuk Menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
15.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang untuk selanjutnya disebut dengan BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
16.Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
17.Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang selanjutya disingkat PTKD adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di Provinsi Jambi.
18.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisa data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
19.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
20.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
21.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
22.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya.
23.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah lembaga pelatihan kerja milik Provinsi Jambi.
24.Lembaga Pelatihan Kerja adalah Instansi Pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
25.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
26.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
27.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
29.Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
30.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
31.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
32.Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
33.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau standar khusus.
34.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
35.Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaringan pengaman.
36.Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkati UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi.
37.Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat sebagai UMK adalah Upah Minimum yang lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan syarat tertentu.
38.Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi yang selanjutnya disebut LKS Tripartit Provinsi adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat pemerintah provinsi yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
39.Lembaga Kerja Sama Bipartit yang selanjutnya disebut dengan LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
40.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari/oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
41.Pemberi K erja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
42.Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
43.Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPKS adalah badan usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
45.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, Minat dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
46.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
47.Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
48.Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat LPPRT adalah lembaga berbadan usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Pekerja Rumah Tangga dalam negeri.
49.Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.
50.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja bagi alumninya.
51.Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
52.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
53.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi profesi.
54.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
55.Perjanjian Kerja antar Waktu tertentu yang selanjutnya singkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam :
1. a.perencanaan Tenaga Kerja;
2. b.sistem latihan kerja di Daerah;
3. c.kebijakan produktivitas;
4. d.penyediaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja;
5. e.perlindungan Tenaga Kerja;
6. f.penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
7. g.harmonisisasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.tersusunnya perencanaan tenaga kerja secara terpadu di daerah;
2. b.kebijakan sistem latihan kerja dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di Daerah;
3. c.kebijakan produktivitas dapat diimplementasikan dalam rangka peningkatan produktivitas di Daerah;
4. d.kebijakan penyediaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja di dalam maupun di luar negeri dilakukan secara terpadu;
5. e.kebijakan perlindungan Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja dan jaminan sosial Tenaga Kerja dan keluarganya diarahkan dalam peningkatan produktivitas Tenaga Kerja; dan
6. f.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan iklim yang ramah investasi dan penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk pekerja dan Pengusaha.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sebelum bekerja;
b.selama bekerja; dan
c.sesudah masa kerja berakhir.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukaan dengan strategi kebijakan:

a.mengkoneksikan kebutuhan Tenaga Kerja dengan pendidikan di daerah;
b.melakukan pelatihan berbasis kompetensi;
c.melakukan kerjasama penempatan Tenaga Kerja antar daerah di Provinsi dan di luar Provinsi;
d.menyediakan informasi lowongan kerja;
e.meningkatkan investasi untuk membuka lapangan kerja di daerah;
f.melakukan kerja sama dalam pelatihan berbasis kompetensi;
g.meningkatkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki akreditasi dalam memberikan pelatihan di BLK; dan
h.meningkatkan prasarana pelatihan kerja di daerah yang sesuai standar kompetensi nasional yang berlaku.

Pasal 5

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan strategi kebijakan:

a.melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka perlindungan hak- hak tenaga kerja;
b.memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan;
c.melakukan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
d.melakukan koordinasi dan sinergitas hubungan industrial dengan instansi/lembaga yang menangani ketenagakerjaan;
e.menjaga iklim usaha yang harmonis dan berkeadilan;
f.mendorong terbentuknya asosiasi sektoral; dan
g.memfasilitasi proses penetapan Upah Minimum.

Pasal 6

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sesudah masa kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan strategi kebijakan:

a.perlindungan terhadap hak-hak pekerja setelah purna kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat melalui padat karya atau sejenisnya;
c.menciptakan kesempatan kerja baru bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja
d.menyelenggarakan program pelatihan kerja dan kewirausahaan; dan
e.memfasilitasi kemudahan akses permodalan dan jaminan kredit melalui lembaga keuangan dan/atau dana bergulir.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Perencanaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di Provinsi.
(2)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar informasi tenaga kerja yang meliputi:
1. a.persediaan Tenaga Kerja;
2. b.kebutuhan Tenaga Kerja;
3. c.jenjang pendidikan;
4. d.kompetensi yang dibutuhkan perusahaan; dan
5. e.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
(3)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan melibatkan instansi pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak swasta.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perencanaan sebagai berikut:
1. a.rencana Tenaga Kerja daerah;
2. b.tetap; dan
3. c.tetap.
(5)Penyusunan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

(1)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun berdasarkan Informasi Ketenagakerjaan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas dan Kabupaten/Kota.
(2)Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Informasi Ketenagakerjaan;
2. b.informasi pelatihan, Pemagangan dan produktifitas Tenaga Kerja;
3. c.informasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
4. d.informasi hubungan industrial dan perlindungan Tenaga Kerja.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.swasta;
3. c.masyarakat.
(4)Tata cara memperoleh Informasi Ketenagakerjaan, penyusunan dan perencanaan Tenaga Kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

BAB III

PELATIHAN DAN PEMAGANGAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mempersiapkan Tenaga Kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi.
(2)Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip dasar dan kebijaksanaan sebagai berikut:
1. a.berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
2. b.berbasis pada standar kompetensi kerja;
3. c.pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi; dan
4. d.pelatihan dilaksanakan sebagai bagian integral dari pengembangan profesionalisme.
(3)Peserta Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi pencari kerja yang terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota.
(4)Pelaksanaan prinsip dasar dan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Dinas.
(5)Dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Provinsi atau unit pelaksanaan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pelatihan Kerja berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Pelatihan Kerja berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BLK
(3)Penyelenggaraan Pelatihan Kerja berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(4)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan:
1. a.sekolah menengah kejuruan;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.perusahaan;
4. d.lembaga lain.
(5)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perjanjian Kerjasamanya ditandatangani Kepala Dinas.
(6)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat hak dan kewajiban para pihak.
(7)Instansi Pemerintah, Lembaga Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat memanfaatkan Fasilitas BLK atau lembaga sertifikasi profesi.
(8)Pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pengusaha bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi pekerjanya untuk meningkatkan produktivitas.
(2)Setiap pekerja berhak memperoleh Pelatihan Kerja berbasis kompetensi untuk mengembangkan kompetensinya.
(3)Setiap pekerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi melalui sertifikasi uji kompetensi.
(4)Sertifikasi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh BLK, LSP atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(5)Untuk menyelenggarakan Peningkatan Produktivitas Daerah dan Produktivitas Perusahaan serta Produktivitas Tenaga Kerja, Dinas menyelenggarakan :
1. a.pengukuran produktivitas daerah, pengukuran produktivitas sektoral, pengukuran produktivitas perusahaan, pengukuran produkvitas Tenaga Kerja;
2. b.pelatihan peningkatan produktivitas bagi perusahaan, tenaga kerja dan kelompok usaha masyarakat;
3. c.melaksanakan bimbingan dan konsultasi produktivitas perusahaan;
4. d.pembentukan dan pengembangan kawasan produktif.
(6)Untuk menyelenggarakan Peningkatan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan atau Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.
(7)Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Peningkatan Produktivitas, Dinas dapat membentuk Lembaga Non Struktural dalam bentuk Lembaga Produktivitas Daerah yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah terkait, Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi, Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
(8)Pembentukan, Keanggotaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Produktivitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…