DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria: a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. pembangunan infrastruktur; h. melakukan alih teknologi; i. melakukan industri pionir; j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau n. berorientasi ekspor.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
6.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan, badan usaha, pelaku usaha dan/atau Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang melakukan investasi yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi.
10.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi.
11.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.
14.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan atas asas:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan daya saing Daerah;
e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
f.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
h.menarik minat Investor untuk berinvestasi.

BAB II

KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 4

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja lokal;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.Penyediaan data dan informasi peluang investasi;
2. b.Penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.Pemberian bantuan teknis;
5. e.Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.Kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
10. j.Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor paling sedikit memuat:
1. a.kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
2. b.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
3. c.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
4. d.tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan;
5. e.jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi; dan
6. f.evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

Pasal 8

(1)Gubernur menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi sesuai kewenangannya dengan Keputusan Gubernur.
(2)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
(3)Dalam melakukan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan verifikasi.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal bersama Tim Verifikasi.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Investor.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2)Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…