DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mencankup fasilitas tempat khusus untuk merokok, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan koordinasi, sanksi adminitratif, penghargaan, penyidikan, pendanaan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
6.Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penegak KTR adalah Penjabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditujuk oleh Gubernur dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
7.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
8.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Dalam konteks ini termasuk juga Rokok Elektronik.
10.Rokok Elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
11.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
12.Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.
13.Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atausecara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
14.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
15.Nikotin adalah Zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
16.Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
17.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
18.Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
19.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau
20.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
21.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, tempat praktik bidan, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, tempat praktek kesehatan swasta.
23.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
24.Tempat Anak Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak–anak, yang meliputi namun tidak terbatas pada tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak– anak, kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak.
25.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri–ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing–masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
26.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi, yang meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
27.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber sumber berbahaya.
28.Sarana olahraga adalah sarana olah raga yang tertutup
29.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama–sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang meliputi namun tidak terbatas pada hotel,rumah makan, bioskop, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan, pasar moderen, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, dan bandar udara dan tempat sejenisnya.
30.Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
31.Pimpinan atau Penanggungjawab KTR yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
32.Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
33.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.kelestarian dan keberlanjutan;
e.partisipatif;
f.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
g.keadilan;
h.perlindungan hukum;
i.keterbukaan; dan
j.akuntabilitas

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KTR di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memenuhi hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan bebas asap rokok;
b.memberikan perlindungan yang efektif terhadap masyarakat dari bahaya asap rokok;
c.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok yang dapat menjadi faktor risiko terjadi penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
d.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan ketergantungan terhadap Rokok dan Rokok Elektronik;
e.meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya asap rokok dan hidup sehat tanpa asap rokok; dan
f.melindungi hak masyarakat untuk dapat Merokok pada Tempat Khusus untuk Merokok.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.penyelenggaraan;
b.kerja sama;
c.fasilitas tempat khusus untuk merokok;
d.hak dan kewajiban;
e.peran serta masyarakat;
f.pembinaan, pengawasan, dan koordinasi;
g.sanksi administratif; dan
h.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)KTR terdiri dari:
1. a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.Tempat Proses Belajar Mengajar;
3. c.Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak;
4. d.Tempat Ibadah;
5. e.Angkutan Umum;
6. f.Tempat Kerja;
7. g.Sarana olahraga; dan
8. h.Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar
(3)Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
(4)Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tempat khusus untuk merokok yang merupakan ruang terbuka dan berhubungan langsung dengan udara terbuka.

Pasal 7

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf a merupakan gedung tertutup dan lingkungan sampai batas luar pagar area Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk Rokok.
(3)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.rumah bersalin;
3. c.poliklinik;
4. d.pusat kesehatan masyarakat;
5. e.pusat kesehatan masyarakat pembantu;
6. f.pos pelayanan terpadu;
7. g.balai pengobatan;
8. h.tempat praktek dokter swasta;
9. i.tempat praktek bidan swasta;
10. j.laboratorium; dan/atau
11. k.tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

(1)Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan gedung tertutup dan lingkungan sampai batas pagar terluar tempat Proses Belajar Mengajar.
(2)Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk Rokok.
(3)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.sekolah;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.balai pendidikan dan pelatihan;
4. d.balai latihan kerja;
5. e.bimbingan belajar; dan
6. f.tempat kursus.

Pasal 9

(1)Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.
(2)Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk Rokok.

Pasal 10

(1)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.masjid;
2. b.musholla;
3. c.gereja;
4. d.pura;
5. e.vihara; dan
6. f.klenteng.
(2)Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gedung tertutup dan lingkungan sampai batas pagar terluar Tempat Ibadah.
(3)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat yang dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk Rokok.

Pasal 11

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

a.bus umum;
b.taxi;
c.angkutan kota;
d.angkutan antar kota/kabupaten;
e.angkutan pedesaan;
f.angkutan air;
g.angkutan udara; dan
h.kereta api.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…