DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meliputi: landasan, maksud dan ruang lingkup; kelembagaan; penumbuhan iklim usaha; pengembangan koperasi dan UMKM; pembiayaan, penjaminan dan pengawasan; kewajiban dan perlindungan usaha; jaringan usaha; koordinasi dan kerja sama; monitoring, evaluasi, dan pembinaan; penyidikan; serta larangan dan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong, penguatan usaha dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia No.40 tahun 2013) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Pelaksanaan, Pencabutan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
6.Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara teknis bertanggungjawab dalam pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sektor kegiatan.
8.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan UMKM.
9.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM.
10.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, koperasi, Bank dan lembaga jasa keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan UMKM.
11.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan UMKM oleh Perusahaan Penjamin Kredit Daerah sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan
12.Kemitraan adalah kerjasama usaha baik langsung maupun tidak langsung antara Koperasi dan UMKM dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan
13.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi dan UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
16.Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi pengelola koperasi.
17.Koperasi Unit Desa adalah koperasi diwilayah pedesaan yang bergerak dalam penyedian kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, perkebunan dan perekonomian masyarakat
18.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
22.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
23.Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan perkoperasian dan kegiatan pelaku UMKM oleh Dinas, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Jambi dan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda).
24.Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
25.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
26.Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan UMKM

BAB II

LANDASAN, MAKSUD DAN RUANG LINGKUP LANDASAN

Pasal 2

Koperasi dan UMKM berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berasaskan :

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan; dan
i.kesatuan. MAKSUD

Pasal 3

(1)Maksud dibuatnya Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.
(2)Tujuan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM :
1. a.menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
2. b.menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing Koperasi dan UMKM;
3. c.memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM; dan
4. d.meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru.

Pasal 4

(1)Upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi :
1. a.kelembagaan koperasi yang meliputi bantuan fasilitasi pembentukan, penggabungan serta peleburan koperasi;
2. b.pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
3. c.pengembangan Koperasi dan UMKM yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM; dan
4. d.pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
(2)Ruang lingkup Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Penerbitan izin usaha koperasi maupun penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
2. b.Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
3. c.Pendidikan dan pelatihan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
4. d.Pemberdayaan usaha kecil mikro, kecil dan menengah yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
5. e.Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah.
6. f.Pemberian Jaminan Kredit Daerah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk perkuatan permodalan dan pengembangan usaha.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengesahan dan pengumuman akta pendirian, pengesahan dan perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan dan peleburan koperasi lintas Kabupaten/Kota.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Koperasi dan UMKM yang meliputi aspek:
1. a.pendanaan;
2. b.sarana dan prasarana;
3. c.informasi usaha;
4. d.kemitraan;
5. e.perizinan usaha;
6. f.kesempatan berusaha;
7. g.promosi dagang;
8. h.perlindungan usaha; dan
(2)Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a, dilaksanakan untuk :

a.memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM di daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga jasa keuangan bukan bank;
b.memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat dan tidak diskriminatif dalam pelayanan; dan
c.membantu para pelaku usaha Koperasi dan UMKM di daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 8

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk :

a.menyediakan sarana prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah; dan
b.memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 9

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk :

a.membentuk dan mempermudah pemanfaatan data dan jaringan informasi bisnis Koperasi dan UMKM di daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
b.mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasi dan UMKM di daerah; dan
c.memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Koperasi dan UMKM di daerah.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…