DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penambahan Penyertaan Modal, Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Barang Milik Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 20);
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA) (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 21). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi yang berbentuk Perseroan Terbatas (Peseroda).
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi.
6.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah kepada Bank Jambi.
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang milik daerah pada Bank Jambi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi dalam bentuk uang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp208.364.000.000,00 (dua ratus delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a.Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebesar 173.364.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
b.Tahun Anggaran 2022 sebesar 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
c.Tahun Anggaran 2023 sebesar 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal saham dalam bentuk barang milik daerah pada Bank Jambi berupa tanah dan bangunan (inbreng) dengan nilai total Aset adalah Rp.24.240.859.860,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
(2)Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Tanah dan Bangunan di Jln. Jenderal A. Yani No.18 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi SHP Nomor 50 Tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp17.544.388.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19730729 200012 1 002
  1. 1.Tanah dengan luas 2.679 M² : Rp.16.637.802.000,-
  2. 2.Bangunan 1 dengan luas 253,10 M² : Rp. 386.738.000,-
  3. 3.Bangunan 2 dengan luas 157,08 M² : Rp. 227.562.000,-
  4. 4.Bangunan 3 dengan luas 55,94 M² : Rp. 73.350.000,-
  5. 5.Bangunan 4 dengan luas 166,97 M² : Rp 218.936.000.-
2. b.Tanah di Jln. Kol Abunjani kel. Selamat Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan luas 667,7 m 2 (enam ratus enam puluh tujuh koma tujuh meter persegi), SHP Nomor 3 Tahun 1997, dengan nilai sebesar Rp6.010.501.860,00 (enam miliar sepuluh juta lima ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
3. c.Tanah dan Bangunan di Jln. Baharuddin Nomor 2 Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, SHP Nomor 30 Tahun 2021, dengan nilai sebesar Rp685.970.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  1. 1.Tanah dengan luas 344 M 2 : Rp.641.112.000,00
  2. 2.Bangunan dengan luas 54 M 2 : Rp.44.858.000,00
(3)Penambahan Penyertaan Modal berupa Tanah dan Bangunan (Inbreng) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), jumlah seluruh penyertaan modal daerah kedalam modal saham Bank Jambi sampai dengan ditetapkannya Perda ini menjadi sebesar sebesar Rp.232.604.859.860,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Mei 2024 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, H. SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI:(6-102/2024) ttd ttd PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA) I. UMUM Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk turut serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di era moderniasi yang serba digital, kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kualitas lembaga perbankan. Lembaga perbankan yang sehat dengan struktur modal yang stabil akan dapat menyediakan layanan keuangan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara real-time dan menguntungkan. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dituntut untuk meningkatkan iklim perekonomian di Daerah dengan berbagai kebijakan, termasuk penguatan lembaga perbankan. Bentuk empiris dari penguatan lembaga perbankan di Daerah antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi terhadap Bank Jambi. Penyertaan modal ini tentu akan meningkatkan pelayanan perbankan bagi masyarakat Provinsi Jambi yang untuk jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Jambi. Penguatan lembaga perbankan tersebut juga digalakkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ditegaskan bahwa Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Sejalan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi serta seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi berkewajiban untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal daerah untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Jambi. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi selain merupakan amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, juga bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Bank Jambi, agar Bank Jambi dapat meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial yang mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Bank Jambi sebagai lembaga perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi pionir pelayanan perbankan bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Jambi perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada Bank Jambi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik jenis maupun nilainya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017