DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yang mencakup sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi, dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB V : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi Jambi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Provinsi, rencana struktur ruang wilayah Provinsi, rencana pola ruang wilayah Provinsi, penetapan kawasan strategis Provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi untuk mencapai tujuan.

Pasal 2

(1)RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
(3)RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, RTRW Provinsi Jambi dan RPJMN Tahun 2025-2029.
(4)RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
(2)Dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(3)Dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
2. b.pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029; dan
3. c.hasil RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(5)Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

RKPD yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tetap digunakan sampai dengan berlakunya RKPD yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Agustus 2025 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, H. SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI: (6-104/2025) ttd ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, M. Ali Zaini, SH, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19730729 200012 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029 I. UMUM Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah untuk:

a.menetapkan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
b.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
c.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/kota;
d.menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
f.mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…