DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-4652 Tahun 2016 telah dibatalkan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8321);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 02). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2012) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 13 sampai dengan angka 21 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
6.Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jambi.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Instansi tententu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan lingkup kerjanya.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak invenstasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12.Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13.dihapus
14.dihapus
15.dihapus
16.dihapus
17.dihapus
18.dihapus
19.dihapus
20.dihapus
21.dihapus
22.Retribusi Pendidikan atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
23.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
24.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administraf berupa bunga dan / atau denda.
29.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
30.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31.Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
2.Ketentuan huruf a Pasal 2 dihapus sehigga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama:

a.dihapus
b.Retribusi Pelayanan Pendidikan di pungut retribusi atas pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 dihapus
2. 4.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 dihapus serta ditambahkan (3) tiga ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dihapus
(2)Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pendidikan dan pelatihan diukur berdasarkan jenis dan tingkat pendidikan.
(3)Jenis layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

1.jasa latihan ketrampilan di Balai Latihan Kerja;
2.jasa latihan pengukuran produktivitas di Balai Latihan Kerja;
3.jasa latihan dan pelayanan lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja di BAPELKES;
4.jasa pelayanan pendidikan di Balai Laboratorium Kesehatan;
5.jasa pelayanan pendidikan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
6.jasa pelayanan pendidikan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah.

(4)Jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1 dan 2 dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan UPTD balai latihan kerja.
(5)Tata cara besaran tarif dan ruang lingkup pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1,2,3,4,5 dan 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

5.Ketentuan Pasal 25 dihapus
6.Ketentuan Pasal 26 dihapus
7.Ketentuan Pasal 27 dihapus
8.Ketentuan pada nomor 1 Lampiran Peraturan Daerah ini dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 24 Oktober 2018 Plt.GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 29 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. M. DIANTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (14/2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012