DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Tenaga Kesehatan; Meliputi Jenis dan Pengelompokan Tenaga Kesehatan; Perencanaan Tenaga Kesehatan; Pengadaan Tenaga Kesehatan; Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan; Organisasi dan Standar Profesi; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Perselisihan; Sanksi; Ketentuan Penyidikan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 560);
19.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelatihan Kesehatan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KESEHATAN 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jambi.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
7.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8.Pendidikan Kesehatan adalah pendidikan tinggi di bidang kesehatan dengan program diploma III dan Program Strata I
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10.Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.
11.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12.Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
13.Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia
14.Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. 5
15.Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
16.Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri dan profesional yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
17.Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
18.Akreditasi pelatihan adalah penilaian kelayakan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga pelatihan tersebut dapat dilaksanakan.
19.Institusi penyelenggaraan pelatihan selanjutnya disebut institusi adalah institusi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang menyelenggarakan pelatihan mandiri dan institusi pelatihan non mandiri.

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan, berasaskan:

a.kepastian Hukum
b.berpihak kepada masyarakat;
c.pemerataan dan keadilan;
d.pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
e.penguatan kelembagaan dan kerja sama;
f.transparansi;
g.tidak diskriminatif; dan
h.etika dan profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional baik dari segi jumlah maupun mutu guna mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan yang optimal di Provinsi Jambi.

Pasal 4

Pengaturan mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan, bertujuan:

a.merencanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan yang beretika dan profesional;
b.mendayagunakan tenaga kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; 6
d.meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan;
e.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
f.mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan atas Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.jenis dan pengelompokan tenaga kesehatan;
b.perencanaan kebutuhan;
c.pengadaan;
d.pengembangan;
e.pendayagunaan; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

(1)Jenis Tenaga kesehatan terdiri dari:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga psikologi klinis;
3. c.tenaga keperawatan;
4. d.tenaga kebidanan;
5. e.tenaga kefarmasian;
6. f.tenaga kesehatan masyarakat;
7. g.tenaga kesehatan lingkungan;
8. h.tenaga gizi;
9. i.tenaga keterapian fisik;
10. j.tenaga keteknisian medis;
11. k.tenaga teknik biomedika;
12. l.tenaga kesehatan tradisional; dan
13. m.tenaga kesehatan lain.
(2)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
(3)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk daiam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 1 terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. 7

Pasal 7

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak :

a.memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi;
b.memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya;
c.menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan;
d.memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
e.mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya;
f.memperoleh penghargaan atas prestasi kerja; dan
g.atas hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesian wajib :

a.memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
b.memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
c.menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
d.membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan;
e.merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
f.melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

(1)Gubernur menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional bagi masyarakat.
(2)Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.jenis, kualifikasi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. b.penyelenggaraan upaya kesehatan; 8
3. c.ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
4. d.kemampuan pembiayaan;
5. e.kondisi geografis;
6. f.sosial budaya;
7. g.formasi tenaga kesehatan; dan
8. h.masalah kesehatan di daerah.

Pasal 10

(1)Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.
(2)Ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemetaan dengan cara pendataan, pengkajian, atau dengan sistem informasi manajemen tenaga kesehatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…