DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda 5 Tahun 2015 mengatur mengenai hak, kewajiban, dan kewenangan pemerintah daerah; penyerahan karya cetak dan karya rekam; standar nasional perpustakaan; pembinaan perpustakaan; pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno; jenis perpustakaan; pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial; pembiayaan; kerja sama dan partisipasi masyarakat; tenaga perpustakaan; pembinaan dan pengawasan; dan sanksi administrasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;

b.mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
c.mengalih mediakan dan mengalih bahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
d.mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYERAHAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 7

(1)Setiap penerbit diwilayah Provinsi wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada Perpustakaan Provinsi.
(2)Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Provinsi.
(3)Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 8

(1)Setiap produsen karya rekam yang mempublikasikan karya rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada Perpustakaan Provinsi.
(2)Penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.
(3)Karya rekam yang wajib diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan , dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

Pelaksanaan penyerahan karya cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan Provinsi dapat melalui:

a.penyerahan langsung; dan/atau
b.pengiriman

Pasal 10

(1)Perpustakaan Provinsi mendayagunakan seluruh koleksi serah terima.
(2)Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 11

(1)Standar Nasional Perpustakaan Provinsi meliputi:
1. a.standar koleksi;
2. b.sarana dan prasarana;
3. c.pelayanan,
4. d.tenaga;
5. e.penyelenggaraan; dan
6. f.pengelolaan perpustakaan.
(2)Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada perpustakaan umum tingkat Provinsi.
(3)Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar pelayanan minimal perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12

Pembinaan perpustakaan terdiri atas ;

a.Pengelolaan perpustakaan tingkat Provinsi; dan
b.Pembudayaan gemar membaca tingkat Provinsi.

Pasal 13

Pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :

a.pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;
b.pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui buku berkualitas;
c.pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran; dan
d.pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 16

(1)Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
1. a.gerakan nasional gemar membaca dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat;
2. b.satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan;
(2)Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam.
(3)Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca Perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan;
(4)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

BAB VI

PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Pasal 17

(1)Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
(2)Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pelestarian koleksi deposit.
(3)Perpustakaan Povinsi danPerpustakaan Kabupaten/Kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…