DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan bentuk hukum PT bank pembangunan daerah Jambi menjadi PT bank pembangunan daerah jambi (Perseroda)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik, yang dapat menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah dalam bentuk deviden, perlu didukung dengan penguatan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); RANCANGAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI MENJADI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5.PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi yang berbentuk Perseroan Terbatas (Perseroda).
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
10.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1963 yang disesuaikan kembali peraturan pendiriannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1999, dan mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2013, yang selanjutnya diubah bentuk hukum menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda).
(2)Dengan Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, seluruh hak kekayaan, usaha-usaha, izin operasi, serta izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktifitas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi beralih kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Seluruh kekayaan Daerah pada Bank merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Perubahan bentuk hukum Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada Bank agar dapat menunjang pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah Jambi.
(2)Tujuan perubahan bentuk hukum Bank Jambi :
1. a.meningkatkan permodalan Bank;
2. b.meningkatkan kinerja dan daya saing Bank;
3. c.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah; dan
4. d.meningkatkan pendapatan asli daerah.
(3)Perubahan bentuk hukum Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengubah fungsi Bank sebagai Bank Umum dan sebagai Pemegang Kas Daerah atau penyimpan uang daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Bank Jambi berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Provinsi Jambi.
(2)Bank Jambi dapat membuka Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang di tempat lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Bank Jambi melakukan kegiatan usaha perbankan dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Bank Jambi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang selanjutnya wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Dasar Bank Jambi ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
(2)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyertaan modal dari Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.
(4)Penyertaan modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.
(5)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Perubahan jumlah setoran modal Daerah pada Bank Jambi, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SAHAM - SAHAM

Pasal 9

(1)Saham Bank Jambi terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Daerah dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga.
(2)Perubahan jenis dan nilai saham serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bagian terbesar saham Bank Jambi dimiliki oleh Daerah.
(4)Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.

Pasal 10

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diselenggarakan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020